Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Konstitusionalitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kebijakan Publik yang Berimplikasi Pidana Kholik, Muhamad Abdul; Zulfaidah, Rena; Hakim, Subqi Muhammad Fadhilah
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v4i1.1709

Abstract

This study examines the constitutionality of imposing criminal sanctions on public policies that have criminal implications. The research is motivated by the increasing phenomenon of policy criminalization, which has created legal uncertainty for public officials in performing governmental duties. The objectives of this study are to analyze the constitutional limits of criminal liability in public policy, to identify the legal problems arising from the criminalization of policy, and to formulate an ideal model for the application of criminal sanctions in accordance with the principles of the rule of law. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through library research involving legislation, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings reveal that not every public policy resulting in loss can be criminalized, but must meet constitutional parameters such as the existence of mens rea, abuse of authority, real and measurable loss, and clear violation of law. The practice of criminalizing public policy generates various problems, including over-criminalization, chilling effects on decision-making, and conflicts between administrative discretion and criminal law enforcement. This study concludes that the application of criminal sanctions to public policy must be positioned as ultimum remedium through the synchronization of administrative law, constitutional law, and criminal law. The proposed ideal model emphasizes the prioritization of administrative sanctions and the formulation of clear legal parameters to ensure that law enforcement remains constitutional, proportional, and supportive of effective governance.
Pertanggungjawaban Administratif dan Pidana dalam Penyalahgunaan Wewenang pada Kebijakan Ekonomi Daerah Islam, Gita Faddillah; Sulastri, Dewi; Kholik, Muhamad Abdul; Hakim, Subqi Muhammad Fadhilah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5504

Abstract

Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban administratif dan pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah di Indonesia dengan fokus pada potensi tumpang tindih dan kriminalisasi kebijakan dalam rezim desentralisasi fiskal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis analisis terhadap UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Tipikor, KUHP Nasional baru, serta regulasi disiplin ASN dan mekanisme pengawasan internal-eksternal. Hasil menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah dimanifestasikan melalui misfeasance, malfeasance, dan nonfeasance dalam pengelolaan anggaran, pengadaan, perizinan, dan skema bantuan ekonomi yang berdampak pada kerugian keuangan daerah dan erosi kepercayaan publik. Pertanggungjawaban administratif menyediakan jalur korektif-preventif melalui sanksi disiplin dan pemulihan kerugian, sedangkan pertanggungjawaban pidana digunakan ketika terbukti adanya mens rea untuk memperkaya diri/pihak lain dan kerugian negara yang nyata. Analisis juga menemukan bahwa batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana kerap kabur sehingga memicu fenomena criminalization of policy dan efek jera negatif terhadap diskresi kebijakan yang sah. Kesimpulannya, sinkronisasi yang tegas antara hukum administrasi dan hukum pidana, penguatan desain pengawasan, serta pedoman penilaian diskresi yang jelas merupakan prasyarat untuk menegakkan akuntabilitas tanpa mematikan inovasi kebijakan ekonomi daerah