Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemulihan Korban Kekerasan Psikososial dan Kecelakaan Lalu Lintas: Studi PMH Indonesia-Malaysia Kurnia Tanu Putra; Devina Chandra; Lioni Anggraini; Muhamad Bintang Guntoro; Fernando Lim; Felicia Jacinta Ivanka Anter
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): Oktober : JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v3i3.7531

Abstract

This study compares the recovery systems for victims of psychosocial violence and traffic accidents from the perspective of Unlawful Acts (PMH) in Indonesia and Malaysia. Using library research, this study analyzes the legal framework, institutions, and social and psychological approaches used by both countries to support the victim recovery process. In Indonesia, the victim recovery system is still oriented towards material compensation and administrative settlements, with limited recognition of immaterial losses such as trauma and psychological disorders. In contrast, Malaysia has developed a victim-centered justice approach that positions victims as the subject of recovery, through regulations such as the Domestic Violence Act 1994 (Amendment 2017), the Road Transport Act 1987, and compensation mechanisms through the Motor Insurers’ Bureau of Malaysia (MIB) and the Victim Compensation Fund. This approach comprehensively integrates legal, social, and psychological recovery, including free counseling services through the One Stop Crisis Center (OSCC) and Talian Kasih 15999. The study's findings indicate that Malaysia has moved toward a holistic human recovery paradigm, while Indonesia still needs to strengthen its victim recovery system by addressing the psychological and social dimensions to align with the principles of restorative justice.
Vigilantisme sebagai Bentuk Kegagalan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan Pidana Michelle Regine Maukar; Pietro Grassio Eko Yulio; Angelica Suciara; Grace Amaze Huberta; Kimberly Fewsan; Lioni Anggraini; Sharron Shalomeita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5665

Abstract

Abstrak  Vigilantisme merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat tanpa mempunyai kewenangan yang resmi dari negara dengan alasan menegakkan keadilan secara langsung. Fenomena ini muncul ketika masyarakat menilai sistem peradilan pidana tidak mampu memberikan rasa keadilan, kepastian, maupun perlindungan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis vigilantisme sebagai bentuk kegagalan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah Socio-Legal Research dengan analisis  normatif terhadap hukum pidana dan kewenangan aparat, serta menganalisis secara empiris terhadap realitas sosial. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan krisis legitimasi terhadap sistem peradilan pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta mengancam prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum.  Berdasarkan hasil penelitian tindakan vigilantisme dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, lambatnya proses penegakan hukum, serta persepsi bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Maka dari itu diperlukan peningkatan kinerja aparat penegak hukum, transparansi proses peradilan, serta upaya membangun kembali kepercayaan publik agar penegakan hukum tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana yang sah dan berkeadilan.