Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Improving The User Experience of IKD Dukcapil Pemalang: Correlation of Usability, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Security Dias Annisaa Pangesti; Joko Tri Nugraha; Suci Iriani Sinuraya; Ghaziah Nurika Akhni
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 8 No. 2 (2024): Enhancing Public Service Delivery Through Digital Innovations
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v8i2.1837

Abstract

Pelayanan publik di era digital tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi dan informasi. Seluruh sistem telah didigitalkan untuk memungkinkan integrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses pemerintahan. Salah satu sistem yang sedang berkembang di bidang administrasi kependudukan adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang merupakan salah satu lembaga pelaksana IKD. Meski fitur IKD menawarkan kegunaan, kemudahan, dan keamanan, namun penggunaannya tidak selalu berjalan mulus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara persepsi kegunaan yang dirasakan terhadap niat untuk menggunakan ketika dikendalikan oleh persepsi kemudahan penggunaan, hubungan antara persepsi kegunaan yang dirasakan terhadap niat untuk menggunakan ketika dikendalikan oleh keamanan, dan hubungan antara persepsi kemudahan penggunaan terhadap niat untuk menggunakan ketika dikendalikan oleh keamanan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik survei. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden pengguna IKD. Hasil analisis korelasi parsial didapatkan korelasi kuat sebesar 0,667 antara persepsi kegunaan yang dirasakan terhadap niat untuk menggunakan jika persepsi kemudahan penggunaan terkendali, terdapat korelasi sangat kuat sebesar 0,846 antara persepsi kegunaan yang dirasakan terhadap niat untuk menggunakan jika keamanan terkendali, dan terdapat korelasi kuat sebesar 0,779 antara persepsi kemudahan penggunaan dan niat untuk menggunakan jika keamanan terkendali. Kata kunci: Kegunaan yang dirasakan; Kemudahan pengguna; Keamanan; IKD 
Tantangan dan Peluang Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen (Studi Kasus : DPRD Kabupaten Magelang Periode 2019-2024) Dila Fitria; Suci Iriani Sinuraya; Joko Tri Nugraha
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i1.2370

Abstract

Meskipun UU No. 8/2012 dan No. 7/2017 mewajibkan 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif, partisipasi politik perempuan di Kabupaten Magelang masih jauh di bawah target tersebut, yaitu stagnan di angka 14% (7 anggota legislatif perempuan) dalam dua kali pemilu. Studi ini mengkaji peluang keterwakilan politik perempuan dan menyelidiki hambatan yang menghalangi tercapainya kuota tersebut pada periode 2019-2024. Menggunakan pendekatan mix method dengan desain studi kasus yang bersifat exploratory sequential, penelitian ini menganalisis data dari lembaga-lembaga utama termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta melibatkan para aktor elektoral dan non-elektoral. Temuan-temuan menunjukkan adanya kesenjangan yang terus berlanjut antara keterwakilan deskriptif dan substantif, di mana kehadiran perempuan belum secara efektif diterjemahkan ke dalam pengaruh kebijakan karena kendala struktural dan marjinalisasi isu-isu gender. Meskipun representasi simbolis telah mulai menantang peran gender tradisional. Hambatan sistemik termasuk norma patriarki, ketidaksetaraan finansial, dan struktur partai yang didominasi laki-laki terus membatasi partisipasi perempuan yang setara secara formalistik. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender yang bermakna, diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan struktural sekaligus mendorong dukungan kelembagaan dan perubahan budaya.