Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Filosofis Sistem Pemerintah Berbasis Elektonik Bambang Aditio; Siti Fatimah; Azmi Fitrisia
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5843

Abstract

Penelitian ini menganalisis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia dari perspektif filosofis, dengan tujuan memahami dimensi etis dan epistemologis di balik transformasi digital pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui kajian pustaka terhadap Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan literatur mengenai digital governance dan e-gverment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPBE menandai pergeseran rasionalitas administratif menuju sistem yang digerakkan oleh big data dan algoritma, dengan orientasi utama pada efisiensi dan integrasi birokrasi. Pergeseran ini menimbulkan persoalanyaitu terancamnya kepercayaan publik akibat sulitnya lembaga negara menjelaskan proses pengambilan keputusan digital kepada masyarakat. Dari sudut pandang filosofis, SPBE menuntut keseimbangan antara kontrol negara dan kebebasan individu, serta menekankan pentingnya legitimasi yang bersumber dari keandalan sistem dan integritas data. Dengan demikian, keberhasilan SPBE tidak semata-mata diukur dari kecepatan dan efisiensi layanan, tetapi juga dari kemampuannya menegakkan prinsip keadilan, etika, dan nilai kemanusiaan dalam tata kelola digital. Implementasi SPBE ke depan perlu berlandaskan kesadaran humanistik dan moral agar teknologi berfungsi sebagai sarana pemberdayaan manusia, bukan sebagai pengganti nilai-nilai kemanusiaan.
ANALISIS ACTOR NETWORK THEORY DALAM IMPLEMENTASI KEARSIPAN DIGITAL DI INDONESIA Bambang Aditio; Aldri Finaldi
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Juni 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i6.2310

Abstract

The digital transformation of Indonesian records management through SRIKANDI (Integrated Dynamic Records Information System) faces a fundamental challenge at the actor-network mobilization stage. Although registered users reached 1,491,392 accounts, ANRI's 2025 Accountability and Performance Report reveals that 73%, or 1,089,341, are inactive users. This reflects a critical gap between formal enrolment and substantive mobilization within the Actor-Network Theory (ANT) framework. This article integrates findings from ANRI's 2024 external archival supervision reports to analyze mobilization barriers at the provincial and district/city levels. Supervision results indicate that while all 34 provincial governments possess live SRIKANDI accounts, only 23 provinces (67.6%) actively use the system with transactions exceeding 30% of regional work units. At the district/city level, of 84 sampled governments, 10 (11.9%) have not accelerated implementation at all. Drawing on Callon's (1986) ANT, this article argues that mobilization failure stems not from technical deficiencies alone, but from fragile actor-interest translation, regulatory-infrastructure ecosystem fragmentation, and the absence of organic mobilization mechanisms beyond regulatory pressure. The article offers strategic recommendations centered on strengthening actor value internalization, continuous technical capacity building, and digital records policy harmonization.