Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Supremasi Hukum Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Berajah Journal IJLRSA
Annie Myranika
Unversitas Islam Syekh-Yusuf
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PERSEORANGAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR Annie Myranika; Daniel .
SUPREMASI HUKUM Vol 15 No 02 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v15i2.437

Abstract

Tindak Pidana Human Trafficking yang dilakukan perseorangan terhadap anak di bawah umur terjadi karena faktor-faktor seperti masalah keuangan, kurangnya pendidikan dan pengembangan anak yang mendorong anak tersebut turun ke jalan demi membantu perekonomian keluarga. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimanakah Pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak dibawah umur oleh perseorangan berdasarkan Putusan Nomor 1608/pid.sus/2016 /PN.Tng Tahun 2017 dan Apakah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/pid.sus/2016 /PN.Tng Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak dibawah umur oleh perseorangan sudah memenuhi unsur keadilan. Adapun sifat penelitian deskriptif analistis serta landasan Hukumnya mengacu kepada Undang-Undang TPPO, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ketenagakerjaan.
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Annie Myranika; Putri Khairunnisa
SUPREMASI HUKUM Vol 16 No 01 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v16i1.769

Abstract

Pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu kesepakatan nasional, karena dalam hukum Islam tidak diatur masalah batas usia menikah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Kasus Putusan Nomor: 0111/Pdt.P/2018/PA.Tng dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur. Teorinya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7. Dari hasil penelitian menunjukkan hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak dan menghindari kemudaratan. Sedangkan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan adalah faktor kekhawatiran orang tua, faktor ekonomi, faktor hamil di luar nikah, dan faktor menghindari zina khususnya bagi anak yang belum cukup umur.
PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA TANGERANG Yusmedi Yusuf; Annie Myranika
SUPREMASI HUKUM Vol 17 No 02 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v17i2.1354

Abstract

Employment developments in Indonesia, influenced by the Industrial Relations between Government and Employers. Industrial relations are needed in the protection of workers in each company. Employment law in legislation, contracts, and cooperative agreements are continuing to experience the dynamics change in industrial relations. Employment issues in Indonesia often arise in industrial relations disputes in particular the case of termination of employment (FLE) unilaterally by the company. Industrial disputes due to layoffs, require the law enforcement aspect through the regulation of Law No.13 of 2003 on Manpower, and Law No.2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. In its implementation, these laws and regulations have not reached the disputing parties, so that problem solving often results in disputes between workers and employers, and the government. This research method use a normative juridical. Primary data and csecondary data were analyzed qualitatively. The bipartite layoff settlement between the company and the workers, in its implementation, has met with many failures in the bargaining process. Department of Labor has attempted to implement Law No.13 of 2003 and Law No.2 of 2004 on Mayor Regulation No.64 of 2016 as an implementation of the mediation settlement. However, the data in the field shows the implementation has not been effective, because industrial dispute settlement case takes approximately 6 months (180 days), exceeds the provisions in Law No.2 of 2004.Keywords: Labor; Industrial Relation; Dispute
PENDAFTARAN TANAH DAN FUNGSI PPAT DALAM PROSES PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI WILAYAH KELURAHAN MAUK TIMUR Annie Myranika; Harun Pandia; Siti Humulhaer
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.058 KB) | DOI: 10.31949/jb.v3i4.3580

Abstract

Manusia hidup dan bertempat tinggal di atas tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber kehidupan yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) yang menyatakan bahwa Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut kami melakukan pengamatan di Kelurahan Mauk Timur dan langsung terjun kelapangan guna bertemu dengan tokoh masyarakat untuk mengetahui keadaan di Desa tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan bahwa kepemilikan sertifikat Tanah masih saja menjadi suatu kendala dalam masyarakat, lalu kami berdiskusi dan berkoordinasi dengan perangkat desa. Setelah kami selesai mengamati, lalu segera menyusun kegiatan dan langkah-langkah apa saja yang akan kami lakukan. Setelahnya barulah melaksanakan kegiatan. Kemudian kami melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi penyuluhan tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah dan fungsi PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) dalam proses pembuatan Sertifikat Tanah, di kantor kelurahan Mauk Timur.
Juridical Analysis of Criminal Perpetrators of Electronic Gambling Transaction Information Annie Myranika; Haji Awg Asbol Bin Haji Mail
The International Journal of Law Review and State Administration Vol. 2 No. 2 (2024): March-April : The International Journal of Law Review and State Administration
Publisher : PDPI (Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58818/ijlrsa.v1i2.71

Abstract

The aim and use of the research is to analyze the legal regulation of gambling crimes. To analyze the Tangerang District Court Decision No.794/Pid.Sus/2018/PN.Tgn. against perpetrators of ITE crimes. To analyze legal obstacles in dealing with perpetrators of ITE crimes. The research method uses normative law which places law as a system of norms, regarding principles, norms, rules of statutory regulations, and court decisions. Data collection techniques in research include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is the process of analyzing and sorting data into patterns, categories, and basic units of description so that themes can be found and formulated. Conclusion: The legal regulations for gambling crimes in Indonesia are regulated in the provisions of Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code, Law no. 7 of 1974 concerning the Control of Gambling. analysis of the evidentiary system in force in Indonesia is that the Tangerang District Court judge in decision no. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Tgn. Obstacles to law enforcement for perpetrators of special gambling crimes committed online consist of internal factors such as lack of mastery and understanding of information technology, means and facilities for finding evidence, and servers created by online bookies which are often located in countries where it is legal. gambling, as well as the ease of downloading VPN applications by online gambling players
Perspektif Perceraian: Analisis Yuridis dan Ekonomi Terhadap Gugatan Cerai Istri dan Implikasinya Terhadap Dinamika Keluarga Annie Myranika; Dadan Ramdhani; Harun Pandia; Srie Nuning Mulatsih; Yusmedi Yusuf; Devi Febriantika
Ijtihad Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v18i1.12419

Abstract

**English**Divorce often involves complex factors that vary with individual circumstances. Beyond legal considerations governing the process, the development of the internet has introduced new dynamics, such as illegal online loans and online gambling, affecting marital stability. Legally, divorce impacts not only the husband and wife but also the children. Economically, divorce has significant effects, especially when one or both parties lack stable income. This study aims to analyze the phenomenon of divorce and its impact on children in the Religious Court of Tangerang City. The methods used include data collection and interviews with relevant stakeholders. Divorce data were obtained from the documents of the Religious Court of Tangerang City for the period 2021-2023. This study also employs the theory of legal certainty to assess the legal implications of divorce. The results show a significant increase in the divorce rate in the Religious Court of Tangerang City from 2021 to 2023, with divorce claims by the wife being the most common type. Contributing factors include economic issues, lack of effective communication, prolonged disputes, and domestic violence. The study emphasizes understanding the legal and economic implications of divorce for couples considering it.                     **Indonesia**Perceraian sering kali melibatkan faktor-faktor kompleks yang dapat bervariasi sesuai dengan situasi individu. Selain pertimbangan hukum yang mengatur proses perceraian, perkembangan internet telah membawa dampak baru dalam dinamika perceraian, seperti munculnya pinjaman online ilegal dan perjudian online yang dapat memengaruhi kestabilan hubungan suami istri. Dalam kajian aspek hukum, perceraian berdampak tidak hanya pada suami dan istri tetapi juga pada anak-anak. Secara ekonomi, perceraian juga memiliki dampak signifikan terutama ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak memiliki penghasilan yang stabil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perceraian dan dampaknya terhadap anak-anak di Pengadilan Agama Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Data perceraian diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Tangerang selama periode 2021-2023. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori kepastian hukum untuk menilai implikasi hukum dari perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kota Tangerang meningkat signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan kasus cerai gugat menjadi jenis perceraian yang paling umum. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian meliputi masalah ekonomi, kurangnya komunikasi efektif, perselisihan yang berkepanjangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran akan implikasi hukum dan ekonomi dari perceraian bagi pasangan yang mempertimbangkan untuk bercerai.
TRANSFORMASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WTO DALAM SENGKETA PERDAGANGAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN ARUS DATA LINTAS BATAS Suparman; Annie Myranika; Michel Jimmie Kawengian; Suheri; Iwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67166

Abstract

Abstrak Transformasi ekonomi global menuju era digital telah mendorong perubahan fundamental dalam praktik perdagangan internasional, khususnya melalui pemanfaatan platform elektronik dan arus data lintas batas (cross-border data flow). Perkembangan ini menimbulkan tantangan baru bagi rezim hukum perdagangan internasional yang selama ini dirancang untuk transaksi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdagangan internasional beradaptasi terhadap dinamika perdagangan digital, dengan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan sengketa di bawah kerangka World Trade Organization (WTO). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), melalui kajian terhadap instrumen hukum WTO serta putusan-putusan yang relevan dengan perdagangan elektronik dan pengaturan data lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun WTO belum memiliki instrumen hukum khusus yang secara komprehensif mengatur perdagangan digital, prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi, transparansi, dan liberalisasi perdagangan tetap digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa terkait. Namun demikian, terdapat kekosongan hukum (legal gap) dalam mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti perlindungan data, kedaulatan digital, dan pembatasan aliran data oleh negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi hukum perdagangan internasional di era digital memerlukan reformulasi norma dan harmonisasi regulasi global agar mampu menjawab kompleksitas perdagangan berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif WTO dalam mengembangkan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam perdagangan internasional. Kata kunci: Hukum Perdagangan Internasional, WTO, Perdagangan Digital, E-Commerce, Arus Data Lintas Batas.   Abstract The transformation of the global economy into the digital era has fundamentally reshaped international trade practices, particularly through the use of electronic platforms and cross-border data flows. These developments pose significant challenges to the existing international trade law regime, which was originally designed for conventional transactions. This study aims to analyze how international trade law adapts to the dynamics of digital trade, with a particular focus on a juridical analysis of dispute settlement decisions under the framework of the World Trade Organization (WTO). This research employs a normative juridical method, utilizing both statute and case approaches by examining WTO legal instruments and relevant dispute settlement decisions concerning electronic commerce and cross-border data regulation. The findings indicate that, although the WTO has yet to establish a comprehensive legal framework specifically governing digital trade, core principles such as non-discrimination, transparency, and trade liberalization continue to serve as the primary basis for resolving related disputes. However, significant legal gaps remain in addressing contemporary issues, including data protection, digital sovereignty, and state-imposed restrictions on data flows. This study concludes that the transformation of international trade law in the digital era necessitates the reformulation of legal norms and the harmonization of global regulations to address the complexities of electronic-based trade. Therefore, a more proactive role of the WTO is required in developing an adaptive and responsive legal framework that ensures legal certainty and fairness in international trade. Keywords: International Trade Law, WTO, Digital Trade, E-Commerce, Cross-Border Data Flow.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS BERBASIS DIGITAL (DIGITAL FTA) TINJAUAN ATAS KERANGKA HUKUM MULTILATERAL DAN REGIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL Rahmat Wijaya; Annie Myranika; Gunarto Wardono; Agus Alqodri; Raliyanto Budi Wikarno
Berajah Journal Vol. 6 No. 2 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i2.242

Abstract

The exponential growth of the digital economy has driven a fundamental transformation in the architecture of international trade, leading to the emergence of digital-based Free Trade Agreements (FTAs) or Digital Trade Agreements (DTAs). This study comprehensively analyses the legal framework of digital-based free trade agreements, focusing on three main aspects: (1) the evolution of digital regulation within the context of international trade law; (2) the harmonisation of digital standards between the models of the United States, the European Union, and ASEAN; and (3) the legal implications of the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) for Indonesia’s national legal system. Using a normative legal research method with a comparative approach and document analysis, this study examines 193 Regional Trade Agreements (RTAs) containing e-commerce provisions that have been notified to the WTO up to 2024. The findings reveal regulatory fragmentation between the US data liberalisation model, which is market-oriented, and the European Union’s privacy protection model, which is based on fundamental rights. The ASEAN DEFA 2025 represents a legal innovation as the world’s first comprehensive regional digital economic agreement, yet faces implementation challenges regarding digital sovereignty, cross-border data protection, and regulatory capacity gaps among member states. This study recommends the development of a hybrid legal model that accommodates the digital development interests of developing nations without compromising regional economic integration.
EFEKTIVITAS UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC TRANSFERABLE RECORDS (MLETR) 2017 DALAM MENDUKUNG DIGITALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI DI AUSTRALIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK SERTA IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA Ahmad Nurafendi; Annie Myranika; Agus Eko Setyawan; Eduardo Retno; Ronald Pasrah
Berajah Journal Vol. 6 No. 2 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i2.255

Abstract

The digitisation of international trade documents is a strategic imperative in the era of the global digital economy. The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) has responded to this challenge through the 2017 Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR), which provides a legal framework for the recognition of transferable electronic documents. This study analyses the effectiveness of the MLETR in supporting the digitisation of international trade through a comparative study of its implementation in Australia and the People’s Republic of China (PRC), whilst also evaluating its implications for Indonesia. Using a normative legal research method and a comparative approach, this study finds that Australia adopted the MLETR through comprehensive federal-state harmonisation, whilst the PRC integrated the principles of the MLETR into the revision of the Maritime Law 1992. Both approaches demonstrate that the success of MLETR implementation depends on inter-jurisdictional coordination, technological infrastructure, and industry awareness. For Indonesia, which only ratified the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005 in 2023, the implementation of the MLETR is a prerequisite for competitiveness in global digital trade. This study recommends the adoption of the MLETR through amendments to the ITE Law and the Trade Law, as well as the establishment of a National Electronic Trade Council to coordinate implementation.
PENGARUH FLUKTUASI NILAI TUKAR TERHADAP VOLUME EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Aditya Putra Setyawan; Annie Myranika; Muhammad Fajar Alfahimi; Wisnu Cahyo Apriliyadi; Dwi Mani Suci Purwanto
Berajah Journal Vol. 6 No. 2 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i2.267

Abstract

This study analyses the impact of exchange rate fluctuations on the volume of agricultural commodity exports from the perspective of economic law and international trade policy. Employing a normative-empirical legal research method with a policy analysis approach, this study examines the dynamics of exchange rate regulation, its legal implications for agricultural exports, and the policy framework that supports trade stability. The results indicate that exchange rate fluctuations have a significant impact on the volume of agricultural commodity exports, both in the short and long term. A stable exchange rate policy is a crucial prerequisite for enhancing the competitiveness of agricultural products in international markets. This study recommends the harmonisation of monetary and trade policies to protect the interests of agricultural businesses and strengthen Indonesia’s position in global trade.
Co-Authors Aditya Putra Setyawan Agus Alqodri Agus Eko Setyawan Ahmad Fahrul Rozi Ahmad Nurafendi Akhmad Faishal Andriyani Susilawati Ani Wahyuni Asep Mulyana Asri Cahyadi Bachtiar Kemal Harahap Bayu Triwibowo Dadan Ramdhani Dadang Rachmat Daniel . Dany Wahyu Dede Agus Sodikin Devi Febriantika Dian Retno Widayati Djamal Efendi Dwi Mani Suci Purwanto Eduardo Retno Ervawati Gunarto Wardono Haji Awg Asbol Bin Haji Mail Harun Pandia HARUN PANDIA Hikmat Ansori Imam Fathwa Iwan Juhana Nuryana M Ali Akbar Mahmuddin Mahmuddin Michel Jimmie Kawengian Muhammad Fajar Alfahimi Muhammad Ruhunussa MUSLIMIN Naek Efendi Nursalim Oky Rona Wijaya Opik Sepriadi Putri Khairunnisa Rahmat Giling Rahmat Wijaya Raliyanto Budi Wikarno Ratu Chumairoh Noor Regina Yura Fitriah Sari Ridwan Rais Rifqi Syifa’ul Qolbi Ronald Pasrah Salman Al Ghifari Siti Humulhaer sitihumulhaer Srie Nuning Mulatsih Subroto, Gatot Suheri Suparman Supendi Supriadi Teddy T Pingak Tri Susanto Tugimin Harjotaruno Unggul Budi Wisnu Cahyo Apriliyadi Yusuf, Yusmedi