Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Arinurdin, Novayandra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap di Indonesia Erawan, Yevi Mulyana; Arinurdin, Novayandra; Razak, A. Kami; Durahman, Dani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4826

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap ketahanan sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas keamanan nasional. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan korban individu, tetapi juga mendorong berkembangnya jaringan peredaran gelap yang bersifat terorganisir dan transnasional. Dalam kondisi demikian, kebijakan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk menanggulangi kejahatan narkotika melalui perumusan norma pidana, penegakan hukum, serta kebijakan pemidanaan yang seimbang antara efek jera dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, KUHAP, serta peraturan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana dan kebijakan kriminal. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia masih didominasi pendekatan represif dengan pidana penjara, sementara pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna belum sepenuhnya berjalan efektif. Hambatan yang muncul meliputi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, ketidaktepatan klasifikasi antara pengguna dan pengedar, serta belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan kebijakan hukum pidana yang menekankan diferensiasi penanganan antara pecandu sebagai korban dan pengedar sebagai pelaku, serta memperkuat rehabilitasi dan pemulihan sosial demi efektivitas penanggulangan narkotika.
Kedudukan Hukum Sistem Elektronik dalam Digital Forensik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Erawan, Yevi Mulyana; Arinurdin, Novayandra; Santoso, Edy; Widijawan, Dhanang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4827

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam karakter dan modus operandi tindak pidana, khususnya tindak pidana siber yang menjadikan sistem elektronik sebagai sarana maupun objek kejahatan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada praktik penegakan hukum pidana, terutama dalam penggunaan bukti digital dan penerapan pemeriksaan digital forensik sebagai bagian dari proses pembuktian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menetapkan kerangka hukum pidana materiil yang baru, namun belum mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan hukum sistem elektronik dan hasil pemeriksaan digital forensik sebagai alat bukti dalam perkara pidana siber. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum sistem elektronik dalam pemeriksaan digital forensik terhadap tindak pidana siber berdasarkan KUHP Baru, serta keterkaitannya dengan pengakuan alat bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru memberikan ruang normatif bagi penegakan hukum pidana berbasis teknologi, namun pengakuan dan kedudukan hukum sistem elektronik dalam pemeriksaan digital forensik masih sangat bergantung pada pengaturan khusus mengenai alat bukti elektronik dan ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pembuktian tindak pidana siber di era digital.
Tantangan Pembuktian Kejahatan Siber (Cybercrime) dalam Peradilan Pidana Erawan, Yevi Mulyana; Arinurdin, Novayandra; Yuliandy, Muhammad Dwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4828

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber yang berdampak signifikan terhadap sistem hukum pidana. Kejahatan siber memiliki karakteristik lintas batas, berbasis teknologi tinggi, serta melibatkan alat bukti digital yang mudah berubah, dihapus, atau dimanipulasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam proses pembuktian di peradilan pidana, khususnya dalam konteks sistem pembuktian yang masih sangat dipengaruhi oleh paradigma konvensional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pembuktian kejahatan siber dalam peradilan pidana Indonesia, dengan menitikberatkan pada aspek hukum pembuktian, alat bukti elektronik, serta kapasitas aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan siber dan kesiapan sistem hukum pidana, baik dari sisi regulasi maupun praktik pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta harmonisasi hukum acara pidana dengan perkembangan teknologi digital.
Co-Authors Dani Durahman Dhanang Widijawan Edy Santoso Erawan, Yevi Mulyana Razak, A. Kami Yuliandy, Muhammad Dwi