Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Legal Analysis of The Proof Strength of Visum Et Repertum in Cases of Assault Resulting in Death (Decision Number 1294/2025Pid.B/PN Mdn) Ariel Pasudeo Hutabarat; July Esther; Jusnizar Sinaga
Sultan Agung Notary Law Review Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v8i1.51975

Abstract

Criminal evidence is crucial for justice, where Visum Et Repertum as expert testimony (Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code) proves the causal relationship between the assault and the victim's death. This case involves defendants Revan Rainsyah and Hanif who committed assault together against Fajar Marlaba Khudri on May 2, 2025 in Medan, using sharp weapons until the victim died. The research is normative, prescriptive, and analytical juridical, examining positive legal norms, court decisions, and theories such as negative wettelijk bewijsstelsel and presumption of innocence. The approach includes a statute approach (Criminal Procedure Code Articles 184-188), a case approach (analysis of decisions), and a conceptual approach (doctrine of evidence). Visum Et Repertum Number 45 / VER / V / 2025 / RS Bhayangkara (dr. Surjit Singh, Sp.FK) proves head lacerations, skull fractures, and brain hemorrhages on the victim's body, strengthening witness testimony, clues, and forming the judge's conviction. The judge fulfilled the elements of Article 354 paragraph 2 in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code, imposing a sentence of 7 years and 6 months in prison for each defendant, taking into account aggravating factors (victim's death, public unrest) and mitigating factors (regret, zero recidivism).
Military Legal Responsibility for Members of the Indonesian Army Who Commit Dispersion Salomo Damanik; Hisar Siregar; Jusnizar Sinaga
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 4 No. 3 (2025): March 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v4i3.95

Abstract

This study aims to determine the form of criminal liability for military personnel who commit crimes, especially for deserters who return to their units. This research is normative, based on legal norms in laws, legal decisions, and norms applicable in society. Data is obtained from literature, legislation, and Military Court decisions. The analysis is conducted descriptively by examining the content and structure of positive law to understand the meaning of the rules used in resolving legal issues. The study results show that the form of criminal liability for deserters is regulated in Article 6a of the Military Criminal Code (KUHPM) with imprisonment, as well as dismissal from military service under Article 6b of the KUHPM. Additionally, deserters who commit crimes have the right to legal assistance.
Peran Advokat Mendampingi Konsume Jasa Keuangan Yang Mengalami Penyalagunaan Data Pribadi Jusnizar Sinaga; Lastri Meiyana Sihaloho
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5238

Abstract

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menghasilkan berbagai fitur dan fasilitas di fasilitas telekomunikasi serta produk teknologi informasi yang semakin canggih yang dapat mengintegrasikan semua media informasi. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang baru berkembang menuju masyarakat industri dan masyarakat informasi tampak tidak sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.Adapun jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif . Metode hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku . Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data langsung selain bergantung kepada penegak aturan pada melaksanakan penegakan hukumnya namun juga bergantung terhadap substansi hukum yg mengaturnya dan pencerahan aturan dalam mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan data yang terjadi pada rakyat. Pelaku usaha harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen. OJK memiliki hak bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggara yang telah tercatat dan terdaftar di OJK, yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018. tentang Inovasi Keuangan Digital.OJK berwenang melakukan upaya preventif (pencegahan) buat melindungi konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Analisis Kendala yang Dihadapi Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce di Pengadilan Jusnizar Sinaga; Tessalonika Tessalonika
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5239

Abstract

Perkembangan teknologi digital waktu ini sudah membuat dan mengubah pola kehidupan rakyat khususnya pada Indonesia. Pola perubahan kehidupan tersebut bisa terlihat serta  kita temui dengan jelas terutama pada kegiatan jual beli barang secara online pada Indonesia.  dengan belanja online ini, memudahkan  pihak dalam hal bertransaksi, akan tetapi permanen saja, orang yang ingin bertindak jahat masih  ada saja, sebagai akibatnya aturan Indonesia pun menyiapkan undang – undang buat menjerat pelaku penipuan di jual beli online.  mirip perkara penipuan yg tak jarang ditemukan pada berbelanja secara online sehingga mengakibatkan kerugian konsumen pada transaksi elektronik.  Penelitian ini bertujuan buat mengetahui bagaimana kendala Pengacara atau Advokat pada Penyelesaian sengketa Konsumen E-commerce pada Pengadilan , pada Penulisan ini memakai metode penelitian secara Normatif bersifat Kualitatif, yang memerlukan pemberian penjelasan hukum sebelumnya dengan mengutip norma-norma yang telah ditetapkan dan berlaku (peraturan perundang-undangan), dan dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber primer yang terdapat di perpustakaan. oleh karena itu, Konsumen yang ingin Berbelanja Online harus berhati hati serta teliti terhadap penawaran yang diberikan penjual