Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity
Rifani Alisia
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menangani Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Muhammad Indra Wibowo; Rifani Alisia; Muhammad Rafif Alauddin
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5322

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bagian dari penegakan hukum administrasi pemilihan. Seiring perubahan regulasi terkait pilkada, kewenangan PTUN dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami pembagian yang semakin tegas, terutama dalam memisahkan sengketa proses dan sengketa hasil. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa PTUN memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa sengketa proses pilkada yang berkaitan dengan keputusan administratif KPU dan jajarannya, seperti penetapan pasangan calon, pembatalan calon, dan verifikasi dukungan. Sebaliknya, sengketa hasil pemilihan, terutama terkait perselisihan suara, merupakan domain Mahkamah Konstitusi. Temuan ini mempertegas bahwa PTUN berperan dalam menjamin legalitas tindakan administrasi penyelenggara pemilu, sedangkan MK menjamin legitimasi hasil pemilihan. Penelitian ini menyoroti pentingnya kejelasan pembagian kewenangan agar penyelesaian sengketa pilkada berjalan efektif dan sesuai prinsip negara hukum.
Problematika Pembagian Kewenangan dalam Penanganan Banjir Rob di Sayung, Demak Kurnia Ayu Agustin; Gracita Daffa Wasiilah; Rifani Alisia; Gendis Maharani; Dian Sanitri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7484

Abstract

Banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, merupakan permasalahan pesisir yang pelik karena dipengaruhi oleh kenaikan air laut, penurunan muka tanah, perubahan iklim, dan lemahnya tata kelola kewenangan antar tingkat pemerintahan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan antara pemerintah pusat , pemerintah provinsi , dan pemerintah kabupaten dalam banjir rob di Kecamatan Sayung, serta untuk mengembangkan model kewenangan yang ideal untuk meningkatkan efektivitas penanganannya.​​​​​ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelitian terhadap peraturan-peraturan undang-undang , jurnal ilmiah , dan ringkasan hukum lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembagian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan penanggulangan banjir rob menghadapi permasalahan disharmonisasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan, khususnya pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat mempunyai peran dominan dalam membangun infrastruktur nasional, pemerintah provinsi berfungsi sebagai koordinator wilayah pesisir dan penghubung antar tingkat pemerintahan, sedangkan pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak infrastruktur nasional. Namun keterbatasan kewenangan dan kapasitas daerah menyebabkan penanganan banjir rob tidak berjalan maksimal. Kajian ini menyajikan paradigma pengembangan kewenangan berdasarkan kolaborasi terpadu, desentralisasi asimetris, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pendekatan keadilan lingkungan. Model yang disebutkan di atas menyoroti pentingnya harmonisasi peraturan, koordinasi sektor, integrasi data, dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan berbagai tingkat pemerintahan sehingga penanganan banjir rob di Kecamatan Sayung dapat dilakukan secara efisien, tepat waktu, dan berfokus pada wilayah pesisir
Co-Authors Dian sanitri Gendis Maharani Gracita Daffa Wasiilah Kurnia Ayu Agustin Muhammad Indra Wibowo Muhammad Rafif Alauddin