Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Hukum Islam terhadap penentuan zakat fitrah Abdul Muiz; Ia Hidarya
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 1 No 1 (2022): Sharia: Jurnal Kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v1i1.1

Abstract

Zakat fitrah adalah salah satu rukun Islam yang wajib di tunaikan bagi setiap umat Islam. Kewajiban melaksanakan zakat fitrah juga disebutkan dalam al-Quran dan hadits Rasulullah saw. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang ada di masyarakat berkaitan dengan perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih, Indonesia yang mayoritas mengikuti madzhab Syafi’i mengenai zakat fitrah yang dikeluarkan dengan harganya atau uang. Rumusan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perbedaan empat madzhab fiqih tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai telaah terhadap kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Alzuhaili. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yaitu meneliti pendapat empat madzhah fiqih ahlussunnah wal jamaah yang dikenal yakni Maliki, Syafi’i, Hanafi dan Hambali serta membandingkan dari beberapa pendapat tersebut. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian diolah secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. karena melihat penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tentang bagaimana pendapat empat madzhab fiqih tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai, sehingga menemukan kebenaran yang dianalisa berdasarkan pendapat empat imam Madzhab. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan pendapat empat madzhab fiqih tentang penentuan zakat fitrah dengan uang tunai, serta mengetahui sebab adanya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum membayar zakat fitrah dengan uang tunai. Hasil penelitian sekripsi ini, diperoleh suatu kesimpulan bahwa membayaran zakat fitrah menggunakan uang diperbolehkan dalam madzhab Hanafi, sedangkan dalam madzhab yang tiga, yakni, Maliki, Syafi’i, dan Hambali tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang tunai.
Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 bagi pengawas Pendidikan Agama Islam Ia Hidarya
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 1 No 1 (2022): Sharia: Jurnal Kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v1i1.2

Abstract

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah, merupakan produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang memunculkan nomenklatur baru, ditengah-tengah regulasi pengawas Sekolah/Madrasah, yaitu jabatan fungsional pengawas PAI pada Sekolah. Regulasi ini membawa implikasi bagi pelaksanaan tugas pengawas PAI pada sekolah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan Pengawas PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 bagi pengawas PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang: 1) Implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 bagi pengawas PAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi; 2) Permasalahan yang dihadapi para pengawas PAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dalam mengimplementasikan PMA Nomor 2 Tahun 2012, serta 3) Upaya perbaikan ke depan dalam implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012. Penelitian ini menggunaan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hal ini untuk membuat deskripsi secara sistmatis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Hasil temuan penelitian menunjukkan: 1) Implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 bagi pengawas PAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tidak berjalan optimal; 2) Akar permasalahan utama yang dihadapi pengawas PAI: Standar kebijakan; Anggaran; Beban psikologis; Koordinasi; dan Penilaian kinerja. 3) Upaya perbaikan dilakukan oleh: Direktorat PAI dengan menyusun draft revisi PMA Nomor 2 Tahun 2012; Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menebitkan SK penugasan sebagai pengawas sekolah kepada pengawas PAI; Kemenag Kabupaten Sukabumi meningkatkan pola pembinaan secara substansif; Pengawas PAI meningkatkan kreativitas dan motivasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada Direktorat PAI Kementerian Agama RI, berupa: Revisi PMA Nomor 2 Tahun 2012 sehingga relevan dengan regulasi pengawas sekolah/madrasah; Kaji ulang nomeklatur pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah; Ketercukupan anggaran peningkatan mutu pengawas; dan Perkuat kordinasi antar lembaga terkait.
TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP PEMASARAN PRODUK MITRA EMAS iB MASLAHAH: (Studi Kasus di BJBS Syariah Kantor Cabang Kota Sukabumi) Nanong Sudarna; Virda Amalia Amimi; Ia Hidarya; Dudin Fahrudin
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 2 No 1 (2025): Sharia: Jurnal Kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v2i1.73

Abstract

Pemasaran produk berbasis syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan transparansi, kejujuran, dan keadilan. Bank BJB Syariah Kantor Cabang Kota Sukabumi memiliki produk Mitra Emas iB Maslahah sebagai layanan gadai emas berbasis syariah. Namun, masih terdapat kendala dalam pemasaran yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan produk ini oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pemasaran produk Mitra Emas iB Maslahah dan meninjau kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran produk ini telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek transparansi dan keadilan. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam strategi promosi dan kemudahan akses informasi bagi calon nasabah. Kesimpulannya, pemasaran produk Mitra Emas iB Maslahah secara umum sudah sesuai dengan hukum syariah, tetapi efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui strategi yang lebih inovatif dan edukatif.
TRANSFORMASI AKAD JUAL BELI DI ERA DIGITAL TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA TRANSAKSI DI TOKO MODERN: (Studi Kasus di Indomaret Karangtengah 3 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi) Ia Hidarya; Rahmah Salsabila Noor; Nanongsudarna; Iqbal Ramdhoni
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 2 No 1 (2025): Sharia: Jurnal Kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v1i2.74

Abstract

Penelitian ini membahas tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik akad jual beli makanan di toko modern, dengan studi kasus di Indomaret Karangtengah 3, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena transaksi di toko modern yang tidak lagi menggunakan ijab qabul secara lisan, melainkan digantikan dengan pemindaian barcode. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme akad jual beli di toko modern serta menilai kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi di toko modern Indomaret Karangtengah 3 dilakukan dengan akad fi’liyah, yaitu serah terima barang yang menggantikan ijab qabul lisan. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, akad jual beli ini termasuk dalam kategori bai’ al-mu’athah dan dinilai sah karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.