<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kopra rakyat akibat fluktuasi harga yang tidak stabil di Kabupaten Minahasa Tenggara, serta merumuskan langkah-langkah hukum dan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan yang adil dan berkelanjutan. Kopra merupakan komoditas strategis yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, namun dalam praktiknya pelaku usaha kopra rakyat berada pada posisi yang lemah akibat ketidakpastian harga, dominasi pengepul, dan terbatasnya akses informasi pasar. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan keberlanjutan usaha, sekaligus mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris, yang memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan pelaku usaha mikro dan kecil, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum dalam menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kopra rakyat belum berjalan secara optimal. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, seperti pembinaan, pendampingan, penyediaan informasi harga, dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, masih terbatas dan belum efektif. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif melalui mekanisme pengaduan dan penegakan hukum belum sepenuhnya diakses oleh pelaku usaha kopra rakyat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan tata niaga, stabilisasi harga, serta perumusan kebijakan hukum yang responsif dan berpihak pada pelaku usaha kopra rakyat guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan ekonomi. Kata Kunci: Perlingungan Hukum, Pelaku Usaha, Kopra, Fluktuasi Harga]]>
