p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PATRIOT
Siria Silubun
Universitas Caritas Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Siria Silubun; Marcelina Kartika Huik
PATRIOT Vol. 18 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Caritas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria penyalahguna narkotika yang dapat diterapkan proses restorative justice serta untuk mengetahui proses penerapan restorative justice bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika di BNN Provinsi Papua Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, sumber data yang digunakan merupakan data primer melalui wawancara serta data sekunder yang didapat dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal sebagai bahan pendukung. Setalah didapatkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan maka dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriteria penyalahguna narkotika yang dapat diterapkan proses restorative justice adalah bagi pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan korban penyalahgunaan Narkotika, yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Proses penerapan restorative justice bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika di BNN Provinsi Papua Barat adalah dalam proses penyidikan narkotika di kepolisian terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk dilakukan asesmen untuk menentukan taraf kecanduannya sebagai penentu waktu rehabilitasinya, terhadap kasus yang ditangkap pihak kepolisian terlebih dahulu akan menyerahkan tersangka kepada tim asesmen terpadu untuk dapat ditentukan taraf kecanduannya dan untuk menentukan seseorang tersebut memang layak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi.
IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERHADAP KASUS KERACUNAN MAKANAN DALAM PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA Imanuel Inriyanto Ruslak Hammar; Siria Silubun; Roberth Kurniawan Ruslak Hammar
PATRIOT Vol. 18 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Caritas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Free Nutritious Food Program is an affirmative state policy aimed at improving the fulfillment of children's rights to adequate health and nutrition. However, in practice, this program has created serious problems, particularly related to food poisoning incidents in schools, reflecting weak oversight and law enforcement in the area of ​​food safety. This study aims to analyze the legal accountability of the state and local governments for food poisoning cases within the Free Nutritious Food Program, assess the adequacy of the national regulatory framework related to food safety and consumer protection, and examine the implications of public policy for protecting children's rights to health. The research method used is a normative juridical approach with a statutory and conceptual approach, through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that legal accountability for food poisoning incidents can be imposed through administrative, civil, and criminal proceedings, depending on the level of negligence and the resulting impact. Normatively, regulations in the area of ​​food safety and consumer protection are adequate, but their implementation still faces serious obstacles in the form of weak oversight, limited institutional capacity, and a lack of ongoing evaluation mechanisms. Therefore, the free nutritious food policy requires strengthening the integrated monitoring system, implementing the precautionary principle, and increasing state accountability to ensure maximum protection of children's rights to safe and nutritious food