Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business INJURLENS Open Access DRIVERset
Rahmida Erliyani
Lambung Mangkurat University
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Existence of Criminal Law Mechanisms in Environmental Law Ahmad Mubarak; Ifrani Ifrani; Rahmida Erliyani; Mispansyah Mispansyah
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 1 (2025): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i1.131

Abstract

Environmental damage in Indonesia is increasingly concerning, largely due to an anthropocentric view leading to the limitless exploitation of nature. Corporate environmental crimes often violate regulations, causing detrimental impacts on society and ecology. Despite an increase in companies engaging in pollution and environmental destruction, law enforcement against these corporations has not been optimal. Therefore, environmental impact control is crucial to minimize pollution risks. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management serves as an important legal basis in Indonesia. This study employs a normative legal research method to address the urgency of criminal law instruments in environmental protection. Criminal sanctions are considered urgent and effective in tackling environmental problems as they serve as a law enforcement tool and provide a deterrent effect. The application of environmental criminal law is based on the principles of legality, sustainable development, prevention, and restraint, aiming to educate the public and prevent irresponsible behavior towards the environment.
Existence of Criminal Law Mechanisms in Environmental Law Ahmad Mubarak; Ifrani Ifrani; Rahmida Erliyani; Mispansyah Mispansyah
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 1 (2025): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i1.131

Abstract

Environmental damage in Indonesia is increasingly concerning, largely due to an anthropocentric view leading to the limitless exploitation of nature. Corporate environmental crimes often violate regulations, causing detrimental impacts on society and ecology. Despite an increase in companies engaging in pollution and environmental destruction, law enforcement against these corporations has not been optimal. Therefore, environmental impact control is crucial to minimize pollution risks. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management serves as an important legal basis in Indonesia. This study employs a normative legal research method to address the urgency of criminal law instruments in environmental protection. Criminal sanctions are considered urgent and effective in tackling environmental problems as they serve as a law enforcement tool and provide a deterrent effect. The application of environmental criminal law is based on the principles of legality, sustainable development, prevention, and restraint, aiming to educate the public and prevent irresponsible behavior towards the environment.
Kesalahan Penulisan Minuta Akta oleh Notaris Fitriani Lestari; Rahmida Erliyani
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.10033

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan atributif untuk membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti sempurna dalam hubungan hukum keperdataan. Dalam praktik kenotariatan, masih ditemukan kesalahan penulisan minuta akta yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa perdata, serta kerugian bagi para pihak. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan profesionalisme notaris dalam menjalankan jabatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap kesalahan penulisan minuta akta serta perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan berdasarkan perspektif hukum kenotariatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan penulisan minuta akta dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana bagi notaris apabila terbukti terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kesalahan yang bersifat substantif bahkan dapat mengakibatkan akta kehilangan sifat autentiknya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Perlindungan hukum terhadap para pihak dapat dilakukan melalui mekanisme renvoi, pembetulan akta, penyelesaian nonlitigasi, maupun gugatan perdata guna memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan demikian, notaris dituntut untuk senantiasa melakukan verifikasi identitas, pemeriksaan dokumen pendukung, serta pembacaan akta secara cermat sebelum penandatanganan dilakukan. Penguatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan organisasi profesi juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan. Penerapan standar kehati-hatian yang konsisten diharapkan mampu menjaga martabat jabatan notaris sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fungsi akta autentik sebagai instrumen pembuktian yang memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi para pihak.
Kewenangan Pengaturan Hukum tentang Digitalisasi Kenotariatan dalam Perspektif Hukum Progresif Amelia Kartika Dewi; Rahmida Erliyani
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.10226

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelayanan hukum dan kenotariatan. Digitalisasi kenotariatan atau Cyber Notary muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang menghendaki pelayanan hukum yang lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi. Meskipun konsep Cyber Notary telah memperoleh pengakuan melalui Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala normatif akibat belum adanya pengaturan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan digitalisasi kenotariatan dalam perspektif hukum progresif, mengkaji disharmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menganalisis digitalisasi kenotariatan sebagai bentuk pembaharuan hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi kenotariatan telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun pengaturannya masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Selain itu, terdapat disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama terkait kehadiran fisik para pihak, penggunaan dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan pembaharuan regulasi yang lebih komprehensif guna mendukung implementasi Cyber Notary serta mewujudkan pelayanan kenotariatan yang modern, adaptif, dan tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia di era transformasi digital yang terus berkembang pesat, sejalan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat modern.
Co-Authors Ahmad Mubarak Amelia Kartika Dewi Fitriani Lestari Ifrani, Ifrani Mispansyah Mispansyah