Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Politik Hukum Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Bersih Firman Husaeni; Nanong Sudarna; Opik Hidayat
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 1 No 1 (2024): Sharia: Jurnal kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v1i2.24

Abstract

Artikel ini menganalisis politik hukum berdasarkan Pasal 28 H UUD 1945 dan Piagam Hak Asasi Manusia serta peraturan perundang-undangan yang lainya. Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian ini didapatkan bahwa 1) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak fundamental konstitusional yang tertuang dalam konstitusi. 2) Hak asasi manusia dan lingkungan hidup mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana setiap upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat dimaknai sebagai pernghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM). 3) Hukum lingkungan menjadi pedoman dan rujukan dalam setiap pengelolaan lingkungan, aspek-aspek yang diregulasikan dalam UU PPLH adalah untuk keberlangsungan hidup manusia dimasa yang akan datang dan bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Transformasi Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Dikotomi Kebijakan Pendidikan Ia Hidarya; Nanong Sudarna; Lia Febriliana; Suhendri
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 1 No 1 (2024): Sharia: Jurnal kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v1i2.29

Abstract

Seiring transformasi peran pengawas sekolah yang digulirkan kemdikbudristek dari, semula sebagai pengendali menjadi pendamping satuan pendidikan semakin mempertajam nuansa dikotomi pengelolaan pendidikan di tengah-tengah hadirnya pengawas mata pelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dikotomi kebijakan pendidikan yang berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan fungsi dan peran Pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang transformasi peran pengawas pendidikan agama Islam dalam dikotomi kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunaan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil temuan penelitian menunjukkan: 1) Peranan tugas dan fungsi pengawas PAI ; 2) Akar permasalahan utama yang dihadapi pengawas PAI adalah adanya dua standar kebijakan kebijakan yang berbeda antara kemenag dan kemdikbudristek; 3) Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kemenag RI, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, dan Kemenag Kabupaten Sukabumi. Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada Kementerian Agama RI, agar membuat standar kebijakan jabatan fungsional pengawas PAI yang relevan dengan kebijakan kemdikburistek sebagai instansi pembina, sehingga jelas dalam kedudukan, peran dan fungsinya, terarah dan terukur pola pembinaannya dari hulu sampai hilir, baik dalam sistem penganggaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karir. Tidak terjadi lagi ambiguitas, dimana saat ini kedudukan pengawas PAI dari sisi kepegawaiannya dibawah pemerintah daerah/dinas pendidikan, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk tunjangan profesi yang diterima didasarkan pada kebijakan Kementerian Agama, selanjutnya sasaran tugas adalah sekolah yang notabene dibawah naungan pemerintah daerah/dinas pendidikan
TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP PEMASARAN PRODUK MITRA EMAS iB MASLAHAH: (Studi Kasus di BJBS Syariah Kantor Cabang Kota Sukabumi) Nanong Sudarna; Virda Amalia Amimi; Ia Hidarya; Dudin Fahrudin
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 2 No 1 (2025): Sharia: Jurnal Kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v2i1.73

Abstract

Pemasaran produk berbasis syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan transparansi, kejujuran, dan keadilan. Bank BJB Syariah Kantor Cabang Kota Sukabumi memiliki produk Mitra Emas iB Maslahah sebagai layanan gadai emas berbasis syariah. Namun, masih terdapat kendala dalam pemasaran yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan produk ini oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pemasaran produk Mitra Emas iB Maslahah dan meninjau kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran produk ini telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek transparansi dan keadilan. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam strategi promosi dan kemudahan akses informasi bagi calon nasabah. Kesimpulannya, pemasaran produk Mitra Emas iB Maslahah secara umum sudah sesuai dengan hukum syariah, tetapi efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui strategi yang lebih inovatif dan edukatif.