Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Administrasi Publik Reflektif: Membangun Kerangka Kerja Berbasis Mekanisme Etiks : Bukti Dari Layanan Pertanahan Kota Gorontalo Yakob Noho Nani; Muchlis Akuba; Alfiah Agussalim; Juriko Abdussamad
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5579

Abstract

Administrasi Publik Reflektif (RPA) diusulkan sebagai paradigma baru yang mengatasi keterbatasan epistemik model tata kelola dominan, Manajemen Publik Baru (NPM), Layanan Publik Baru (NPS), dan Tata Kelola Digital. Meskipun paradigma ini telah meningkatkan efisiensi, partisipasi, dan kapabilitas teknologi, paradigma ini masih belum lengkap karena kurangnya mekanisme yang dilembagakan untuk penalaran moral, penalaran bukti, penalaran deliberatif, dan pembelajaran evaluatif. Artikel ini mengembangkan kerangka teori berbasis mekanisme yang berasal dari bukti komparatif di kantor layanan pertanahan Indonesia. Mengacu pada wawasan dari pembelajaran organisasi, etika administratif, tata kelola epistemik, dan teori sosial yang berorientasi pada mekanisme, RPA dikonseptualisasikan sebagai kapasitas kelembagaan, bukan sebagai sifat individu. Studi ini mensintesis temuan lapangan komparatif untuk mengelaborasi Kerangka Tata Kelola Reflektif (RGF) : sebuah model empat mekanisme—dan Sistem Tata Kelola Reflektif (RGS) : sebuah arsitektur operasional yang menanamkan praktik reflektif ke dalam rutinitas. Artikel ini berkontribusi pada teori administrasi publik dengan mengartikulasikan (1) logika berbasis mekanisme refleksivitas kelembagaan, (2) kondisi kausal yang mendasari munculnya atau kegagalan kapasitas reflektif, dan (3) serangkaian proposisi teoretis yang didasarkan pada pengalaman nyata dan dapat diterapkan di seluruh domain layanan publik. Temuan ini memposisikan RPA sebagai paradigma pasca-digital yang mampu memperkuat kualitas penalaran, konsistensi keputusan, dan keadilan administratif dalam lingkungan layanan yang kompleks.
Dari Kinerja Operasional Ke Kinerja Sistemik: Konfigurasi Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintah Desa Momalia III Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Desrin Mokoagow; Rustam Tohopi; Alfiah Agussalim; Yakob Noho Nani; Raihan A. Hanasi
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2026): September: Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v3i3.1996

Abstract

Village government performance may appear administratively functional while remaining systemically weak. This study examines how work quality, work quantity, timeliness, effectiveness, and work independence are configured in the performance of Momalia III Village Government, Posigadan District, South Bolaang Mongondow Regency. A qualitative embedded single-case design was used. Data were obtained through semi-structured interviews with seven key informants, non-participant observation, and village documents, and were analyzed through data reduction, thematic display, verification, and cross-source synthesis. The findings show that routine administrative services are delivered, but performance is not consistently sustained when workload, procedural complexity, coordination demands, or decision requirements increase. Work quality is constrained by uneven apparatus capacity; work quantity is affected by workload concentration; timeliness depends on document completeness, attendance, verification, and coordination; effectiveness is limited by infrastructure and the weak conversion of administrative expenditure into directly perceived public value; and work independence remains semi-autonomous because strategic decisions are concentrated around village leadership. The study argues that village performance should be understood not merely as an aggregate of individual competencies but as a systemic configuration of capacity distribution, work allocation, coordination, resources, authority, and governance arrangements. This perspective implies that performance improvement requires organizational redesign alongside individual capacity development.