Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Evaluasi Implementasi Sistem Rekam Medis Elektronik Menggunakan Metode HOT-Fit di RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Asmawati Asmawati; Yacob Ruru; Muhammad Akbar Nurdin; Agus Zainuri; Hasmi Hasmi; Septevanus Rantetoding
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.584

Abstract

Pendahuluan: Implementasi Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) di RSUD Mulia, Papua Tengah, bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai Permenkes No. 24/2022. Namun, keterbatasan infrastruktur, SDM, dan resistensi pengguna menghambat keberhasilan. Tujuan: Penelitian ini mengevaluasi RME menggunakan model HOT-Fit untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, struktur organisasi, kualitas sistem, dan layanan, serta menyusun strategi optimalisasi sistem. Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dilakukan pada Maret hingga Mei 2025 di RSUD Mulia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 8 informan (pimpinan rumah sakit, kepala RME, kepala ruang rawat jalan, dokter, perawat, bidan, petugas RME, dan staf IT), observasi langsung, dan telaah dokumen. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan kerangka HOT-Fit, dengan validasi melalui triangulasi sumber dan teknik trustworthiness (credibility, dependability, confirmability, transferability). Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa RME efektif mempermudah akses data pasien dan mengurangi pendobelan rekam medis, tetapi efisiensi terhambat oleh keterbatasan kapabilitas SDM, pelatihan tidak berkelanjutan, jaringan internet tidak stabil, dan pasien tanpa KTP/kartu berobat. Struktur organisasi belum diperbarui, menyebabkan ketidakjelasan tugas, sementara dukungan manajerial dan SOP belum diimplementasikan merata. Sistem RME mudah digunakan, namun kurang terintegrasi dengan BPJS/SATUSEHAT, dan stabilitas terganggu oleh infrastruktur listrik. Kualitas layanan terbatas oleh hanya satu tenaga IT, meskipun responsif. Saran meliputi pelatihan berkelanjutan, pembaruan struktur organisasi, peningkatan infrastruktur teknologi, dan penambahan SDM IT. Kesimpulan: Sistem RME di RSUD Mulia efektif dalam meningkatkan akses dan akurasi data pasien, namun masih menghadapi hambatan signifikan dalam SDM, infrastruktur, dan integrasi sistem.
Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Malik Malik; Yacob Ruru; Muhammad Akbar Nurdin; Agus Zainur; Hasmi Hasmi; Sarce Makaba
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.603

Abstract

Pendahuluan: Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan multidimensional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan percepatan penurunan stunting melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021. Namun, implementasi kebijakan ini di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Nabire, menghadapi tantangan tersendiri yang perlu dikaji secara mendalam. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire berdasarkan enam aspek utama: kejelasan standar dan tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta sikap dan respons pelaksana kebijakan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap informan dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait. Analisis dilakukan secara tematik menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal. Terdapat ketidakterpaduan lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, komunikasi organisasi yang belum terstruktur, serta rendahnya pemahaman teknis dan komitmen substantif dari pelaksana kebijakan. Faktor geografis, sosial, budaya, dan ekonomi lokal turut menjadi penghambat signifikan. Kesimpulan: Diperlukan upaya penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaksana, pelibatan aktif pemerintah kampung dan masyarakat, serta pendekatan kebijakan yang adaptif terhadap konteks lokal untuk mendukung keberhasilan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire.
Analisis Pembiayaan Layanan Kesehatan HIV Dan AIDS Berbasis Standar Pelayanan Minimal Dengan Pendekatan District Health Account Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Afdal Kasimur; Yacob Ruru; Septevanus Rantetoding; Hasmi Hasmi; Agus Zainuri; Muhammad Akbar Nurdin
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.892

Abstract

Layanan HIV dan AIDS telah menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia. Namun, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pencapaian indikator layanan HIV masih sangat rendah. Fragmentasi pembiayaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam optimalisasi program. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan, persepsi pemangku kepentingan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola pembiayaan layanan HIV dan AIDS berbasis SPM, dan memberikan rekomendasi optimalisasi melalui pendekatan District Health Account (DHA). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan antara Januari hingga Maret 2025 melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan kunci dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta analisis dokumen terkait alokasi dan realisasi anggaran HIV tahun 2021–2024. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam pengelolaan dan tantangan pembiayaan layanan HIV. Hasil: Ditemukan empat isu utama dalam tata kelola pembiayaan layanan HIV dan AIDS. Pertama, terdapat fragmentasi sumber pendanaan (BOK, APBD, JKN, Global Fund) yang belum terintegrasi secara optimal. Kedua, pemahaman pemangku kepentingan terhadap mekanisme pembiayaan berbasis SPM masih rendah, yang berdampak pada perencanaan yang tidak tepat sasaran. Ketiga, keterbatasan tenaga terlatih dan lemahnya sistem pelaporan menghambat pemantauan program. Keempat, hambatan geografis serta stigma sosial memperburuk akses dan pemerataan layanan. Pendekatan DHA dinilai relevan untuk memetakan aliran dana dan mendorong transparansi serta efisiensi anggaran. Kesimpulan: Optimalisasi pembiayaan layanan HIV dan AIDS di daerah memerlukan reformasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan efisiensi penggunaan dana, penguatan advokasi lintas sektor, serta sistem akuntabilitas dan transparansi yang terintegrasi dan berkelanjutan.