Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Asas Erga Omnes Dalam Pembatalan Perubahan Tarif PBB-P2 Di Kabupaten Pati: Kajian Atas Pencabutan Keputusan Tun Saskya Widiastuti; Gendis Maharani; Muhammad Khanza Allifearly
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5404

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan asas erga omnes dalam proses pembatalan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati pada tahun 2025. Asas erga omnes dalam hukum acara peradilan tata usaha negara menekankan bahwa pembatalan Keputusan Administrasi bersifat mengikat secara umum, artinya efek hukumnya berlaku bagi semua subjek hukum, bukan hanya pihak yang terlibat dalam sengketa. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis dasar hukum, konsep teoretis, dan implementasi praktis pembatalan tarif PBB-P2, serta dampaknya secara administratif terhadap wajib pajak. Temuan studi ini menunjukkan bahwa penghentian kebijakan PBB-P2 dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan asas erga omnes, termasuk penggantian selisih pembayaran kepada semua wajib pajak yang telah membayar sesuai tarif baru. Namun, pelaksanaannya menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya sosialisasi, ketidaksiapan birokrasi, dan perbedaan pemahaman pejabat mengenai sifat mengikat putusan administratif. Studi ini menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan pejabat TUN dan mengembangkan mekanisme koordinasi guna menerapkan asas erga omnes secara tepat dalam praktik pemerintahan daerah.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada dan Implikasi terhadap Legitimasi Pemerintah Daerah: (Studi Kasus Pilkada Walikota Bekasi 2024) Saskya Widiastuti; Eka Izzatul Muna; Salsabila Alifa Kinanti; Niken Ayu Sekar Sari; Alsa Amitha Nuraeni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7437

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan penyelesaian Pemilihan Walikota Bekasi 2024, serta memperkuatnya terhadap legitimasi pemerintah kota terpilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji landasan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan penyelenggaraan pemilu tersebut, serta dampak putusannya terhadap kepercayaan masyarakat. Analisis Putusan No. 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menggunakan metode hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan legislatif serta pendekatan berbasis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan materiil dengan menelaah argumen dan bukti yang diajukan oleh pihak. Permohonan permohonan ditolak karena tidak memenuhi standar hukum dan tidak terdapat bukti pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap hasil pemilu. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum atas hasil pemilu daerah sekaligus memperkuat legitimasi formal pemerintah daerah terpilih. Namun tingkat kepercayaan masyarakat tetap ditentukan oleh penilaian masyarakat terhadap integritas proses pemilihan daerah dan kualitas keputusan yang dihasilkan.