Garuda - Garba Rujukan Digital

Perbandingan metode Skala Thurstone dalam mengukur kompetensi kepribadian guru Rosid Bahar; Farida Agus Setiawati; Asep Sutarji; Opik Hidayat; Nanong Sudarna
Measurement In Educational Research Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Research and Social Study Institute

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan akurasi hasil penskalaan instrumen kompetensi kepribadian guru pada tipe thrustone menggunakan metode interval tampak setara dan interval sukesif. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan kuantitaif deskriptif. Subjek penelitian yaitu 62 guru di Kabupaten Tasikmalaya dengan karakteristik tingkat mengajar yang berbeda. Instrumen pengukur Kompetensi kepribadian guru diadaptasi dari artikel sebelumnya yang telah diuji validitas dan reliabiltasnya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menentukan Nilai S dan Q pada skala thrustone, kemudia diuji reliabilitas baru menggunakan persamaan KR 20 dan standar kesalahan pengukuran menggunakan teori tes klasik. Hasil analisis skala thrustone menggunakan nilai S dan Q menunjukkan bahwa terdapat 10 butir pernyataan yang dibuang dan terjadi perubahan urutan butir pada metode interval tampak setara dan interval sukesif. Hasil uji reliabilitas baru untuk metode interval tampak setara didapatkan nilai estimasi koefisien sebesar 0,83 dengan standar kesalahan pengukuran sebesar 1,49, sedangkan reliabilitas untuk interval sukesif sebesar 0,83 dengan standar kesalahan pengukuran sebesar 2,57. Hasil-hasil analisis pada setiap langkah menunjukkan bahwa skor hasil penskalaan pada metode interval tampak setara akan berbeda dengan metode interval berurutan.Kata Kunci: Penskalaan, thrustone, kompetensi kepribadian guruÂ Comparison of the Thurstone Scale method in measuring teacher personality competenceÂ Abstract: The purpose of this study was to compare the accuracy of the results of scaling the teacher's personality competency instrument on the Thurstone type using the seemingly equivalent and successive interval methods. The approach in this study uses descriptive quantitative. The research subjects were 62 teachers in Tasikmalaya Regency with different teaching level characteristics. The instrument for measuring teacher personality competence was adapted from the previous article, which had been tested for validity and reliability. The data analysis technique used was to determine the S and Q values on the Thurstone scale, then tested the new reliability using the KR 20 equation and the standard error of measurement using the classical test theory. The results of the Thurstone scale analysis using the values of S and Q indicate that there are ten items of statements that are discarded, and there is a change in the order of the items in the interval method that looks equal and successive intervals. The results of the new reliability test for the interval method seem equivalent. The estimated coefficient value is 0.83 with a standard error of measurement of 1.49, while the reliability for successive intervals is 0.83 with a standard error of measurement of 2.57. The results of the analysis at each step show that the score of the results of the scaling on the interval method looks equal will be different from the sequential interval method.

Politik Hukum Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Bersih Firman Husaeni; Nanong Sudarna; Opik Hidayat
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 1 No 1 (2024): Sharia: Jurnal kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v1i2.24

Artikel ini menganalisis politik hukum berdasarkan Pasal 28 H UUD 1945 dan Piagam Hak Asasi Manusia serta peraturan perundang-undangan yang lainya. Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian ini didapatkan bahwa 1) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak fundamental konstitusional yang tertuang dalam konstitusi. 2) Hak asasi manusia dan lingkungan hidup mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana setiap upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat dimaknai sebagai pernghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM). 3) Hukum lingkungan menjadi pedoman dan rujukan dalam setiap pengelolaan lingkungan, aspek-aspek yang diregulasikan dalam UU PPLH adalah untuk keberlangsungan hidup manusia dimasa yang akan datang dan bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Transformasi Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Dikotomi Kebijakan Pendidikan Ia Hidarya; Nanong Sudarna; Lia Febriliana; Suhendri
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 1 No 1 (2024): Sharia: Jurnal kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v1i2.29

Seiring transformasi peran pengawas sekolah yang digulirkan kemdikbudristek dari, semula sebagai pengendali menjadi pendamping satuan pendidikan semakin mempertajam nuansa dikotomi pengelolaan pendidikan di tengah-tengah hadirnya pengawas mata pelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dikotomi kebijakan pendidikan yang berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan fungsi dan peran Pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang transformasi peran pengawas pendidikan agama Islam dalam dikotomi kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunaan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil temuan penelitian menunjukkan: 1) Peranan tugas dan fungsi pengawas PAI ; 2) Akar permasalahan utama yang dihadapi pengawas PAI adalah adanya dua standar kebijakan kebijakan yang berbeda antara kemenag dan kemdikbudristek; 3) Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kemenag RI, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, dan Kemenag Kabupaten Sukabumi. Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada Kementerian Agama RI, agar membuat standar kebijakan jabatan fungsional pengawas PAI yang relevan dengan kebijakan kemdikburistek sebagai instansi pembina, sehingga jelas dalam kedudukan, peran dan fungsinya, terarah dan terukur pola pembinaannya dari hulu sampai hilir, baik dalam sistem penganggaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karir. Tidak terjadi lagi ambiguitas, dimana saat ini kedudukan pengawas PAI dari sisi kepegawaiannya dibawah pemerintah daerah/dinas pendidikan, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk tunjangan profesi yang diterima didasarkan pada kebijakan Kementerian Agama, selanjutnya sasaran tugas adalah sekolah yang notabene dibawah naungan pemerintah daerah/dinas pendidikan

Penggunaan Metode Ilhaq Dalam Menentukan Status Hukum Pewarna Karmin Pada Industri Makanan dan Minuman H. A. Sukandar; Nanong Sudarna; Dalfa Faridatul Anwar; Ia Hidarya
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 1 No 2 (2024): Sharia : Jurnal Kajia Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v1i2.52

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan metode Ilhaq dalam menetapkan status hukum halal atau haram pewarna karmin dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. Dengan populasi Muslim yang besar, permintaan akan kejelasan status halal untuk bahan seperti karmin semakin meningkat, terutama karena sumbernya berasal dari serangga. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan interpretasi antara Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait status halal karmin. NU cenderung menganggap karmin tidak halal, sementara MUI memberikan pandangan lebih fleksibel dengan mempertimbangkan proses pengolahan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya kajian lebih mendalam untuk menghasilkan fatwa yang lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan produsen. Dengan pemahaman yang lebih jelas tentang metode Ilhaq dan prinsip-prinsip hukum Islam, diharapkan lembaga-lembaga terkait dapat merumuskan panduan komprehensif mengenai status halal karmin. Hal ini akan membantu konsumen dalam memilih produk sesuai keyakinan mereka dan memastikan produsen patuh terhadap standar halal yang diakui.

TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP PEMASARAN PRODUK MITRA EMAS iB MASLAHAH: (Studi Kasus di BJBS Syariah Kantor Cabang Kota Sukabumi) Nanong Sudarna; Virda Amalia Amimi; Ia Hidarya; Dudin Fahrudin
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 2 No 1 (2025): Sharia: Jurnal Kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v2i1.73

Pemasaran produk berbasis syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan transparansi, kejujuran, dan keadilan. Bank BJB Syariah Kantor Cabang Kota Sukabumi memiliki produk Mitra Emas iB Maslahah sebagai layanan gadai emas berbasis syariah. Namun, masih terdapat kendala dalam pemasaran yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan produk ini oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pemasaran produk Mitra Emas iB Maslahah dan meninjau kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran produk ini telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek transparansi dan keadilan. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam strategi promosi dan kemudahan akses informasi bagi calon nasabah. Kesimpulannya, pemasaran produk Mitra Emas iB Maslahah secara umum sudah sesuai dengan hukum syariah, tetapi efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui strategi yang lebih inovatif dan edukatif.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) : (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Cibadak) Nanong Sudarna; Cintami Sri Mulya; Ia Hidarya
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 2 No 2 (2025): Sharia: Jurnal Kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v2i2.82

Tingginya biaya pembangunan rumah dan keterbatasan lahan mendorong masyarakat untuk mengakses fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai solusi kepemilikan hunian. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cibadak merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan produk KPR berbasis prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyaluran KPR, tanggung jawab pihak bank terhadap nasabah, serta penerapan hak-hak konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi di BSI KCP Cibadak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Cibadak telah menerapkan akad syariah seperti murabahah dan musyarakah mutanaqisah dalam penyaluran KPR serta menunjukkan tanggung jawab melalui transparansi informasi dan edukasi kepada nasabah. Namun demikian, sebagian nasabah masih kurang memahami akad yang digunakan sehingga diperlukan penguatan literasi dan edukasi syariah secara berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen pada produk KPR syariah telah diimplementasikan sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah, meskipun masih perlu peningkatan pada aspek edukasi dan sosialisasi.

Edukasi Parenting Sinergi Guru dan Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini di PAUD An-Nuur Sukabumi Siti Rohmah; Opik Hidayat; Iqbal Ramdhoni; Nanong Sudarna; Asep Sutarji
Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan Vol. 9 No. 1 (2026): Wahana Dedikasi : Jurnal PkM Ilmu Kependidikan
Publisher : Universitas PGRI Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/ey9rng93

Rendahnya sinergi antara guru dan orang tua dalam pembentukan karakter anak usia dini menjadi tantangan utama dalam optimalisasi pendidikan karakter di PAUD An-Nuur Sukabumi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kolaborasi orang tua serta guru dalam menerapkan pola asuh yang selaras guna membentuk karakter positif anak sejak dini. Metode yang digunakan meliputi presentasi materi parenting, diskusi interaktif untuk mengidentifikasi permasalahan nyata, serta refleksi bersama sebagai evaluasi dan komitmen tindak lanjut. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya konsistensi nilai antara rumah dan sekolah, terbangunnya komunikasi yang lebih terbuka, serta munculnya kesepakatan strategi bersama dalam pembiasaan karakter anak. Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme dan kesiapan untuk menerapkan pola asuh kolaboratif secara berkelanjutan. Dengan demikian, edukasi parenting berbasis sinergi guru dan orang tua efektif dalam memperkuat pembentukan karakter anak usia dini secara holistik dan berkesinambungan.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENJUALAN HASIL PERTANIAN: (Studi Kasus di Greenhouse SMK Daarut Tauhiid Boarding School Bandung) Nanong sudarna; nurul hanida; opik hidayat
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 3 No 1 (2026): Sharia: Jurnal Kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v3i1.98

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas muamalah merupakan aspek krusial dalam praktik kewirausahaan di lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli hasil pertanian di Greenhouse SMK Daarut Tauhiid Boarding School Bandung dengan prinsip fiqh muamalah serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-normatif berdasarkan teori fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan telah memenuhi unsur sahnya transaksi syariah, meliputi keberadaan subjek, objek, harga yang jelas, serta ijab kabul. Sistem pembayaran berkala yang diterapkan menunjukkan kesesuaian dengan akad istishna’ (jual beli pesanan). Meskipun secara substantif telah memenuhi prinsip syariah, praktik tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek formalitas administratif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan dokumentasi transaksi dan edukasi akad syariah secara berkelanjutan bagi pelaku usaha di lingkungan sekolah untuk meningkatkan ketertiban administratif dan nilai edukatif muamalah..

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN FATWA DSN-MUI Firda Nisa Syafithri; Nanong Sudarna; Opik Hidayat; Deden Septiandi; Moch. Dinul Faqih
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 8 No. 2 (2026): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/9gjmv533

Penelitian ini membahas wawasan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjaman online berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Latar belakang penelitian berangkat dari pesatnya perkembangan financial technology ( fintech ) yang menghadirkan layanan pinjaman online dengan kemudahan akses, namun juga memunculkan berbagai permasalahan, seperti potensi riba, ketidakjelasan akad, dan risiko pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pinjaman online dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta menyebarkan implementasinya berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan melalui analisis terhadap berbagai literatur, regulasi, dan fatwa yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian analisis integratif yang menjelaskan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dengan melakukan praktik operasional pinjaman online kontemporer melalui perspektif pemenuhan syariah, perlindungan konsumen, dan kemaslahatan sebagai landasan evaluasi hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pinjaman online konvensional belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih mengandung unsur riba, gharar, dan ketidakterbukaan akad, meskipun beberapa model fintech syariah telah berupaya menerapkan akad sesuai ketentuan DSN-MUI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan optimalisasi pengawasan terhadap implementasi akad syariah diperlukan agar praktik pinjaman online lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi Islam.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search