Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Manajemen Risiko Keuangan Dalam Pembiayaan Proyek Bersumber Dana DAK Fisik Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kota Jayapura Provinsi Papua Sukmawati Sukmawati; Agus Zainuri; Yacob Ruru; Semuel Pitar Irab; Sarce Makaba; Septevanus Rantetoding
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.591

Abstrak Pendahuluan: Pembiayaan proyek kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Dinas Kesehatan Kota Jayapura bertujuan mendukung pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, tantangan seperti keterlambatan anggaran, gagal lelang, dan lemahnya pengawasan sering menghambat keberhasilan proyek. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen risiko keuangan dalam pembiayaan proyek kesehatan berbasis DAK Fisik di Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dengan fokus pada input kebijakan/regulasi, proses manajemen risiko (identifikasi, mitigasi, monitoring, dan evaluasi), serta output keberhasilan pembangunan fasilitas kesehatan. Metode: Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Jayapura pada tahun 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan (pejabat Dinas Kesehatan, pengelola proyek, dan pelaksana lelang), observasi lapangan, dan studi dokumen (laporan proyek dan regulasi DAK). Sampel dipilih menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan secara tematik dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi regulasi DAK Fisik terkendala oleh perencanaan yang kurang matang dan pemahaman kebijakan yang terbatas, menyebabkan masalah koordinasi. Risiko utama meliputi keterlambatan anggaran, gagal lelang, ketidaksesuaian teknis, dan pengawasan lemah. Strategi mitigasi belum optimal karena minimnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan, sehingga pembangunan fasilitas Puskesmas belum mencapai target. Rekomendasi meliputi penguatan perencanaan berbasis regulasi, peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem monitoring, dan manajemen risiko yang lebih terstruktur. Kesimpulan: Implementasi regulasi DAK Fisik di Dinas Kesehatan Kota Jayapura belum optimal akibat perencanaan yang lemah, pemahaman kebijakan yang terbatas, dan strategi mitigasi risiko yang belum terstruktur, sehingga menghambat pencapaian target pembangunan fasilitas Puskesmas.

Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Malik Malik; Yacob Ruru; Muhammad Akbar Nurdin; Agus Zainur; Hasmi Hasmi; Sarce Makaba
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.603

Pendahuluan: Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan multidimensional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan percepatan penurunan stunting melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021. Namun, implementasi kebijakan ini di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Nabire, menghadapi tantangan tersendiri yang perlu dikaji secara mendalam. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire berdasarkan enam aspek utama: kejelasan standar dan tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta sikap dan respons pelaksana kebijakan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap informan dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait. Analisis dilakukan secara tematik menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal. Terdapat ketidakterpaduan lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, komunikasi organisasi yang belum terstruktur, serta rendahnya pemahaman teknis dan komitmen substantif dari pelaksana kebijakan. Faktor geografis, sosial, budaya, dan ekonomi lokal turut menjadi penghambat signifikan. Kesimpulan: Diperlukan upaya penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaksana, pelibatan aktif pemerintah kampung dan masyarakat, serta pendekatan kebijakan yang adaptif terhadap konteks lokal untuk mendukung keberhasilan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire.

Evaluasi Kinerja Puskesmas Kalibumi Dalam Pelayanan Kesehatan Primer Dalam Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Hebe Marlen Tiblola; Agus Zainuri; Dolfinus Yufu Bouway; Sarce Makaba; Arius Togodly; Septevanus Rantetoding; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.618

Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama di wilayah terpencil seperti Papua Tengah. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer memiliki peran strategis dalam penanggulangan penyakit menular (P2M). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Puskesmas Kalibumi Nabire Barat dalam pelaksanaan program P2M berdasarkan komponen input, proses, dan output. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih secara purposive terdiri dari tenaga kesehatan dan masyarakat penerima layanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi input, Puskesmas telah memiliki tenaga dan sarana prasarana yang memadai, namun terkendala pada aspek pelatihan teknis yang tidak berkelanjutan serta keterlambatan dana operasional. Proses pelaksanaan program telah berjalan sesuai pedoman melalui kegiatan skrining dan edukasi, namun partisipasi masyarakat dan kontrol ulang masih rendah. Dari sisi output, capaian indikator program seperti malaria, TB, hepatitis, dan HIV/AIDS belum memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun masyarakat menyatakan puas terhadap mutu pelayanan yang diterima. Keberhasilan program P2M di Puskesmas Kalibumi sangat bergantung pada penguatan kapasitas tenaga, ketepatan perencanaan berbasis data lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Diperlukan pendekatan pelayanan yang lebih adaptif dan sistem pendukung yang lebih kuat untuk mencapai target program secara optimal.

Analisis Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan Dengan Pelayanan Dialisis Di RSUD Jayapura Papua Imelda Bowaire; Novita Medyati; Agus Zainuri; Rosmin M. Tingginehe; Semuel Piter Irab; Sarce Makaba; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.623

Pelayanan hemodialisis merupakan salah satu bentuk layanan kesehatan berbiaya tinggi yang dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Di RSUD Jayapura, Papua, layanan ini menjadi sangat vital karena meningkatnya jumlah pasien penyakit ginjal kronis (PGK). Meskipun secara umum kebijakan BPJS telah memperluas akses layanan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dalam pelayanan dialisis di RSUD Jayapura, dengan fokus pada empat aspek utama: kepesertaan, proses klaim, pembiayaan, dan sistem rujukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri dari petugas BPJS, tenaga kesehatan, serta pasien dan keluarga pasien hemodialisis. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada aspek kepesertaan, ditemukan kendala dalam validasi dan keaktifan status peserta akibat belum optimalnya integrasi sistem data kependudukan. Pada proses klaim, hambatan utama terletak pada keterlambatan pengurusan dokumen dan tidak sinkronnya alur administrasi antarunit. Dari sisi pembiayaan, meskipun biaya tindakan medis ditanggung BPJS, rumah sakit masih menanggung beban biaya operasional karena pencairan klaim yang tidak selalu tepat waktu. Sementara itu, sistem rujukan berjenjang belum berjalan optimal karena keterbatasan layanan di puskesmas dan rendahnya pemahaman pasien terhadap prosedur rujukan formal. Implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dalam pelayanan dialisis di RSUD Jayapura telah memberikan manfaat signifikan bagi pasien, namun masih menghadapi hambatan pada keempat aspek utama. Upaya perbaikan sistem data, efisiensi administrasi klaim, penguatan layanan primer, serta edukasi pasien perlu ditingkatkan agar pelayanan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Analisis Proses Perencanaan Kebutuhan Obat Publik Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Puskesmas Di Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya Jemy Landa; Sarce Makaba; Agus Zainuri; Semuel Piter Irab; Arius Togodly; Rosmin M. Tingginehe
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.722

Perencanaan kebutuhan obat merupakan bagian penting dalam manajemen logistik farmasi yang bertujuan menjamin ketersediaan obat secara tepat jenis, jumlah, dan waktu. Namun, proses ini sering kali tidak berjalan optimal, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya seperti Kabupaten Intan Jaya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan enam tahap perencanaan kebutuhan obat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Informan terdiri dari kepala Puskesmas, penanggung jawab farmasi, serta petugas Dinas Kesehatan. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan enam tahap perencanaan kebutuhan obat, yaitu: seleksi obat, kompilasi, perhitungan, proyeksi, penyesuaian anggaran, dan evaluasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam tahapan belum dilaksanakan secara optimal. Pada tahap seleksi obat, tidak terdapat pedoman atau metode yang digunakan, dan pemilihan obat cenderung tidak rasional. Tahap kompilasi belum berjalan baik karena pencatatan masih dilakukan secara manual dan tidak menggunakan format standar. Tahap perhitungan kebutuhan obat tidak berbasis data konsumsi atau morbiditas, melainkan hanya berdasarkan perkiraan. Proyeksi kebutuhan juga tidak menggunakan pendekatan epidemiologi dan didasarkan pada asumsi. Penyesuaian rencana anggaran dilakukan secara sepihak oleh Dinas Kesehatan tanpa melibatkan Puskesmas, sehingga sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Evaluasi terhadap proses perencanaan tidak dilakukan secara rutin dan terstruktur akibat ketiadaan format, pembinaan, dan pelaporan. Kesimpulan: Kegagalan dalam pelaksanaan tahapan perencanaan kebutuhan obat disebabkan oleh lemahnya regulasi, kurangnya SDM kefarmasian, dan rendahnya kapasitas manajerial di tingkat Puskesmas. Diperlukan intervensi strategis untuk memperkuat sistem perencanaan berbasis data, memperbaiki koordinasi, serta meningkatkan kapasitas tenaga pelaksana.

Evaluasi Dampak Implementasi Akreditasi Paripurna Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Siriwini Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Sulistiyana Sulistiyana; Sarce Makaba; Agus Zainuri; Dolfinus Y. Bouway; Muhammad Akbar Nurdin; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.723

Akreditasi paripurna menjadi instrumen penting dalam peningkatan mutu pelayanan Puskesmas. Namun, evaluasi dampak akreditasi terhadap aspek struktural, operasional, dan hasil pelayanan masih terbatas, terutama di wilayah 3T seperti Kabupaten Nabire. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akreditasi paripurna dan dampaknya terhadap mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Siriwini berdasarkan tiga aspek utama: input, proses, dan output. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilaksanakan pada bulan April 2025 di Puskesmas Siriwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan model evaluasi implementasi kebijakan yang mencakup aspek input, proses, dan output. Hasil: Pada aspek input, Puskesmas Siriwini menunjukkan kesiapan struktural yang cukup melalui penyusunan dokumen perencanaan strategis, ketersediaan SOP, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem layanan. Pada aspek proses, pelaksanaan asesmen pasien, protokol keselamatan, dan komunikasi masyarakat dilakukan sesuai standar akreditasi, meskipun tantangan masih ditemukan dalam transparansi layanan dan keterbatasan SDM. Aspek output menunjukkan peningkatan kepuasan pasien, keberhasilan sebagian program prioritas seperti KIA dan stunting, serta perlunya intervensi khusus untuk TBC dan HIV. Kesimpulan: Implementasi akreditasi paripurna di Puskesmas Siriwini berdampak positif terhadap peningkatan mutu layanan, terutama dalam efisiensi administratif, kepuasan pasien, dan keterpaduan program. Namun, keberlanjutan dampak memerlukan penguatan SDM, sistem pengawasan, dan strategi berbasis komunitas untuk mencapai hasil yang lebih merata.

Analisis Rujukan Pasien Non-Spesialistik Puskesmas Bilogai Kabupaten Intan Jaya Ke RSUD Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Yohan Rumar; Agus Zainuri; Sarce Makaba; Novita Medyati; Septevanus Rantetoding; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.813

Sistem rujukan berjenjang merupakan pilar penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan yang efisien dan merata, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas seperti Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rujukan pasien non-spesialistik dari Puskesmas Bilogai ke RSUD Kabupaten Nabire. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian dilaksanakan pada April–Mei 2025 di Puskesmas Bilogai, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang terdiri dari tenaga medis dan pejabat kesehatan terkait, serta telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif jumlah tenaga kesehatan telah memenuhi standar, namun terdapat ketimpangan dalam komposisi jenis profesi, seperti ketiadaan tenaga dokter keluarga, bidan, dan psikolog klinis. Keterbatasan sarana dan alat kesehatan, seperti alat diagnostik dan obat-obatan sesuai formularium nasional, juga menjadi pendorong utama rujukan. Kompleksitas kasus pasien, seperti kondisi gawat darurat dan kebutuhan diagnosis lanjutan, tidak dapat ditangani di tingkat puskesmas karena keterbatasan fasilitas. Selain itu, kebijakan anggaran yang belum optimal, ditambah dengan kondisi keamanan yang tidak stabil, turut menjadi penghambat efektifnya sistem rujukan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komposisi tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas medis esensial, dan alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung layanan kesehatan primer di daerah tertinggal.

Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas Tuhiba Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Yuli Karapa; Agus Zainuri; Septevanus Rantetoding; Sarce Makaba; Novita Medyati; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.856

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan mendukung kegiatan promotif dan preventif di Puskesmas, khususnya di wilayah terpencil. Namun, efektivitas pengelolaan dana ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana BOK di Puskesmas Tuhiba, Kabupaten Teluk Bintuni, serta mengidentifikasi hambatan dan peran Dinas Kesehatan dalam mendukung efektivitas program. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian adalah Puskesmas Tuhiba di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan pada periode Januari hingga Maret 2025. Informan terdiri dari kepala puskesmas, penanggung jawab program, bendahara, masyarakat, dan pihak Dinas Kesehatan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dianalisis secara tematik berdasarkan tujuh fokus utama. Hasil: Hasil menunjukkan bahwa perencanaan BOK telah berbasis kebutuhan lokal namun masih terikat sistem pagu pusat. Pelaksanaan kegiatan adaptif terhadap kondisi lapangan, tetapi mutu layanan belum optimal akibat keterbatasan dana dan kapasitas SDM. Pelaporan masih bersifat administratif, dengan pengawasan dan evaluasi yang dominan berorientasi pada kelengkapan dokumen. Kendala geografis, keterlambatan pencairan dana, dan minimnya transparansi juga menjadi hambatan utama. Peran Dinas Kesehatan cenderung administratif dan belum maksimal dalam pembinaan teknis. Meski demikian, dana BOK terbukti berkontribusi dalam memperluas jangkauan layanan dasar dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Analisis Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Hendrik Fintay Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Heriq Rony Paulus Twenti; Arius Togodly; Agus Zainuri; Sarce Makaba
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1069

Mutu pelayanan kesehatan merupakan indikator penting dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Kabupaten Sarmi. RSUD Hendrik Fintay sebagai rumah sakit rujukan daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan pelayanan yang efektif, efisien, aman, terjangkau, dan memuaskan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mutu pelayanan kesehatan di RSUD Hendrik Fintay berdasarkan persepsi pemangku kepentingan dari lima dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, keamanan, keterjangkauan, dan kepuasan pasien. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci (pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan), observasi lapangan, serta telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan model mutu Donabedian dan pendekatan teori SERVQUAL. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan di RSUD Hendrik Fintay cukup efektif dari sisi tenaga medis, namun terhambat oleh keterbatasan alat diagnostik dan spesialis. Efisiensi belum optimal karena sistem rujukan yang tidak terkoordinasi dengan baik dan keterlambatan pelayanan laboratorium. Aspek keamanan masih lemah pada kontrol infeksi, pencahayaan, dan keamanan lingkungan. Keterjangkauan layanan tinggi di wilayah kota, namun sangat terbatas di daerah pedalaman karena kendala transportasi dan biaya. Kepuasan pasien bersifat beragam; sikap tenaga medis dinilai positif, namun waktu tunggu, kebersihan, dan ketersediaan obat menjadi sumber keluhan. Kesimpulan: Mutu pelayanan kesehatan di RSUD Hendrik Fintay mencerminkan adanya upaya perbaikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sistemik. Diperlukan intervensi kebijakan yang menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat sistem rujukan dan transportasi, serta menjamin keselamatan dan kepuasan pasien secara berkelanjutan.

Pengaruh Mutu Layanan Terhadap Waktu Tunggu Pasien Di Puskesmas Koya Barat, Kota Jayapura Romeicky Jenli Abram Korwa; Agus Zainuri; Novita Medyati; Semuel Piter Irab; Sarce Makaba; Anneke Yacob
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.2861

Lama waktu tunggu pelayanan merupakan salah satu masalah utama dalam praktik pelayanan kesehatan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien. Waktu tunggu mengacu pada durasi yang digunakan pasien untuk memperoleh pelayanan, mulai dari registrasi hingga penerimaan obat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mutu layanan terhadap waktu tunggu pasien di Puskesmas Koya Barat, Kota Jayapura. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian terdiri dari seluruh pasien rawat jalan di Puskesmas Koya Barat, dengan jumlah sampel sebanyak 95 orang. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dan data dianalisis menggunakan uji chi-square dan rasio prevalensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara mutu layanan dan waktu tunggu pasien. Daya tanggap memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu tunggu (p-value = 0,000; RP = 2,614; CI 95% = 1,597 – 4,279). Perhatian juga berpengaruh signifikan (p-value = 0,045; RP = 1,642; CI 95% = 1,065 – 2,532). Sementara itu, bukti langsung menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap waktu tunggu (p-value = 0,0299; RP = 1,735; CI 95% = 1,149 – 2,2622). Di sisi lain, mutu layanan yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan adalah jaminan (p-value = 0,736; RP = 0,878; CI 95% = 0,548 – 1,406) dan bukti langsung yang hampir signifikan (p-value = 0,051; RP = 1,647; CI 95% = 1,084 – 2,502). Pengaruh mutu layanan terhadap waktu tunggu pasien di Puskesmas Koya Barat cukup signifikan, dengan daya tanggap dan perhatian menjadi faktor yang paling memengaruhi. Peningkatan kualitas pelayanan pada aspek ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pasien.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search