Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Media Hukum
Amallia, Ainun
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Putusan MA Nomor 1209 K/Pid/2022): Criminal Liability of Notaries for Forgery of Deeds of Power of Attorney for Sale (A Study of Supreme Court Decision No. 1209 K/Pid/2022) Amallia, Ainun; Edi Tarsono; Ali Abdullah
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1354

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana notaris terhadap tindak pemalsuan Akta Kuasa Menjual berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga setiap tindakan dalam proses pembuatan akta harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dalam perkara tersebut terbukti melakukan pemalsuan terhadap Akta Kuasa Menjual melalui penggunaan tanda tangan yang tidak sah dan pembuatan akta tanpa kehadiran pihak yang berkepentingan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP, sehingga notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh notaris tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif dan perdata, tetapi juga berimplikasi pada sanksi pidana demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.
Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual: (Studi Putusan MA Nomor 1209 K/Pid/2022) amallia, Ainun; Tarsono, Edy; Abdullah, Ali
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i4.64086

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga setiap proses pembuatannya harus memenuhi ketentuan formal dan material yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan m UUJN menegaskan kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta membacakan dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana pemalsuan akta kuasa menjual dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah ketentuan dalam UUJN dan KUHP khususnya Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pendekatan kasus (case approach), dengan menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. terbukti secara sah dan meyakinkan membuat empat Akta Kuasa Menjual tanpa kehadiran penghadap serta menggunakan tanda tangan palsu atas nama pemberi kuasa (Suratinah). Tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa pembuatan akta kuasa menjual tanpa kehadiran penghadap dan dengan tanda tangan palsu telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Notaris dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 terbukti bertindak dengan kesengajaan (dolus) sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Co-Authors Ali Abdullah, Ali Edi Tarsono Tarsono, Edy