Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business International Journal of Education, Vocational and Social Science CITACONOMIA : Economic and Business Studies
Putri, Cory Kartika
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Modern Constitutionalism as the Foundation of the Rule of Law: A Theoretical Review Putri, Cory Kartika; Wachid Maulana; Ahmad Nuradi; Andi Adri Agus; Hardjito S. Darmojo
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 5 No. 01 (2026): International Journal of Education, Vocational and Social Science( IJVESS)
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v5i01.2648

Abstract

Modern constitutionalism has evolved as a fundamental concept in contemporary state governance that emphasizes the need to limit governmental power through constitutional mechanisms. This study conducts a Systematic Literature Review (SLR) using PRISMA 2020 guidelines to analyze the development, foundational pillars, and implementation challenges of modern constitutionalism as the basis of the rule of law. Fourteen relevant articles published between 2010 and 2025 were selected through a systematic database search and eligibility screening. The findings show that modern constitutionalism consists of core elements such as the rule of law, separation of powers, human rights protection, and restorative constitutionalism, which together reinforce state legitimacy and accountability. Its implementation varies across jurisdictions depending on legal systems, institutional capacity, and technological advancements. Contemporary challenges including populism, globalization, and algorithmic governance highlight the urgency for adaptive and innovative constitutional strategies. This study concludes that modern constitutionalism is not only a normative framework but also a practical foundation for maintaining an effective and sustainable rule of law state. Keywords: modern constitutionalism, rule of law, separation of powers, restorative constitutionalism, democracy.
The Impact Of ESG (Environmental, Social, And Governance) Regulations On Corporate Legal Liability Untari, Dhian Tyas; Zulfikar , Pandri; Maulana, Firman; Syarif, Ahmad; Ardini, Nyayu Maya; Agus, Andi Adri; Putri, Cory Kartika; Nurhadi, Ahmad; Maulana, Wachid; Sudhana, Hari; Susi , Agustine; Mustofa, Muhammad Ali; Ferdiansyah, Dony; Mahfudlon; Ilman, La; M. Umar Kelibia; Zainal, Toyib; Aji, Ibrahim; Afifah, Yasfika Ely Nur; Setiyawan, Agus Eko
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 5 No. 02 (2026): April - Juni
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v5i02.3194

Abstract

This study examines the influence of Environmental, Social, and Governance (ESG) regulations on corporate legal liability within the evolving framework of modern business law. As global business practices shift toward sustainability and accountability, ESG has transformed from a voluntary guideline into a mandatory regulatory standard that shapes corporate behavior. This research employs a qualitative and normative approach by analyzing relevant legal frameworks, scholarly literature, and case studies to explore how ESG regulations affect corporate responsibility. The findings indicate that ESG regulations significantly expand the scope of corporate legal liability beyond traditional financial obligations to include environmental protection, social responsibility, and governance transparency. Companies are increasingly held accountable through civil, criminal, and administrative sanctions for non-compliance with ESG-related standards. The study also highlights that effective ESG implementation can serve as a preventive mechanism, reducing legal risks and enhancing corporate governance. However, challenges remain, particularly in terms of regulatory harmonization, enforcement mechanisms, and varying levels of compliance across jurisdictions. This research concludes that ESG regulations play a critical role in strengthening corporate accountability and promoting sustainable business practices. Integrating ESG into corporate legal frameworks is essential for balancing economic objectives with social and environmental responsibilities in the long term.
Kepatuhan Regulasi dan Implikasinya terhadap Kinerja Layanan Publik di Era Digital Putri, Cory Kartika; Ahmad Nuradi; Wachid Maulana; Andi Adri Agus; Agus Eko Setyawan; Mustofa Kamil
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 5 No. 02 (2026): April - Juni
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v5i02.3419

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepatuhan regulasi dan kinerja layanan publik di era digital. Transformasi digital dalam sektor publik telah mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru terkait kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam aspek perlindungan data, keamanan siber, dan standar operasional layanan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan publikasi akademik yang relevan dalam kurun waktu 10–15 tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja layanan publik melalui standarisasi proses, peningkatan efisiensi, serta penguatan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti penurunan kualitas layanan, kebocoran data, dan berkurangnya legitimasi institusi publik. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, termasuk fragmentasi kebijakan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta ketegangan antara kepatuhan dan inovasi. Dengan demikian, diperlukan pendekatan regulasi yang adaptif dan kolaboratif untuk memastikan bahkan transformasi digital dapat berjalan secara efektif sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Tinjauan Literatur: Tantangan Yuridis UMKM Digital dalam Menghadapi Praktik Predatory Pricing di E-Commerce Putri, Cory Kartika; Humulhaer, Siti; Agus, Andi Adri; Maulana, Wachid; Nuradi, Ahmad; Wibowo, Dian
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6936

Abstract

Digitalisasi ekonomi melalui platform marketplace telah menjadi katalisator pertumbuhan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, transisi ini memunculkan tantangan hukum baru yang mengancam keberlangsungan pelaku usaha kecil akibat ketimpangan posisi tawar dengan penyelenggara platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi pelaku UMKM digital dalam menghadapi kontrak elektronik yang asimetris, praktik persaingan usaha tidak sehat, serta risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kajian literatur (literature review). Data sekunder diperoleh dari berbagai regulasi hukum positif, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM sering kali terjebak dalam kontrak baku yang mengandung klausul eksonerasi merugikan, serta menjadi korban praktik self-preferencing melalui algoritma platform yang tidak transparan. Selain itu, beban kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi perpajakan digital menambah kompleksitas operasional bagi pelaku usaha dengan sumber daya terbatas. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa kerangka hukum saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan preventif dan represif yang memadai bagi UMKM sebagai mitra platform. Diperlukan adanya regulasi sektoral yang lebih spesifik untuk mengatur standar kemitraan digital yang adil, transparansi algoritma, serta insentif perlindungan HKI yang terintegrasi. Sinkronisasi kebijakan antara UU Cipta Kerja dan hukum persaingan usaha menjadi krusial untuk menciptakan lapangan permainan yang setara (level playing field) guna menjaga kedaulatan ekonomi nasional di era digital.
Co-Authors Afifah, Yasfika Ely Nur Agus Eko Setyawan Agus, Andi Adri Ahmad Nuradi Ahmad Syarif AJI, IBRAHIM Andi Adri Agus Ardini, Nyayu Maya Ferdiansyah, Dony Firman Maulana, Firman Hardjito S. Darmojo Humulhaer, Siti Ilman, La M. Umar Kelibia Mahfudlon Maulana, Wachid Mustofa Kamil Mustofa, Muhammad Ali Nuradi, Ahmad Nurhadi, Ahmad Setiyawan, Agus Eko Sudhana, Hari Susi , Agustine Untari, Dhian Tyas Wachid Maulana Wibowo, Dian Zainal, Toyib Zulfikar , Pandri