Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lentera Ilmiah Pengabdian Masyarakat Jurnal Lantera Ilmiah Pengabdian Masyarakat JOURNAL OF HEALTH LAW
Djaya, Ilham
Universitas Kader Bangsa
Humanities Chemistry Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pemenuhan Hak Dasar Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan melalui Penyuluhan Hukum dan Layanan Kesehatan bagi Warga Binaan Lapas Perempuan Palembang Ilham Djaya; Bina Aquari; Intan Sari; Sabda Wahab
JURNAL LENTERA ILMIAH PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 3 (2025): Jurnal Lentera Ilmiah Pengabdian Masyarakat (JLIPM)
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/t9yrkc38

Abstract

Pemenuhan hak dasar perempuan dalam sistem pemasyarakatan merupakan isu mendesak mengingat warga binaan perempuan berada pada posisi rentan akibat keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan kesehatan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kapasitas warga binaan perempuan dalam mengenali serta memperjuangkan hak dasarnya melalui intervensi edukatif yang terintegrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif berbasis hak dengan integrasi perspektif hukum dan kesehatan, yang diwujudkan melalui penyuluhan hukum partisipatif dan layanan kesehatan terpadu di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang dengan melibatkan warga binaan perempuan sebagai subjek utama kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan hukum peserta sebesar 59,5% dan peningkatan pemahaman kesehatan sebesar 47,9% berdasarkan perbandingan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, tingkat partisipasi aktif peserta mencapai 95%, dengan 85% peserta menunjukkan perubahan sikap positif terhadap pemenuhan hak dasar dan 92% menyatakan kegiatan sangat bermanfaat. Kesimpulannya, kegiatan PKM ini efektif memperkuat pemenuhan hak dasar perempuan melalui peningkatan literasi hukum dan kesehatan, sekaligus berkontribusi pada pengembangan praktik pemasyarakatan yang lebih humanis dan berperspektif gender. Model kegiatan ini memiliki nilai manfaat praktis dan potensi replikasi yang tinggi di lapas perempuan lainnya.
Pemenuhan Hak Dasar Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan melalui Penyuluhan Hukum dan Layanan Kesehatan bagi Warga Binaan Lapas Perempuan Palembang Ilham Djaya; Bina Aquari; Intan Sari; Sabda Wahab
JURNAL LENTERA ILMIAH PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 3 (2025): Jurnal Lentera Ilmiah Pengabdian Masyarakat (JLIPM)
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/t9yrkc38

Abstract

Pemenuhan hak dasar perempuan dalam sistem pemasyarakatan merupakan isu mendesak mengingat warga binaan perempuan berada pada posisi rentan akibat keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan kesehatan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kapasitas warga binaan perempuan dalam mengenali serta memperjuangkan hak dasarnya melalui intervensi edukatif yang terintegrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif berbasis hak dengan integrasi perspektif hukum dan kesehatan, yang diwujudkan melalui penyuluhan hukum partisipatif dan layanan kesehatan terpadu di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang dengan melibatkan warga binaan perempuan sebagai subjek utama kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan hukum peserta sebesar 59,5% dan peningkatan pemahaman kesehatan sebesar 47,9% berdasarkan perbandingan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, tingkat partisipasi aktif peserta mencapai 95%, dengan 85% peserta menunjukkan perubahan sikap positif terhadap pemenuhan hak dasar dan 92% menyatakan kegiatan sangat bermanfaat. Kesimpulannya, kegiatan PKM ini efektif memperkuat pemenuhan hak dasar perempuan melalui peningkatan literasi hukum dan kesehatan, sekaligus berkontribusi pada pengembangan praktik pemasyarakatan yang lebih humanis dan berperspektif gender. Model kegiatan ini memiliki nilai manfaat praktis dan potensi replikasi yang tinggi di lapas perempuan lainnya.
Efektivitas Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kota Palembang M. Bakas Pratama; Husni Tamrin; Ilham Djaya
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 1 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/tdfb7898

Abstract

Latar Belakang: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang telah menjadi ancaman serius yang menunjukkan tren peningkatan. Sebagai respons, negara menerapkan sanksi pidana mati melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan harapan memberikan efek jera. Namun, efektivitas sanksi ini dalam praktiknya masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas dan faktor-faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati di Kota Palembang. Tujuan Penelitian: bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kota Palembang. Metode Penelitian: Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Hukum Pidana. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana mati belum efektif secara signifikan dalam menekan angka kejahatan narkotika. Hambatan utama meliputi minimnya efek jera pada jaringan besar, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, proses peradilan yang panjang, lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan, serta absennya pendekatan pencegahan yang terintegrasi. Kesimpulannya, sanksi pidana mati tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan reformasi sistemik yang didukung oleh strategi pencegahan dan rehabilitasi yang komprehensif untuk mencapai tujuan pemberantasan narkotika secara berkeadilan.
Legal Responsibilities of Adoptive Parents for Fulfilling Children's Health Rights from the Perspective of Indonesian Positive Law Ilham Djaya; Sabda Wahab
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 2 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/tqqy0975

Abstract

Background: The fulfillment of children’s health rights constitutes a fundamental human right and a constitutional obligation that must be guaranteed by the state and families, including in the context of adoption. Although Indonesian positive law affirms the transfer of caregiving and protective responsibilities to adoptive parents, practical implementation reveals administrative barriers and regulatory weaknesses that limit adopted children’s access to health services and health insurance. Research Objective: This study aims to analyze the legal status and responsibilities of adoptive parents in fulfilling children’s health rights based on the principle of the best interest of the child. Research Method: This study employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches by examining relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. Research Results: The findings indicate that adoptive parents normatively bear full legal responsibility to ensure access to health services, protection from actions endangering health, and fulfillment of adopted children’s basic health needs. However, a significant gap persists between legal norms and their implementation, particularly due to the absence of clear post-adoption regulatory mechanisms and weak coordination among family law, civil administration, and the national health insurance system. Conclusion: This study underscores the necessity of regulatory strengthening and cross-sectoral harmonization to ensure that adoptive parents’ legal responsibilities are effectively enforceable and capable of guaranteeing equitable and sustainable protection of adopted children’s health rights.
Co-Authors Bina Aquari Husni Tamrin Intan Ria Sari M. Bakas Pratama Sabda Wahab