Penelitian ini menganalisis persepsi dan perilaku masyarakat desa terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif good governance di Kabupaten Badung. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus komparatif di Desa Penarungan dan Desa Pererenan, yang dipilih untuk merepresentasikan konteks implementasi yang berbeda berdasarkan jumlah penerima manfaat PKH. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH telah memenuhi prinsip good governance secara prosedural, khususnya dalam aspek akuntabilitas administratif dan responsivitas teknis. Namun, ditemukan kesenjangan antara kepatuhan formal dengan persepsi substantif masyarakat, di mana partisipasi masyarakat masih terbatas pada level implementasi dan proses penetapan penerima manfaat yang terpusat. Persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi dengan petugas, karakteristik sosial-budaya, dan kemampuan akses informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PKH tidak hanya bergantung pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada kemampuan program dalam menyelaraskan kebijakan formal dengan nilai-nilai keadilan dan mekanisme sosial di tingkat komunitas. Rekomendasi yang diberikan berupa penguatan komunikasi partisipatif dan pendampingan yang adaptif untuk meningkatkan kualitas program.