Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Tindak Pidana Phising Sebagai Cyber Enabled Crime: (Studi Putusan PN Banjarbaru Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb) Laela Kuwayyis Wijaya; Nasya Nadhira Rahma; Keisha Nadine Sastraatmaja; Tyazza Amaranila Ghifari; Pietro Grassio Eko Yulio
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4739

Abstract

Phishing merupakan bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem elektronik dan teknologi informasi dalam aktivitas masyarakat, terutama dalam transaksi keuangan dan komunikasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis tindak pidana Phishing sebagai cyber enabled crime melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang menitikberatkan pada penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penilaian terhadap alat bukti elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum yang relevan dengan menilai pemenuhan unsur tindak pidana dan keabsahan alat bukti elektronik, namun putusan tersebut juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam menjangkau dimensi perlindungan korban dan kompleksitas kejahatan phishing yang terus berkembang.
Vigilantisme sebagai Bentuk Kegagalan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan Pidana Michelle Regine Maukar; Pietro Grassio Eko Yulio; Angelica Suciara; Grace Amaze Huberta; Kimberly Fewsan; Lioni Anggraini; Sharron Shalomeita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5665

Abstract

Abstrak  Vigilantisme merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat tanpa mempunyai kewenangan yang resmi dari negara dengan alasan menegakkan keadilan secara langsung. Fenomena ini muncul ketika masyarakat menilai sistem peradilan pidana tidak mampu memberikan rasa keadilan, kepastian, maupun perlindungan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis vigilantisme sebagai bentuk kegagalan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah Socio-Legal Research dengan analisis  normatif terhadap hukum pidana dan kewenangan aparat, serta menganalisis secara empiris terhadap realitas sosial. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan krisis legitimasi terhadap sistem peradilan pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta mengancam prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum.  Berdasarkan hasil penelitian tindakan vigilantisme dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, lambatnya proses penegakan hukum, serta persepsi bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Maka dari itu diperlukan peningkatan kinerja aparat penegak hukum, transparansi proses peradilan, serta upaya membangun kembali kepercayaan publik agar penegakan hukum tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana yang sah dan berkeadilan.