Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Mabsuti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Atas Penguasaan Sepihak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: (Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg) Fatmawati, Sri; Fathullah; Mabsuti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2480

Abstract

Tingginya angka perceraian di Indonesia telah menimbulkan permasalahan lanjutan berupa pengasuhan anak secara sepihak, yang berpotensi melanggar hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dan hubungan yang seimbang dengan kedua orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan mengkaji penerapannya dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitik melalui kajian peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, asas kepentingan terbaik bagi anak mewajibkan orang tua untuk terus mengasuh, melindungi, dan menjamin tumbuh kembang anak meski telah bercerai. Namun dalam praktiknya, putusan Pengadilan Agama Serang tidak menetapkan hadhanah karena adanya penarikan kembali permohonan sehingga mengakibatkan tidak adanya perlindungan anak secara substantif meskipun putusan tersebut sah secara formil. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai dasar normatif bagi hakim dalam menetapkan hak asuh pasca perceraian.
Customary Law Perspectives on Preserving Baduy Ulayat Land: A Socio-Legal Study of Sustainability Fathullah; Nurtresna, Robby; Wahyudin, Muhamad; Mabsuti; Nufus, Saifun
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.9289

Abstract

This study investigates the pivotal role of customary law (hukum adat) in preserving ulayat (communal) land within the Baduy indigenous community of Indonesia, navigating the complexities of modern legal pluralism. Employing a qualitative socio-legal methodology, this research utilizes purposive sampling involving traditional authorities, specifically the Puun and Jaro. The findings reveal that Baduy land governance is a holistic integration of social, spiritual, and ecological dimensions, in which land is venerated as a sacred ancestral trust (karuhun) rather than a fungible economic commodity. Consequently, traditional norms strictly prohibit land alienation and individual certification. These protective mechanisms are enforced through a sophisticated hierarchical leadership structure in which the Jaro implements both preventive norms and restorative sanctions to maintain communal integrity. Despite formal recognition through regional regulations, this study identifies critical friction between national agrarian policies, external economic pressures, and indigenous autonomy. The research concludes that the Baduy model provides a resilient, sustainable paradigm for land governance. It advocates for a substantive harmonization between state legislation and customary frameworks to ensure the enduring protection of indigenous territorial rights against contemporary developmental encroachment.
Co-Authors Fathullah Nufus, Saifun Robby Nurtresna SRI FATMAWATI Wahyudin, Muhamad