Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Cindy Amalia; Frilia Lili Rahmawati; Marsya Amalina Djatmiko; Rosaria Vani Kurniasari; Aurellia Nayla Putri Wijaya; Mohammad Arya Dharmaputra; Fathan Akbar Hernando; Azzawa Fisarra Sinta
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.900

Abstract

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomenakompleks yang sering terjadi di Indonesia. Memberikan banyakdampak negatif seperti melanggar hak-hak dasar anak, menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kesejahteraanfisik, psikologis, dan sosial mereka. Hasil penelitianmenunjukkan adanya perbedaan signifikan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional. Hukum Islam yang didasarkan pada prinsip maslahah, memberikan fleksibilitas dalam kondisitertentu, memungkinkan perkawinan di bawah umur dengan izinwali dan pertimbangan kemaslahatan. Sebaliknya, hukumnasional, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batasan usia minimal perkawinan untuk melindungi anak dari dampak burukperkawinan dini. Jurnal ini mengidentifikasi tantangan dalampengimplementasian kedua sistem hukum, termasuk interpretasiyang beragam terhadap teks-teks agama, ketidaksetaraan aksesterhadap keadilan, kurangnya kesadaran masyarakat tentanghak-hak anak dan dampak - dampak yang timbul.
Pembatasan Pengajuan Gugatan Kepailitan terhadap Developer Apartemen Pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Alayya Rihadatul Aisya; Frilia Lili Rahmawati; Astri Nuraina; Azzawa Fisarra Sinta
Madani Legal Review Vol. 10 No. 1 (2026): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v10i1.4455

Abstract

Perkembangan sektor properti, khususnya apartemen dengan skema pre-project selling, menimbulkan hubungan hukum yang kompleks antara developer dan konsumen sebagai kreditor. Dalam hal wanprestasi, mekanisme kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi instrumen perlindungan hukum. Namun, terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 membatasi permohonan pailit terhadap developer apartemen melalui penafsiran pembuktian sederhana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan daya ikat SEMA dalam sistem peraturan perundang-undangan serta kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum dan lex superior derogat legi inferiori. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA bersifat internal dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat membatasi hak kreditor yang dijamin undang-undang. Pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur pada tingkat undang-undang.