La Ode Ibrah Haikal Rachman Kadir
Universitas Negeri Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Dinamika dan Dampak Likuidasi Yayasan La Ode Ibrah Haikal Rachman Kadir; Andreas Kevin Patolla; Ilut Saputri; Opi Winarti
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): April
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i2.2453

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika dan dampak dari likuidasi yayasan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Kajian hukum dalam perspektif empiris adalah kajian tentang hukum dalam yayasan. Data primer yang dikumpulkan di lapangan diperlukan untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berupa kajian pustaka, dengan pedoman hukumnya dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Temuan penelitian Likuidasi terjadi ketika yayasan tidak lagi mampu menjalankan kegiatan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hukum dan keuangan, serta mendistribusikan aset yang tersisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan pembubaran yayasan yakni: jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun proses likuidasi dan implikasi hukum dalam pembubaran Yayasan ditentukan secara tersurat dalam Bab X Pasal 62 sampai dengan Pasal 68 UU Yayasan.
Ketidakpastian Hukum Pergantian Calon DPRD Terpilih: Ancaman terhadap Esensi Sistem Proporsional Terbuka (Studi Kasus Pemilihan Umum 2024 di Jawa Tengah) La Ode Ibrah Haikal Rachman Kadir; Rodiyah
Annual Review of Legal Studies Vol. 2 No. 2 (2025): May, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.vol2i2.26290

Abstract

This study conducts a juridical analysis of legal uncertainty in the replacement of elected Regional Legislative Council (DPRD) candidates, specifically examining its threat to the essence of the open proportional electoral system in Indonesia. Drawing upon legal certainty theories, this research identifies ambiguities within Article 426 of Law No. 7 of 2017 on General Elections, particularly concerning the "resignation" clause and the potential for misuse under "failure to meet requirements". These legal loopholes grant political parties excessive discretion in candidate replacement. The manifestation of this uncertainty is evident in the 2024 General Election in Central Java, where specific cases of elected DPRD candidates were replaced based on pre-signed resignation letters. This practice, stemming from internal party strategies, led to the subsequent rejection of lawsuits by the State Administrative Court (PTUN) in Semarang, which further legitimized these formalistic interpretations, despite underlying substantive issues. This practice fundamentally undermines voter sovereignty and distorts the core principles of the open proportional system. It effectively negates voters' direct choices, transforming the de jure open system into a de facto party-controlled mechanism. Such inconsistencies erode the legitimacy of political representation and public trust in the electoral process, as highlighted by prior academic criticisms that remain unaddressed in legislative reforms. The study concludes with urgent recommendations for legislative amendments and enhanced regulatory oversight to ensure substantive legal certainty and protect citizens' fundamental political rights.