Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovative and Creativity
Adri Patria
Universitas Almuslim
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dilema Kebijakan Publik di Era UU ASN: Penarikan Guru PNS dari Sekolah Swasta dalam Konteks Otonomi Khusus Aceh Adri Patria
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5153

Abstract

Kebijakan penarikan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Diperbantukan (DPK) dari sekolah swasta di Provinsi Aceh, yang diakselerasi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), telah memicu krisis dan kegaduhan signifikan dalam ekosistem pendidikan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ‘ketepatan’ kebijakan tersebut dari perspektif tata kelola publik dan keadilan pendidikan. Secara spesifik, penelitian ini menganalisis justifikasi legal-administratif pemerintah daerah, memetakan keluhan dan dampak yang dialami oleh pemangku kepentingan utama (yayasan swasta, guru, siswa, dan organisasi profesi), dan menilai kebijakan tersebut dalam kerangka Otonomi Khusus Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data sekunder dari dokumen regulasi, rilis resmi pemerintah, publikasi media massa, dan jurnal ilmiah dianalisis menggunakan Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) dan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penarikan ini primernya didorong oleh ‘tirani teknis’ Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN, yang tidak lagi mengakomodasi data ASN di instansi swasta. Meskipun ‘tepat’ dalam definisi kepatuhan legal-administratif yang sempit, kebijakan ini ‘tidak tepat’ secara substantif karena gagal memenuhi prinsip tata kelola yang baik (good governance), bersifat top-down tanpa mitigasi, mengorbankan keadilan pendidikan, dan menunjukkan ‘ketumpulan’ Otonomi Khusus Aceh dalam menghadapi sentralisasi teknokratis.
Merawat Kedaulatan Bahasa melalui Standarisasi Kompetensi: Signifikansi Kebijakan UKBI dalam Perspektif Tata Kelola Nasional Adri Patria; Mohd. Tasar; Muammar Qadafi; Fina Meilinar
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5945

Abstract

Artikel ini menganalisis signifikansi kebijakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka dalam konteks tata kelola nasional dan upaya penguatan kedaulatan linguistik. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed-methods), menggabungkan analisis konten normatif terhadap regulasi (Permendikbud No. 70/2016; Permendikbudristek No. 29/2023; Permendikbudristek No. 18/2024) dengan analisis kuantitatif deskriptif data implementasi dan distribusi skor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan UKBI telah mencapai keberhasilan signifikan dalam mobilisasi massa, melampaui target partisipasi tahunan sebesar 275% dan mengumpulkan lebih dari 1 juta peserta kumulatif (Badan Bahasa, 2025). Secara teknis, rigor pengujian terkonfirmasi, dengan predikat tertinggi (Istimewa) yang mensyaratkan kemahiran untuk keperluan keilmiahan, sangat sulit dicapai, bahkan oleh Warga Negara Asing yang teruji. UKBI adalah instrumen ideologis dan strategis yang vital bagi pembentukan modal intelektual bangsa, tetapi memerlukan pemutakhiran regulasi dan penguatan institusional yang koheren untuk mewujudkan kedaulatan bahasa sepenuhnya.
Co-Authors Fina Meilinar Mohd. Tasar Muammar Qadafi