Afifah, Ayyi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Banjir Bandang Sumatera Utara 2025) Afifah, Ayyi; Ananta, Dhea; Salsabila; Nadhira, Syarifah; Sari, Nurmala
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5406

Abstract

Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas pengawasan pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam pencegahan dan penanggulangan banjir bandang di Sumatera Utara pada tahun 2025. Fokus penelitian meliputi peran BPBD dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder berupa laporan resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi bencana, serta literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan indikator efektivitas pengawasan menurut Stoner: akurasi, ketepatan waktu, fokus pada titik strategis, realistis secara ekonomi, dan koordinasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan pemerintah daerah masih bersifat reaktif, ketepatan waktu pra-bencana rendah, fokus pengawasan terhadap titik risiko tinggi belum konsisten, dan keterbatasan anggaran serta kewenangan menghambat efektivitas. Selain itu tumpang tindih peraturan di sektor kehutanan menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi memicu banjir dan tanah longsor. Dampak bencana semakin meluas akibat kegagalan deteksi dini dan mitigasi preventif, menimbulkan korban jiwa, ribuan pengungsi, serta kerugian sosial dan ekonomi yang besar. Temuan menegaskan perlunya penguatan pengawasan pra-bencana melalui koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan data risiko, serta kejelasan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan. Penelitian ini memberikan dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat manajemen risiko bencana secara sistematis dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang lebih preventif, efisien, dan responsif terhadap kondisi lokal.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI INDONESIA: STUDI LITERATUR Afifah, Ayyi; Salsabila, Salsabila; Erinaldi, Erinaldi
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 5, No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v5i2.26976

Abstract

Stunting masih menjadi masalah gizi krusial di Indonesia, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Meski pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan untuk mempercepat penurunan stunting, namun kemajuan di berbagai daerah belum merata. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah observasi pustaka deskriptif tematik terhadap tujuh artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021 dan 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kebijakan nasional telah memberikan kontribusi positif terhadap penurunan prevalensi stunting, namun efektivitas implementasinya bervariasi antar daerah. Komitmen pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci penentu keberhasilan kebijakan. Sementara itu, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, dan rendahnya kesadaran gizi masyarakat masih menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian. Penguatan kapasitas pelaksana di daerah, pemanfaatan sistem pemantauan digital, dan kolaborasi antarsektor merupakan langkah krusial untuk mencapai penurunan stunting yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.