Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.282
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Supremasi Hukum IJLRSA
Annie Myranika
Unversitas Islam Syekh-Yusuf
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PERSEORANGAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR Annie Myranika; Daniel .
SUPREMASI HUKUM Vol 15 No 02 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v15i2.437

Abstract

Tindak Pidana Human Trafficking yang dilakukan perseorangan terhadap anak di bawah umur terjadi karena faktor-faktor seperti masalah keuangan, kurangnya pendidikan dan pengembangan anak yang mendorong anak tersebut turun ke jalan demi membantu perekonomian keluarga. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimanakah Pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak dibawah umur oleh perseorangan berdasarkan Putusan Nomor 1608/pid.sus/2016 /PN.Tng Tahun 2017 dan Apakah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/pid.sus/2016 /PN.Tng Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak dibawah umur oleh perseorangan sudah memenuhi unsur keadilan. Adapun sifat penelitian deskriptif analistis serta landasan Hukumnya mengacu kepada Undang-Undang TPPO, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ketenagakerjaan.
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Annie Myranika; Putri Khairunnisa
SUPREMASI HUKUM Vol 16 No 01 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v16i1.769

Abstract

Pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu kesepakatan nasional, karena dalam hukum Islam tidak diatur masalah batas usia menikah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Kasus Putusan Nomor: 0111/Pdt.P/2018/PA.Tng dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur. Teorinya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7. Dari hasil penelitian menunjukkan hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak dan menghindari kemudaratan. Sedangkan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan adalah faktor kekhawatiran orang tua, faktor ekonomi, faktor hamil di luar nikah, dan faktor menghindari zina khususnya bagi anak yang belum cukup umur.
PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA TANGERANG Yusmedi Yusuf; Annie Myranika
SUPREMASI HUKUM Vol 17 No 02 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v17i2.1354

Abstract

Employment developments in Indonesia, influenced by the Industrial Relations between Government and Employers. Industrial relations are needed in the protection of workers in each company. Employment law in legislation, contracts, and cooperative agreements are continuing to experience the dynamics change in industrial relations. Employment issues in Indonesia often arise in industrial relations disputes in particular the case of termination of employment (FLE) unilaterally by the company. Industrial disputes due to layoffs, require the law enforcement aspect through the regulation of Law No.13 of 2003 on Manpower, and Law No.2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. In its implementation, these laws and regulations have not reached the disputing parties, so that problem solving often results in disputes between workers and employers, and the government. This research method use a normative juridical. Primary data and csecondary data were analyzed qualitatively. The bipartite layoff settlement between the company and the workers, in its implementation, has met with many failures in the bargaining process. Department of Labor has attempted to implement Law No.13 of 2003 and Law No.2 of 2004 on Mayor Regulation No.64 of 2016 as an implementation of the mediation settlement. However, the data in the field shows the implementation has not been effective, because industrial dispute settlement case takes approximately 6 months (180 days), exceeds the provisions in Law No.2 of 2004.Keywords: Labor; Industrial Relation; Dispute
PENDAFTARAN TANAH DAN FUNGSI PPAT DALAM PROSES PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI WILAYAH KELURAHAN MAUK TIMUR Annie Myranika; Harun Pandia; Siti Humulhaer
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.058 KB) | DOI: 10.31949/jb.v3i4.3580

Abstract

Manusia hidup dan bertempat tinggal di atas tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber kehidupan yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) yang menyatakan bahwa Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut kami melakukan pengamatan di Kelurahan Mauk Timur dan langsung terjun kelapangan guna bertemu dengan tokoh masyarakat untuk mengetahui keadaan di Desa tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan bahwa kepemilikan sertifikat Tanah masih saja menjadi suatu kendala dalam masyarakat, lalu kami berdiskusi dan berkoordinasi dengan perangkat desa. Setelah kami selesai mengamati, lalu segera menyusun kegiatan dan langkah-langkah apa saja yang akan kami lakukan. Setelahnya barulah melaksanakan kegiatan. Kemudian kami melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi penyuluhan tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah dan fungsi PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) dalam proses pembuatan Sertifikat Tanah, di kantor kelurahan Mauk Timur.
Juridical Analysis of Criminal Perpetrators of Electronic Gambling Transaction Information Annie Myranika; Haji Awg Asbol Bin Haji Mail
The International Journal of Law Review and State Administration Vol. 1 No. 2 (2023): September – October : The International Journal of Law Review and State Adminis
Publisher : PDPI (Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58818/ijlrsa.v1i2.71

Abstract

The aim and use of the research is to analyze the legal regulation of gambling crimes. To analyze the Tangerang District Court Decision No.794/Pid.Sus/2018/PN.Tgn. against perpetrators of ITE crimes. To analyze legal obstacles in dealing with perpetrators of ITE crimes. The research method uses normative law which places law as a system of norms, regarding principles, norms, rules of statutory regulations, and court decisions. Data collection techniques in research include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is the process of analyzing and sorting data into patterns, categories, and basic units of description so that themes can be found and formulated. Conclusion: The legal regulations for gambling crimes in Indonesia are regulated in the provisions of Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code, Law no. 7 of 1974 concerning the Control of Gambling. analysis of the evidentiary system in force in Indonesia is that the Tangerang District Court judge in decision no. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Tgn. Obstacles to law enforcement for perpetrators of special gambling crimes committed online consist of internal factors such as lack of mastery and understanding of information technology, means and facilities for finding evidence, and servers created by online bookies which are often located in countries where it is legal. gambling, as well as the ease of downloading VPN applications by online gambling players
Perspektif Perceraian: Analisis Yuridis dan Ekonomi Terhadap Gugatan Cerai Istri dan Implikasinya Terhadap Dinamika Keluarga Annie Myranika; Dadan Ramdhani; Harun Pandia; Srie Nuning Mulatsih; Yusmedi Yusuf; Devi Febriantika
Ijtihad Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v18i1.12419

Abstract

**English**Divorce often involves complex factors that vary with individual circumstances. Beyond legal considerations governing the process, the development of the internet has introduced new dynamics, such as illegal online loans and online gambling, affecting marital stability. Legally, divorce impacts not only the husband and wife but also the children. Economically, divorce has significant effects, especially when one or both parties lack stable income. This study aims to analyze the phenomenon of divorce and its impact on children in the Religious Court of Tangerang City. The methods used include data collection and interviews with relevant stakeholders. Divorce data were obtained from the documents of the Religious Court of Tangerang City for the period 2021-2023. This study also employs the theory of legal certainty to assess the legal implications of divorce. The results show a significant increase in the divorce rate in the Religious Court of Tangerang City from 2021 to 2023, with divorce claims by the wife being the most common type. Contributing factors include economic issues, lack of effective communication, prolonged disputes, and domestic violence. The study emphasizes understanding the legal and economic implications of divorce for couples considering it.                     **Indonesia**Perceraian sering kali melibatkan faktor-faktor kompleks yang dapat bervariasi sesuai dengan situasi individu. Selain pertimbangan hukum yang mengatur proses perceraian, perkembangan internet telah membawa dampak baru dalam dinamika perceraian, seperti munculnya pinjaman online ilegal dan perjudian online yang dapat memengaruhi kestabilan hubungan suami istri. Dalam kajian aspek hukum, perceraian berdampak tidak hanya pada suami dan istri tetapi juga pada anak-anak. Secara ekonomi, perceraian juga memiliki dampak signifikan terutama ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak memiliki penghasilan yang stabil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perceraian dan dampaknya terhadap anak-anak di Pengadilan Agama Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Data perceraian diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Tangerang selama periode 2021-2023. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori kepastian hukum untuk menilai implikasi hukum dari perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kota Tangerang meningkat signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan kasus cerai gugat menjadi jenis perceraian yang paling umum. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian meliputi masalah ekonomi, kurangnya komunikasi efektif, perselisihan yang berkepanjangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran akan implikasi hukum dan ekonomi dari perceraian bagi pasangan yang mempertimbangkan untuk bercerai.
Enforcement of Criminal Sanctions for Corruptors with Certainty and Legal Justice sitihumulhaer; Annie Myranika
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6258

Abstract

Corruption is an extraordinary crime because of its broad impact on the social, political, and economic life of a country. In the context of a state of law, the enforcement of criminal sanctions against perpetrators of corruption must be based on the principles of legal certainty and justice. However, in practice, various problems are still found, such as disparity in sentencing, inconsistent sentencing, and weak deterrent effects. This study aims to examine how the implementation of criminal sanctions enforcement against corruptors can reflect legal certainty and justice in Indonesia. The method used is a normative legal approach with an analysis of laws and regulations, court decisions, and relevant case studies. The results of the study show that even though an adequate legal framework is available, the enforcement of criminal sanctions still faces obstacles in terms of the independence of law enforcement agencies, varying interpretations of the law, and the influence of certain interests in the judicial process. Therefore, a more consistent and transparent reform of the criminal justice system is needed, as well as strengthening coordination between law enforcement officers in order to realize law enforcement that is not only certain, but also fair for all parties. Keywords: Corruption, Criminal Sanctions, Legal Certainty, Legal Justice, Law Enforcement.
Pension Plan (JHT) by the Government in the Manpower Sector Based on the Concept of the State of Law in the City of Tangerang Yusuf, Yusmedi; Myranika, Annie; Karimah, Sofiatul; Fadhlillah, Muhammad Rizqi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3469

Abstract

The government in the field of manpower has issued a new regulation regarding Pension Plan (JHT) for workers/laborers when they enter retirement age, experience total disability and die. In the new regulation issued by the Minister of Manpower, it has changed the application of JHT for workers to obtain the benefits of JHT payments after reaching the age of 56 (fifty six) years. JHT which is issued based on the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Pension Plan Benefits, causes workers/laborers to lose their normative rights to work and a decent life in accordance with the objectives of labor law.The research method used is a normative legal research method, namely research on library materials which are basic data in science classified as secondary data. . Normative legal research serves to provide juridical arguments when there is a vacuum, ambiguity, and conflict of norms.Development in the field of manpower is basically in accordance with the objectives of the law, namely justice, order and benefit for the welfare of workers and their families. This is done because development in the field of manpower involves harmonious industrial relations between the government, employers, and workers. In the concept of a state of law, the provision of Pension Plan (JHT) benefits, the government in the field of manpower should provide legal protection for workers/laborers.
Legal Protection and Settlement of Electronic Buying and Selling Transaction Disputes Regarding Goods Not Conforming to Orders Myranika, Annie
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3893

Abstract

AbstractOnline buying and selling transactions, which are a development of buying and selling activities, are a form of binding agreement for both parties, but are carried out using internet facilities and are carried out without any direct interaction from both parties. This research aims to examine and analyze the law regarding a problem in society regarding online buying and selling transactions that result in goods not being ordered. The research method used in this research is a qualitative juridical method in which an existing problem is analyzed using legal source materials. The results and conclusions in this research are that the development of e-commerce in Indonesia is regulated in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Law Number. 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates consumer protection, and forms of resolution of problems regarding online buying and selling can be resolved through court or outside court such as mediation and arbitration.Keywords: Legal Protection; Dispute Resolution; Online Buying and Selling; Inappropriate Items
Co-Authors Dadan Ramdhani Daniel . Devi Febriantika Fadhlillah, Muhammad Rizqi Haji Awg Asbol Bin Haji Mail Harun Pandia HARUN PANDIA Karimah, Sofiatul Putri Khairunnisa Siti Humulhaer sitihumulhaer Srie Nuning Mulatsih Yusuf, Yusmedi