Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PUBLIC SERVICE TRANSFORMATION BASED ON LOCAL LEADERSHIP : A STUDY IN PALLEKO VILLAGE Ibnu Azka; Fathur Baldan Haramain; Andi Syahrul Ramadhan A
Pangripta Sembada : Jurnal Perencanaan Pembangunan Vol 2 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64174/jps.v2i2.45

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pelayanan publik di Desa Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, serta strategi yang diterapkan Kepala Desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan publik yang efektif dan efisien sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun seringkali terhambat oleh berbagai permasalahan seperti sistem birokrasi yang rumit, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen pendukung. Data yang terkumpul diolah melalui proses transkripsi wawancara, pengorganisasian catatan lapangan, dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Palleko menerapkan beberapa strategi transformasi pelayanan, seperti peningkatan fasilitas fisik, pemberian pelayanan yang adil dan profesional, serta transparansi melalui penyediaan informasi alur pelayanan yang jelas. Faktor pendukung dalam transformasi ini antara lain ketersediaan sarana prasarana, sikap ramah dan tanggap dari staf, serta hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, tantangan utama dalam proses transformasi ini adalah profesionalisme staf yang masih perlu ditingkatkan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam mendukung pelayanan publik. Transformasi pelayanan publik di Desa Palleko menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, kualitas pelayanan dapat ditingkatkan sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan inklusif.
Analysis Of Sharia Economic Law On Platet-Rich Plasma (PRP) Services In Beauty Clinics Mariani; Erry Fitrya Primadhany; Rabiatul Adawiyah; Tutik Aminah; Fathur Baldan Haramain
AL-FALAH : Journal of Islamic Economics Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/alfalah.v2i10.14643

Abstract

Purpose : This study aims to analyze the practice of Platelet-Rich Plasma (PRP) treatment in beauty clinics from the perspective of Sharia economic law. The research specifically examines how PRP services align with Islamic legal principles, particularly in relation to consumer protection, transparency, and ethical business practices in the beauty industry. Design/Method/Approach : The research employs a qualitative case study approach by conducting field observations and semi-structured interviews with practitioners and clients at Bening’s Beauty Clinic in Palangka Raya. The legal analysis is supported by the framework of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), Indonesian consumer protection law, and secondary literature on Islamic economic ethics. Findings : The results indicate that PRP services provide significant aesthetic benefits, yet their implementation raises issues regarding risk communication and informed consent. While the procedures meet medical standards, the lack of detailed disclosure on possible side effects and treatment limitations creates information asymmetry between providers and patients. From a Sharia perspective, this condition may conflict with the principles of akad yang sahih, gharar (uncertainty), and maslahah (public benefit). Strengthening transparency and consumer education is therefore essential to ensure compliance with Sharia economic law. Originality/Values : This study contributes to the growing discourse on Islamic law and contemporary health-beauty practices by offering a contextual analysis of PRP treatment within Sharia economic law. It highlights the need for an integrative model that harmonizes medical protocols, consumer rights, and Islamic ethical principles. The findings are valuable for policymakers, clinic management, and scholars in developing Sharia-compliant standards for beauty services.