Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM Dedikasi Mandiri Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Dwight Nusawakan
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Gunanya Memperoleh Kepastian Hukum Pada MasyarakatDi Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Sella Petrix Pelupessy; Berd Elkiopas Pelupessy; James Yoseph Palenewen; Eddy Pelupessy; Lena Claudia Angwarmasse; Marselina Ivony Mofu; Evi Selviani; Dwight Nusawakan; Nur Asmarani; Melkias Hetharia
Dedikasi Mandiri Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Dedikasi Mandiri Nusantara - Februari 2026
Publisher : Dedikasi Mandiri Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18691350

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Gunanya Memperoleh Kepastian Hukum Pada Masyarakat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman cara pendaftaran tanah guna memperoleh kepastian hukum sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 29 November 2025 yang dilaksanakan di balai kampung Asei Besar dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai sistem pendaftaran hingga terbitnya sertifikat tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah untuk memperoleh kepastian hukum. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang Sistem Pendaftaran Tanah hingga terbitnya sertifikat hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah, dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk mendaftarkan tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
EFEKTIVITAS PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KEPULAUAN DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN Dwight Nusawakan; Ika Fitrianita
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.492

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis dan menjelaskan efektivitas pelaksanaan pemusatan persidangan tindak pidana korupsi di ibu kota provinsi di wilayah kepulauan, dikaji dari perspektif asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini adalah pemusatan pelaksanaan persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri di Ibu Kota Provinsi belum efektif apabila dikaitkan dengan konteks wilayah yang bermasalah dengan karakteristik kepulauan (akuatik terestrial). Hal tersebut dapat terjadi karena permasalahan yang mendasari, yaitu faktor geografis dan alasan penyerta, yaitu akses dan keterbatasan sumber daya bagi hakim. Di sisi lain, pelaksanaan persidangan pemusatan di Ibu Kota Provinsi membutuhkan biaya yang tinggi karena harus menempuh jarak yang jauh menuju ibu kota provinsi (terutama di provinsi yang memiliki wilayah hukum yang luas) dan biaya akomodasi bagi terdakwa dan saksi cukup tinggi yang harus disesuaikan dengan jarak tempuh untuk menuju Ibu Kota Provinsi.
Co-Authors Berd Elkiopas Pelupessy Eddy Pelupessy Evi Selviani Ika Fitrianita James Yoseph Palenewen Lena Claudia Angwarmasse Marselina Ivony Mofu Melkias Hetharia Nur Asmarani Sella Petrix Pelupessy