Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Berajah Journal CITACONOMIA : Economic and Business Studies
Agus Eko Setyawan
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kepatuhan Regulasi dan Implikasinya terhadap Kinerja Layanan Publik di Era Digital Putri, Cory Kartika; Ahmad Nuradi; Wachid Maulana; Andi Adri Agus; Agus Eko Setyawan; Mustofa Kamil
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 5 No. 02 (2026): April - Juni
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v5i02.3419

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepatuhan regulasi dan kinerja layanan publik di era digital. Transformasi digital dalam sektor publik telah mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru terkait kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam aspek perlindungan data, keamanan siber, dan standar operasional layanan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan publikasi akademik yang relevan dalam kurun waktu 10–15 tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja layanan publik melalui standarisasi proses, peningkatan efisiensi, serta penguatan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti penurunan kualitas layanan, kebocoran data, dan berkurangnya legitimasi institusi publik. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, termasuk fragmentasi kebijakan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta ketegangan antara kepatuhan dan inovasi. Dengan demikian, diperlukan pendekatan regulasi yang adaptif dan kolaboratif untuk memastikan bahkan transformasi digital dapat berjalan secara efektif sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
EFEKTIVITAS UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC TRANSFERABLE RECORDS (MLETR) 2017 DALAM MENDUKUNG DIGITALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI DI AUSTRALIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK SERTA IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA Ahmad Nurafendi; Annie Myranika; Agus Eko Setyawan; Eduardo Retno; Ronald Pasrah
Berajah Journal Vol. 6 No. 2 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i2.255

Abstract

The digitisation of international trade documents is a strategic imperative in the era of the global digital economy. The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) has responded to this challenge through the 2017 Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR), which provides a legal framework for the recognition of transferable electronic documents. This study analyses the effectiveness of the MLETR in supporting the digitisation of international trade through a comparative study of its implementation in Australia and the People’s Republic of China (PRC), whilst also evaluating its implications for Indonesia. Using a normative legal research method and a comparative approach, this study finds that Australia adopted the MLETR through comprehensive federal-state harmonisation, whilst the PRC integrated the principles of the MLETR into the revision of the Maritime Law 1992. Both approaches demonstrate that the success of MLETR implementation depends on inter-jurisdictional coordination, technological infrastructure, and industry awareness. For Indonesia, which only ratified the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005 in 2023, the implementation of the MLETR is a prerequisite for competitiveness in global digital trade. This study recommends the adoption of the MLETR through amendments to the ITE Law and the Trade Law, as well as the establishment of a National Electronic Trade Council to coordinate implementation.
Co-Authors Ahmad Nuradi Ahmad Nurafendi Andi Adri Agus Annie Myranika Eduardo Retno Mustofa Kamil Putri, Cory Kartika Ronald Pasrah Wachid Maulana