Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sigma : Journal of Economic and Business QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Jumanudin
Universitas Karya Persada Muna
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN TRANSPORTASI BARANG KHUSUS DALAM MENDUKUNG INDUSTRI LOKAL DI KOTA KENDARI Jumanudin; Eliyanti Agus Mokodompit
Sigma: Journal of Economic and Business Vol 8 No 1 (2025): Sigma : Journal of Economic and Business
Publisher : STIE ENAM ENAM KENDARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60009/k6gj2d52

Abstract

This study aims to analyze the role of special freight transportation in supporting local industry development in Kendari City. The method used is a case study with a qualitative approach, involving 15 informants from special terminal managers, local industry players, local government, and freight transport entrepreneurs. Data were collected through semi-structured interviews, field observations, and documentation studies, then analyzed thematically. The results showed that the existence of special terminals (TERSUS), supported by adequate road infrastructure and the application of modern technology such as the Internet of Things (IoT), significantly accelerates the distribution process, reduces logistics costs, and increases the competitiveness of local products. Local government policies that support infrastructure and efficient operational cost management also contribute to the success of the special freight transportation system. The main constraints found include uneven road conditions and technological limitations on the transport fleet. This research makes an important contribution to understanding the relationship between specialized freight transportation and local industry development in medium-sized cities, and provides recommendations for the development of more sustainable transportation policies and technologies.
Kriminalisasi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah Ulayat: Penerapan Pasal 257 KUHP Baru Berbasis Ultimum Remedium dan Keadilan Restoratif Jumanudin; Anugrah Ryandra Fahlevi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i4.9071

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan terhadap pengaturan tindak pidana pertanahan, termasuk ketentuan Pasal 257 mengenai penyerobotan tanah. Namun, penerapan norma tersebut dalam sengketa tanah ulayat berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat apabila tidak mempertimbangkan keberadaan hak ulayat dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 257 KUHP Baru terhadap sengketa tanah ulayat serta merumuskan model penyelesaian berbasis asas ultimum remedium dan keadilan restoratif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap regulasi, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hak ulayat secara normatif belum sepenuhnya mampu mencegah konflik karena masih terdapat kesenjangan antara hukum negara dan hukum adat. Penggunaan instrumen pidana sebagai pendekatan utama dalam konflik tanah ulayat berpotensi mengabaikan dimensi historis, sosial, dan kultural masyarakat adat. Oleh karena itu, penerapan Pasal 257 KUHP Baru perlu didahului dengan verifikasi hak ulayat, penyelesaian administratif, mediasi adat, serta mekanisme keadilan restoratif sebelum menggunakan jalur pidana. Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi penerapan hukum pidana pertanahan yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat adat, dan keadilan substantif.
Co-Authors Anugrah Ryandra Fahlevi Eliyanti Agus Mokodompit