Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Buletin Pos dan Telekomunikasi
Dhanang Widijawan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Konvergensi Regulasi dan Kelembagaan Struktur Industri Logistik, Pos, dan Kurir Dhanang Widijawan
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 10 No. 4 (2012): December 2012
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2012.100406

Abstract

Logistik pada dasarnya telah menjadi isu nasional. Hal ini dituangkan dalam cetak biru Sislognas dan masuk ke dalam salah satu prioritas dalam MP3EI. Hal ini dikarenakan logistik merupakan salah satu rantai nilai dalam perusahaan dan pemasaran. pada tulisan kali ini, penulis mengulas tentang konvergensi regulasi dan kelembagaan struktur industri logistik, pos, dan kurir di Indonesia. Tulisan dimulai dari pemaparan dari sisi logistik; enam era logistik; logistik militer dan manajemen logistik; aktivitas dan operator logistik; hubungan antara sistem logistik nasional, pos, kurir, telematika, dan transportasi; industri logistik pos nasional, backbone pos bumn, politik hukum logistik, pos, dan kurir, global major player  dalam pos, dan ulasan tentang sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kelembagaan sistem logistik nasional, pos, dan kurir. Pada akhirnya, ulasan ini mengingatkan akan kesiapan industri pos di Indonesia.
INTEGRASI KEBIJAKAN SMART ENVIRONMENT SEBAGAI UPAYA STANDARISASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN NASIONAL DAN GLOBAL: SMART ENVIRONMENT POLICY INTEGRATION AS AN EFFORT TO STANDARDIZE THE NATIONAL AND GLOBAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM Widijawan, Dhanang; Farida, Ida; Mulyanti, Dewi
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i1.1502

Abstract

AbstrakKebijakan smart environment merupakan bagian integral dan penting dalam Pilar dan Model Pembangunan Smart City. Smart environment mentransformasikan revolusi teknologi (4IR) sehingga merefleksikan nilai-nilai etis dan moral Society 5.0 berupa kemanfaatan lingkungan hidup bersama. Standar pencapaian smart environment diukur dari ketersediaan layanan publik, antara lain terkait : energy, water/air/land management, waste management, dan region management, melalui remote sensing, data oceanografik, dan early warning alert system berbasis high performance computer. Berbagai daerah (kabupaten/kota) telah memiliki regulasi smart city yang secara langsung/tidak mengatur smart environment. Optimalisasi implementasi kebijakan smart environment membutuhkan komitmen yang mengintegrasikan regulasi dan kelembagaan daerah dan nasional sehingga terkoneksi dengan standar sistem manajemen lingkungan (SSML) secara global.Kata kunci: integrasi; smart environment; smart city; standar; manajemen lingkungan global AbstractSmart environment policy is an integral and important part of the Smart City Development Pillar and Model. Smart environment transforms the technological revolution (4IR) so that it reflects the ethical and moral values of Society 5.0 in the form of shared environmental benefits. Smart environment achievement standards are measured from the availability of public services, including those related to: energy, water / water / land management, waste management, and region management, through remote sensing, oceanographic data, and early warning alert system based on high performance computer. Various regions (districts / cities) already have smart city regulations that directly / do not regulate the smart environment. Optimizing the implementation of smart environment policies requires a commitment that integrates regional and national regulations and institutions so that they are connected to environmental management system (SSML) standards globally.Keywords: integration; smart environment; smart city; standard; global environmental management
Metode Dan Skema Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Hukum Ketenagakerjaan Yeti Kurniati; Dhanang Widijawan; Agus Awaludin; Prasetia Randiana; Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw; Aep Suhendi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1923

Abstract

Perubahan lanskap ketenagakerjaan akibat globalisasi dan revolusi industri menuntut sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adaptif dan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis metode dan skema PPHI dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-empiris melalui telaah UU 13/2003 dan UU 2/2004, literatur bereputasi, serta pembacaan praktik mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan PHI. Temuan menunjukkan: (1) sengketa didorong ketimpangan daya tawar, kepatuhan regulasi yang timpang, dan model kerja baru berbasis platform; (2) efektivitas mekanisme berjenjang masih terkendala durasi proses, kapasitas mediator/hakim, dan literasi hukum; (3) integrasi mekanisme non-litigasi, dialog sosial tripartit, dan digitalisasi prosedur berpotensi memangkas waktu penyelesaian dan biaya serta meningkatkan transparansi. Implikasinya, diperlukan strategi komprehensif yang menggabungkan penguatan kelembagaan dan SDM, pembaruan regulasi yang responsif terhadap gig economy, serta penerapan teknologi (termasuk AI) untuk analitik sengketa guna memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat
Co-Authors Aep Suhendi Agus Awaludin Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw Ida Farida Mulyanti, Dewi Prasetia Randiana Yeti Kurniati