Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BANK SAMPAH DI KOTA PALEMBANG Karyaeni, Alverina Sintia; Alza, Nadhya Dianisya; Junaidi, Junaidi; Tasti, Yolla Sakinah; Maharani Asmara, I Gusti Ayu Kharisya Kartika; RahmaDita, Mai Ririn
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 7, No 2 (2025): JULI - DESEMBER 2025
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v7i2.17554

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan  permasalahan kelembagaan bank sampah serta menghasilkan alternatif kebijakan yang paling layak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pengelola Bank Sampah dan DLHK. Observasi lapangan juga dilakukan pada dua unit bank sampah dengan kondisi berbeda yaitu Bank Sampah Kartini sebagai unit yang masih beroperasi dan Bank Sampah Kamboja sebagai unit yang tidak beroperasi Data juga diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas bank sampah di Palembang tidak berfungsi optimal akibat lemahnya kapasitas kelembagaan, termasuk SDM terbatas, fasilitas rusak, pencatatan manual, serta ketiadaan SOP seragam sesuai Permen LHK 14/2021. Implementasi kebijakan tidak berjalan konsisten karena minimnya pendampingan dan ketiadaan mekanisme pembinaan berkelanjutan. Hasil evaluasi terhadap 2 alternatif kebijakan menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan politik, dan kelayakan administratif dari Dunn dan Patton menunjukkan bahwa Alternatif kebijakan penguatan kelembagaan Bank Sampah merupakan opsi paling layak direkomendasikan karena secara langsung menjawab akar permasalahan operasional. Adapun Alternatif kebijakan digitalisasi Sistem Bank Sampah  dinilai mendukung tetapi tidak dapat berjalan optimal tanpa fondasi kelembagaan yang kuat. Rekomendasi kebijakan berfokus pada penyusunan SOP standar, pelatihan pengurus, perbaikan fasilitas, pembentukan struktur organisasi yang jelas, serta monitoring rutin oleh DLHK. Digitalisasi disarankan diterapkan bertahap setelah kapasitas dasar terpenuhi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan bank sampah bergantung pada penguatan kelembagaan sebagai prasyarat utama bagi peningkatan kinerja dan kontribusi terhadap pengurangan timbunan sampah kota.Kata kunci: Analisis Kebijakan, Penguatan Kelembagaan dan Bank Sampah
Implementasi Integritas dan Etika Birokrasi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir Fadholi, Ahmad Faiz; Karyaeni, Alverina Sintia; Yumni, Badzlin Zata; Jihan, Taqiyyah; Dinda, Adelia Rahma; Dita, Mai Ririn Rahma; Aulia, Nur Rizki; Amru, Muhammad Farhan; Pratama, Karin Gita; Amanda, Amanda; Suryani, Riza Adelia
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6752

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi integritas dan etika birokrasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatannya dalam mendukung tata kelola sektor perikanan yang akuntabel dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Informan ditentukan secara purposive, meliputi Kepala Dinas, pejabat bidang, dan pegawai pelaksana. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas birokrasi diinternalisasikan melalui penerapan disiplin kerja, penggunaan standar operasional prosedur (SOP), pembinaan kode etik, serta penerapan Sistem Pengawasan Internal (SPI) yang didukung pengawasan eksternal oleh lembaga audit. Etika birokrasi juga tercermin dalam pengelolaan lelang lebak lebung, program restocking, serta penyaluran bantuan perikanan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keberlanjutan lingkungan. Mekanisme pelaporan publik, baik secara langsung maupun melalui sistem daring, turut memperkuat kontrol sosial serta mencegah potensi benturan kepentingan. Meskipun implementasi integritas dan etika telah berjalan relatif baik, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kewenangan pengawasan dan perlunya konsistensi internalisasi nilai etika. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perikanan yang berintegritas dan berkeadilan.