Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Anugrah Ryandra Fahlevi
Universitas Karya Persada Muna
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Perdata Kecerdasan Buatan (AI) Generatif dalam Perjanjian Elektronik: Tantangan Asas Pacta Sunt Servanda di Era Digital Anugrah Ryandra Fahlevi; Muhammad Saddam Safa
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v8i1.3463

Abstract

The rapid development of Generative Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed electronic transactions and digital contracting practices. AI systems are increasingly involved in drafting, negotiating, and executing electronic agreements, raising legal questions regarding their legal standing and civil liability. This study aims to analyze the legal position of Generative AI in electronic contracts and examine the challenges posed to the principle of pacta sunt servanda in the digital era. The research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that Generative AI does not possess legal personality and therefore cannot independently bear legal rights and obligations. Civil liability arising from AI-generated actions remains attached to developers, service providers, business actors, or users depending on the circumstances. Furthermore, the increasing autonomy of AI systems creates challenges in determining consent, accountability, and contractual validity. The study concludes that Indonesian law requires adaptive legal frameworks to ensure legal certainty and protection for parties involved in AI-assisted electronic contracts.
Kriminalisasi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah Ulayat: Penerapan Pasal 257 KUHP Baru Berbasis Ultimum Remedium dan Keadilan Restoratif Jumanudin; Anugrah Ryandra Fahlevi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i4.9071

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan terhadap pengaturan tindak pidana pertanahan, termasuk ketentuan Pasal 257 mengenai penyerobotan tanah. Namun, penerapan norma tersebut dalam sengketa tanah ulayat berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat apabila tidak mempertimbangkan keberadaan hak ulayat dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 257 KUHP Baru terhadap sengketa tanah ulayat serta merumuskan model penyelesaian berbasis asas ultimum remedium dan keadilan restoratif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap regulasi, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hak ulayat secara normatif belum sepenuhnya mampu mencegah konflik karena masih terdapat kesenjangan antara hukum negara dan hukum adat. Penggunaan instrumen pidana sebagai pendekatan utama dalam konflik tanah ulayat berpotensi mengabaikan dimensi historis, sosial, dan kultural masyarakat adat. Oleh karena itu, penerapan Pasal 257 KUHP Baru perlu didahului dengan verifikasi hak ulayat, penyelesaian administratif, mediasi adat, serta mekanisme keadilan restoratif sebelum menggunakan jalur pidana. Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi penerapan hukum pidana pertanahan yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat adat, dan keadilan substantif.
Co-Authors Jumanudin Muhammad Saddam Safa