Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Innovative and Creativity
Citra Nurdiana
Universitas Pembangunan Panca Budi
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Notary Ethics in the Transfer of Fictitious Land Rights: The Role of Notaries in Preventing Property Fraud in the Case of Nirina Zubir Fake Certificates Dito Aditia Darma Nst; Nabilah Syaharani; Lucas Medianov Grand; Citra Nurdiana; Ziqra Elfhadjri; Defri Dwi Saputra; Rizki Nanda Fauzi Harahap
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5476

Abstract

The land mafia case involving forged certificates belonging to Nirina Zubir’s family highlights weaknesses in the integrity, professionalism, and supervision of notary practices in the transfer of land rights. The involvement of notaries in preparing deeds and legalizing false documents shows that their function as public officials responsible for ensuring the authenticity of identities and the formal validity of documents was not carried out according to legal and ethical standards. This situation causes significant losses for landowners and threatens public legal certainty, making an in-depth study of notary ethical accountability necessary. This research uses a normative juridical method with three approaches. First, a legislative approach to examine notary obligations, authority, and limits of responsibility under the Notary Law, Notary Code of Ethics, PPAT regulations, and land laws. Second, a case approach analyzing the chronology and role of notaries in the forgery of Nirina Zubir’s land certificates. Third, a conceptual approach using Hans Kelsen’s theory of legal liability and Gustav Radbruch’s theory of legal certainty. The findings show that notaries who facilitate fictitious land transfers commit ethical, administrative, and criminal violations by ignoring prudence, integrity, objectivity, and identity verification duties. According to Kelsen, violating legal norms results in sanctions as normative accountability. Radbruch’s perspective emphasizes that such practices undermine legal certainty. Strengthening ethics, improving supervision, and enforcing strict verification are essential to prevent property fraud.
Analisis Hukum atas Perjanjian Jual Beli Properti diProses Pembayaran Angsuran kepada Pihak Ketiga Studi Kasus Pembelian Kembali oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus di PT. Juma Suciland Property) Citra Nurdiana; Siti Nurhayati; Bambang Fitrianto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2250

Abstract

Transaksi jual beli properti yang masih dalam proses pembayaran cicilan seringkali menimbulkan masalah hukum, terutama ketika objek properti dialihkan kepada pihak ketiga. Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perjanjian jual beli properti.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik dalam praktik pengalihan hak milik di PT. Juma Suciland Property. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan sifat yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan studi dokumen terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak milik yang masih dalam bentuk cicilan di PT. Juma Suciland Property pada prinsipnya diperbolehkan, namun harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHP dan memperoleh persetujuan dari pengembang sebagai pihak yang masih memiliki kepentingan hukum atas objek hak milik tersebut. Pengalihan tanpa mekanisme hukum yang sah berpotensi menimbulkan sengketa dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik diberikan selama transaksi dilakukan secara jujur, terbuka, dan berdasarkan dokumen yang tampak sah, serta didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian. Perlindungan tersebut bersifat preventif dan represif, tetapi tidak absolut karena masih dibatasi oleh hak dan kepentingan hukum para pengembang. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum perjanjian dan praktik jual beli properti, khususnya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pengembang dan pihak-pihak yang terlibat.
Co-Authors Bambang Fitrianto Defri Dwi Saputra Dito Aditia Darma Nasution Lucas Medianov Grand Nabilah Syaharani Rizki Nanda Fauzi Harahap Siti Nurhayati Ziqra Elfhadjri