Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja JLAS: Journal of Law and Administrative Science
Muhaimin
Universitas Teknologi Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Dekonstruksi Independensi KPK Pasca-Revisi UU No. 19 Tahun 2019: Analisis Politik Hukum dan Penanganan Korupsi Pejabat Eksekutif NOVI ENJELINA PUTRI; Muhaimin
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 18 No 2 (2025): Volume 18 Nomor 2: Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jppdp.v18i2.5708

Abstract

The revision of the Corruption Eradication Commission Law through Law No. 19 of 2019 has sparked serious debate regarding the weakening of the institution and the erosion of the KPK's independence, particularly in handling corruption cases involving executive officials. This article aims to analyze how the KPK's independence has been reconstructed after the revision and how this is reflected in law enforcement practices. The analysis was conducted on a number of strategic decisions, including the cases of Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Syahrul Yasin Limpo, and Lukas Enembe, which show indications of structural and procedural weakening, as well as inconsistencies in the judicial and criminal justice processes. A comparison is made with the Independent Commission Against Corruption (ICAC) model in Hong Kong, which has proven highly effective thanks to guaranteed institutional independence, operational transparency, and active community involvement in corruption prevention. The results of the study show that after the revision, the independence of the KPK has experienced a shift in the political direction of law enforcement in combating corruption in Indonesia, structural weaknesses reflected in procedural interventions, changes in investigation patterns, and inconsistencies in verdicts against high-level corruption perpetrators, as well as a spirit of independence that is vulnerable to political intervention. This article recommends reinforcing the legal framework that guarantees the KPK's operational independence and conducting a systemic evaluation of political influence in
Inkonsistensi Kebijakan Sertifikasi Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis Mohamamd Makbul; Awan Dharmawan; Muhaimin
Journal of Law and Administrative Science Vol. 4 No. 1 (2026): JLAS: Journal of Law and Administrative Science (April)
Publisher : Universitas Teknologi Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33478/jlas.v4i1.52

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat yang dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia layanan pangan. Dalam implementasinya, setiap SPPG diwajibkan memiliki sejumlah legalitas keamanan pangan, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan Sertifikat Halal guna menjamin mutu serta keamanan produk makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Namun demikian, masih ditemukan SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi tersebut tetapi telah beroperasi dan ditetapkan sebagai penyedia layanan dalam Program MBG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk inkonsistensi regulasi dalam sertifikasi keamanan pangan pada SPPG serta mengkaji dampaknya terhadap implementasi Program MBG. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terkait implementasi sertifikasi keamanan pangan pada SPPG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi regulasi terjadi akibat disharmoni kebijakan antar institusi, perbedaan standar operasional sertifikasi, lemahnya mekanisme validasi dan audit oleh Badan Gizi Nasional (BGN), serta seringnya pelanggaran administratif dan rendahnya penerapan sanksi. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya jaminan kualitas dan keamanan pangan, ketidakpastian standar kandungan gizi produk makanan, serta potensi kerugian bagi penerima manfaat, khususnya siswa, ibu menyusui, dan lansia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi, standardisasi mekanisme sertifikasi, serta penguatan koordinasi dan konsistensi penerapan sanksi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sertifikasi keamanan pangan pada SPPG guna mendukung keberhasilan implementasi Program MBG secara berkelanjutan.
“PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI MELALUI AJUDIKASI NON LITIGASI BERBASIS PADA PELAYANAN PUBLIK YANG ADAPTIF DI JAWA TIMUR” Awan Dharmawan; Moh Makbul; Muhaimin; Orce Kabunggul; Zulharman
Journal of Law and Administrative Science Vol. 4 No. 1 (2026): JLAS: Journal of Law and Administrative Science (April)
Publisher : Universitas Teknologi Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33478/jlas.v4i1.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian sengketa Informasi (PSI) Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi berbasis konsep Pelayan Publik yang Adaptif oleh Komisi Informasi Jawa Timur. Dalam Penelitian ini Analisa yang digunakan melaui pendekatan Teori Peran (Anis Rachma Utary, 2014) yang berkaitan dengan judul serta menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif yang bersifat Deskriptif (Sugiyono, 2017). Observasi yang dilakukan dengan melakukan metode wawancara (M.Nazir, 2017) pada 6 orang informan yang mengetahui masalah penelitian.Dari Hasil Observasi yang dilakukan terkait indikator Dimensi yang ada yaitu : Regulatory Role; Enabling Role; Direct Provision of good and Services, 2 (dua) indikator menunjukan bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Ajudikasi Non Litigasi sudah tercapai dengan baik sesuai pendekatan indikator yang ada diantaranya melalui kesepakatan damai (Mediasi) dan pencabutan gugatan. Salah satu indikator tidak tercapai karena pengelolaan penyelesaian sengketa tidak menunjukan hasil yang maksimal dalam total jumlah kesepakatan damai (mediasi) dan total jumlah pencabutan gugatan, namun secara keseluruhan berdasarkan pendekatan teori yang ada, Penyelesaian sengketa Informasi (PSI) Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi berbasis Pelayan Publik yang Adaptif sudah sesuai. Kata Kunci : Penyelesaian sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi, Ajudikasi Non Litigasi
Co-Authors Awan Dharmawan Moh Makbul Mohamamd Makbul NOVI ENJELINA PUTRI Orce Kabunggul Zulharman Zulharman