Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Maslahah Mursalah sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan Nurma Harana Mora Siregar; Syawaluddin Siregar; Indra Sakti; Iqbal Pinayungan Munthe; Nursania Dasopang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4098

Abstract

Kewajiban pencatatan perkawinan telah ditegaskan dalam hukum positif Indonesia, namun dalam praktik sosial masih dijumpai perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi, terutama dalam bentuk nikah siri. Praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian status hukum serta perlindungan hak perempuan dan anak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pencatatan perkawinan dari perspektif maslahah mursalah sebagai dasar penetapan kewajiban dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash sebagai rukun atau syarat sah perkawinan, kewajiban tersebut dapat dibenarkan karena membawa kemaslahatan yang nyata dan mencegah timbulnya kemudaratan. Pencatatan perkawinan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban anggota keluarga, serta mencegah terjadinya ketidakadilan dalam relasi keluarga. Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan tidak hanya memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan dan keadilan keluarga
THE PHENOMENON OF SIRI MARRIAGE AND ITS IMPLICATIONS FOR ISLAMIC FAMILY LAW Sawaluddin Siregar; Indra Sakti; Iqbal Pinayungan Munthe; Putra Halomoan Hasibuan; Purnama Hidayah Harahap
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 3 No. 1 (2026): Vol. 3 No. 1 Edisi Januari 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v3i1.2302

Abstract

From an Islamic perspective, marriage is not merely a civil matter, nor merely a family or cultural matter, but also relates to religious issues and events, as it is conducted to fulfill the provisions of Allah SWT and the Prophet Muhammad (peace be upon him). A siri marriage is a marriage conducted without official state registration, thus having significant legal implications for women and children. While religiously, this marriage is considered valid, from a state legal perspective, unregistered marriages result in women losing their rights as wives, such as the right to maintenance, inheritance rights, and legal protection within the household. Furthermore, women in siri marriages lack a strong legal basis to file for divorce or assert their rights in court. Meanwhile, children born from siri marriages have only a civil relationship with their mothers, thus facing obstacles in obtaining birth certificates listing the father's name, inheritance rights, and rights to care and education from the father. Siri marriages are also often used as a way to freely practice polygamy without following proper procedures.