Edi Tarsono
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Protection in the Oil Palm Plasma Plantation Partnership Agreement Between Limited Liability Company and Plasma Cooperative Magdalena, Theresia; Yoyo Arifardhani; Edi Tarsono
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v8i1.440

Abstract

The palm oil plasma core partnership agreement between plantation companies and plasma farmer cooperatives basically aims to realize a fair and balanced cooperative relationship. But in practice, agreements are often drafted unilaterally by companies and cooperative involvement tends to be formal. In addition, the non-transparent and unaccountable management of cooperatives causes the management to fail to represent the interests of plasma farmers, especially in financial management and distribution of plantation products. This condition puts plasma farmers in a weak position and vulnerable to losses. This research uses normative juridical methods with laws and regulations, conceptual, and case study approaches. The results of the study show that the weak implementation of the principles of cooperative agreements and governance has the potential to cause legal, economic, and social losses for plasma farmers. Therefore, it is necessary to strengthen the application of the principles of the agreement, improve the professionalism of cooperative management, and optimize the role of notaries to ensure balance and legal protection in plasma core partnership agreements
Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Putusan MA Nomor 1209 K/Pid/2022): Criminal Liability of Notaries for Forgery of Deeds of Power of Attorney for Sale (A Study of Supreme Court Decision No. 1209 K/Pid/2022) Amallia, Ainun; Edi Tarsono; Ali Abdullah
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1354

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana notaris terhadap tindak pemalsuan Akta Kuasa Menjual berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga setiap tindakan dalam proses pembuatan akta harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dalam perkara tersebut terbukti melakukan pemalsuan terhadap Akta Kuasa Menjual melalui penggunaan tanda tangan yang tidak sah dan pembuatan akta tanpa kehadiran pihak yang berkepentingan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP, sehingga notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh notaris tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif dan perdata, tetapi juga berimplikasi pada sanksi pidana demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.