Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fenomena
Tri Mardiana
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EVALUASI KEBIJAKAN PENGALIHAN PEDAGANG KAKI LIMA DARI ALUN-ALUN KLATEN KE JALAN BHALI KABUPATEN KLATEN Luthfiana Nur Isnaini; Tri Mardiana
Fenomena Vol. 4 No. 01 (2024): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/nvbs2552

Abstract

Tujuan dari penelitian ini guna mengevaluasi kebijakan pengalihan pedagang kaki lima (PKL) dari Alun-Alun Klaten ke Jalan Bhali di Kabupaten Klaten. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kebijakan pengalihan pedagang kaki lima (PKL) pada tahun 2022 sehingga penelitian ini hendak melihat bagaimana evaluasi kebijakan tersebut. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan revitalisasi Alun-Alun Klaten. Melihat hal tersebuut maka, pemerintah Kabupaten Klaten kemudian memberikan solusi dengan melakukan relokasi kepada para PKL Kuliner dari Alun-Alun ke Jalan Bhali, sementara PKL non kuliner dan wahana permainan direlokasi ke Taman Nyi Ageng Rakit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi PKL belum berjalan optimal dari sisi pelaksanaan. Pada level evaluasi perencanaan dan kebutuhan sudah terpenuhi melalui perda No 5 Tahun 2018 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, kebijakan ini berdampak pada pemerintah maupun para PKL dalam segi evaluasi hasil. Dalam penggunaan anggaran sudah cukup efisiensi dalam sisi evaluasi efisiensi. Jumlah PKL yang dipindahkan ke Jalan Bhali tidak dapat tertampung seluruhnya, sehingga perlu disediakan lokasi alternatif. Selain itu, terdapat kendala yang berkaitan dengan infrastruktur, koordinasi, dan pembinaan dari pemerintah daerah. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga belum optimal dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Dengan demikian, dalam kebijakan ini perlu adanya perbaikan perencanaan dan koordinasi antara berbagai stakeholder terkait, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di lokasi relokasi, serta peningkatan pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap PKL oleh Satpol PP.
MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK PADA PROGRAM SAMSAT KELILING DI KECAMATAN GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN Ika Putri Fitriyani; Tri Mardiana
Fenomena Vol. 4 No. 01 (2024): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/arb28f56

Abstract

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan lembaga birokrasi publik guna melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada monitoring dan evaluasi pelayanan publik Program Samsat Keliling di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kepuasan masyarakat terhadap program tersebut. Dengan metode pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat pengguna layanan serta petugas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Samsat Keliling di Kecamatan Gantiwarno telah meningkatkan kualitas fisik dan visual layanan, yang meliputi fasilitas, peralatan, dan penampilan petugas. Pelayanan dinilai reliabel dengan kecepatan dan ketepatan yang memadai, responsif terhadap permintaan dan keluhan masyarakat, serta mampu memberikan jaminan melalui kebersihan dan kesigapan petugas. Empati yang ditunjukkan oleh petugas juga menciptakan hubungan baik dengan masyarakat. Namun, hambatan seperti jaringan yang tidak stabil dan waktu layanan yang terbatas masih perlu diperhatikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur teknologi dan penambahan jam layanan serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas untuk mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan.
EVALUASI PEMBANGUNAN ULANG KANTOR KECAMATAN TULUNG Intan Widya Cahyani; Tri Mardiana; Abdul Yani Setiawan
Fenomena Vol. 5 No. 02 (2025): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/23070086

Abstract

Kantor kecamatan adalah bangunan yang dimaksudkan untuk memberikan layanan publik. Karena persepsi masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi oleh pelayanan publik yang buruk, pembangunan ulang infrastruktur dan fasilitas sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik hal ini berpedoman dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kantor Kecamatan Tulung, yang merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik di tingkat kecamatan, harus mampu memberikan layanan terbaik dan memenuhi kebutuhan warga dengan cepat. Kondisi fisik bangunan yang memadai dan tata ruang yang baik akan membantu menciptakan tempat kerja yang nyaman dan ramah masyarakat. Tujuan penelitian ini mengevaluasi pembangunan yang dilakukan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dan mengetahui apa yang menyebabkan kesuksesan dan kegagalan pembangunan ini. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengumpulkan data dari wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selain menurunkan biaya secara signifikan, pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tulung berhasil meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas pelayanan publik. Namun, pembangunan masih lamban. Namun, pembangunan yang dilakukan berpedoman Undang-Undang No. 28 tahun 2002 akan membuat lingkungan Kecamatan Tulung lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi pembangunan tidak berhasil. Untuk proyek masa depan pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tulung, disarankan untuk menyesuaikan tujuan dengan kebutuhan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga efisiensi biaya, memperbaiki manajemen proyek untuk mencegah keterlambatan, mempertahankan ketepatan sasaran, dan terus mengoptimalkan pelaksanaan untuk memastikan inklusivitas, daya saing, dan keberlanjutan.
Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui Goal Oriented Evaluation Model di Desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Novi Sabila Rosyidah; Imania Nurjanah; Tri Mardiana; Heru Maryanto
Fenomena Vol. 4 No. 02 (2024): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/3qn9y669

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Adapun model evaluasi yang digunakan adalah Goal Oriented Evaluation Model oleh Tyler dengan empat indikator pengukuran keberhasilan program, yaitu tujuan, hasil, keterlibatan stakeholder, dan konteks program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kajian kepustakaan dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Ngerangan sudah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala berdasarkan indikator keberhasilan program. Indikator tujuan menunjukkan bahwa output dari program BPNT di Desa Ngerangan ini sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Rp.200.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya diwujudkan dalam bentuk beras, telur, minyak, daging ayam, dan buah, meskipun pencairan dana sering terlambat. Indikator keterlibatan stakeholder terlihat dari partisipasi aktif, koordinasi, dan komitmen stakeholder yang bekerjasama sesuai mekanisme yang berlaku. Pelaksanaan program BPNT memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Kendala seperti keterlambatan pencairan dana dan kecemburuan sosial dikarenakan data penerima yang kurang valid. Untuk itu, perlu dilakukan validasi data penerima BPNT secara berkala dan survei terhadap KPM untuk memastikan data yang akurat, sehingga program BPNT di Desa Ngerangan dapat berjalan secara optimal.
EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI ALUN-ALUN KABUPATEN KLATEN Novaulisna RuestaPutra; Tri Mardiana; Heru Maryanto
Fenomena Vol. 5 No. 01 (2025): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/fqhgbb18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan infrastruktur yang mendukung penyandang disabilitas di Alun-Alun Kabupaten Klaten, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi asistif seperti guiding block dan ramp. Evaluasi ini penting mengingat meningkatnya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten yang mencapai 10.228 jiwa pada tahun 2024. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 mendorong pengembangan fasilitas umum yang inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.   Penelitian ini menggunakan metode evaluasi berdasarkan kriteria aksesibilitas, yaitu keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan analisis dokumen terkait kebijakan infrastruktur dan aksesibilitas di Alun-Alun Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya peningkatan infrastruktur melalui renovasi Alun-Alun pada tahun 2022, beberapa aspek aksesibilitas masih perlu ditingkatkan. Guiding block dan ramp telah dipasang, namun penggunaan dan penempatannya belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas yang efektif bagi penyandang disabilitas.   Temuan ini menegaskan perlunya peninjauan ulang dan peningkatan infrastruktur di Alun-Alun Kabupaten Klaten untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas secara optimal. Rekomendasi yang diberikan termasuk penyesuaian lebih lanjut pada desain dan implementasi guiding block, ramp, serta penambahan fasilitas lain seperti jalur pejalan kaki yang terhubung dengan baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang ramah disabilitas.
Co-Authors Abdul Yani Setiawan Heru Maryanto Ika Putri Fitriyani Imania Nurjanah Intan Widya Cahyani Luthfiana Nur Isnaini Novaulisna RuestaPutra Novi Sabila Rosyidah