Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Hukum Lex Generalis Sultan Agung Notary Law Review Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) JUDGE: Jurnal Hukum Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Journal Liaison Academia and Society
July Esther
Universitas HKBP Nommensen Medan
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Legal Analysis of The Proof Strength of Visum Et Repertum in Cases of Assault Resulting in Death (Decision Number 1294/2025Pid.B/PN Mdn) Ariel Pasudeo Hutabarat; July Esther; Jusnizar Sinaga
Sultan Agung Notary Law Review Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v8i1.51975

Abstract

Criminal evidence is crucial for justice, where Visum Et Repertum as expert testimony (Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code) proves the causal relationship between the assault and the victim's death. This case involves defendants Revan Rainsyah and Hanif who committed assault together against Fajar Marlaba Khudri on May 2, 2025 in Medan, using sharp weapons until the victim died. The research is normative, prescriptive, and analytical juridical, examining positive legal norms, court decisions, and theories such as negative wettelijk bewijsstelsel and presumption of innocence. The approach includes a statute approach (Criminal Procedure Code Articles 184-188), a case approach (analysis of decisions), and a conceptual approach (doctrine of evidence). Visum Et Repertum Number 45 / VER / V / 2025 / RS Bhayangkara (dr. Surjit Singh, Sp.FK) proves head lacerations, skull fractures, and brain hemorrhages on the victim's body, strengthening witness testimony, clues, and forming the judge's conviction. The judge fulfilled the elements of Article 354 paragraph 2 in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code, imposing a sentence of 7 years and 6 months in prison for each defendant, taking into account aggravating factors (victim's death, public unrest) and mitigating factors (regret, zero recidivism).
Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Kasus Wanprestasi Transaksi Online Delon Austin Sirait; July Esther
Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55102/alyasini.v10i05.94

Abstract

The development of digital technology has driven the growth of buying and selling transactions through marketplace platforms. However, this phenomenon is not free from the risk of default by sellers, such as delivery of goods that do not match, late delivery, or goods not delivered at all. In this context, marketplaces as digital platform providers have a strategic role in providing legal protection for consumers. This study aims to examine the definition of default in online transactions according to Indonesian law, analyze the forms of marketplace legal responsibility, identify legal remedies that consumers can take, and evaluate consumer legal protection based on applicable laws and regulations. The research method used is a literature study with a qualitative approach. The results show that default in online transactions constitutes a violation of electronic contracts as regulated in the Civil Code and the ITE Law. Marketplaces can be held legally responsible if they are negligent in carrying out their obligations to supervise and protect consumers. Consumers have the right to pursue legal remedies through complaints to the National Consumer Protection Agency (BPKN), the Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM), or through litigation. Regulations that protect consumers include Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the ITE Law. This research contributes to strengthening the legal position of consumers in the digital commerce ecosystem.
Analisis Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Fitri Santa Girsang; July Esther
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1814

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis peranan advokat dalam pendampingan hukum dan bagaimana hambatan yang dihadapi advokat dalam memberikan pendampingan hukum terhadap klien dalam tindak pidana penggelapan dan penipuan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengacu kepada undang-undang advokat, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Peran advokat meliputi: memberikan pendapat hukum, melakukan pembelaan terhadap klien dan melakukan pendampingan hukum untuk menjamin hak-hak kliennya. Namun, faktanya di lapangan advokat sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mendampingi klien, seperti: keterbatasan alat bukti untuk membuat argumen pembelaan terhadap klien dan klien terkadang tidak bersikap terbuka dan jujur kepada advokat. Kesimpulan menegaskan akan pentingnya peran advokat dalam mewujudkan due process of law, namun diperlukan penguatan integritas, kemandirian, dan kesetaraan kewenangan advokat dengan penegak hukum lainnya untuk mengatasi hambatan tersebut dan mencapai keadilan prosedural yang maksimal.
AMBIGUITAS DALAM PENENTUAN TITIK BERAT KERUGIAN SERTA IMPLIKASI TERHADAP PROSES ALIH PERKARA OLEH PERADILAN YANG BERWENANG PADA PERADILAN KONEKSITAS Alex Denischael Berutu; July Esther
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1842

Abstract

Peradilan koneksitas di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 89-94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 198-203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai mekanisme penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dari lingkungan umum dan militer secara bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan eksekusi koneksitas serta permasalahan ambiguitas kewenangan yang muncul dalam praktik penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif disertai dimensi empiris melalui analisis peraturan, studi kasus, dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa penentuan lembaga yang berwenang merujuk pada penelitian titik berat kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, namun praktiknya masih mencatat ketidakjelasan standar pengukuran kerugian dan kategori tindak pidana yang dapat ditangani. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta kendala dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi pembaruan regulasi dalam RUU KUHAP diusulkan untuk menetapkan batas nominal kerugian, memperkuat asas dominus litis dengan sistem pemrosesan tunggal, serta mengatur komposisi hakim gabungan demi menjamin keadilan dan efisiensi pengujian koneksitas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam melindungi sistem pidana nasional yang bersifat integratif antara pelanggaran sipil dan militer di Indonesia.
Penggabungan Perkara Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi July Esther; Martono Anggusti; Roida Nababan; Alex Denischael Berutu
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 11 (2025): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.3008

Abstract

This study examines the possibility of joining environmental destruction crimes and corruption offenses before the Corruption Crimes Court. It employs normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the limited jurisdiction of the Corruption Court under Article 6 of Law No. 46 of 2009 obstructs the implementation of fast, simple, and low-cost justice, as environmental cases must be tried separately. In fact, the concurrence doctrine under the Criminal Code allows case consolidation. Therefore, this study recommends expanding the Court’s jurisdiction and establishing integrated prosecution guidelines to enhance legal effectiveness.
Sosialisasi Penanaman Pohon Mangrove di Kawasan Tempat Wisata Pantai Cermin Eri Samah; Misdawati Misdawati; July Esther; Herlina Manullang; Teja Rinanda; Ismayani Ismayani
Journal Liaison Academia and Society Vol 2 No 1: Maret 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v2i1.698

Abstract

Terletak sebagai kawasan pesisir di provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Pantai Cermin merupakan lokasi yang menarik untuk dijadikan kegiatan pengabdian masyarakat karena lokasi ini menyimpan segenap potensi. Masyarakat bisa mengembangkan potensi wilayahnya dengan melakukan konservasi , salah satunya konservasi mangrove . Hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai budidaya, sebagai upaya mencegah banjir dan rob, dan juga sebagai tempat konservasi dan tempat wisata. Penanaman pohon mangrove sebagai rehabilitasi pantai dilakukan dengan langsung ditanam di tanah dengan melibatkan segenap pihak. Kolaborasi antara sektor wisata, pemerintah daerah dan masyarakat dalam konservasi mangrove harus diintegrasikan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove disamping agar terjaga konservasi mangrove juga akan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dikhususkan pada penguatan potensi wilayah, dengan sasaran warga di kawasan Pantai Cermin. Tempat kegiatan mengambil lokasi penyelenggaraan di Kawasan Mangrove Pantai Cermin.Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini terbagi dalam 3 kegiatan utama yaitu pemberian materi (workshop), pendampingan kelompok dan sharing antar kelompok. Kata Kunci: Mangrove, wisata, Pantai Cermin
Peran Advokat dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pemerasan di Media Sosial Paula Angel Sianipar; July Esther
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i2.13093

Abstract

Penelitian ini membahas peran advokat dalam menganalisis tindak pidana penipuan dan pemerasan yang dilakukan melalui penggunaan akun palsu di media sosial. Fenomena ini semakin marak seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital, di mana pelaku memanfaatkan identitas palsu untuk menipu atau memeras korban. Analisis yuridis menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut dapat dijerat dengan ketentuan KUHP, seperti Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 368 dan 369 tentang pemerasan, serta Pasal 372 tentang penggelapan, yang kemudian diperkuat dengan UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan 29. Peran advokat dalam konteks ini mencakup pemberian konsultasi hukum, pendampingan dalam proses litigasi, perlindungan hak korban, hingga edukasi hukum digital untuk mencegah kejahatan serupa. Namun, advokat juga menghadapi tantangan, seperti kesulitan pembuktian identitas pelaku, keterbatasan bukti elektronik, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta hambatan yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini menegaskan bahwa advokat bukan hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai agen preventif dan transformatif dalam melindungi korban serta mendorong penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Implementation of Absentia Trials in Corruption Cases Natal Gurning; July Esther; Roida Nababan
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 4 No. 3 (2025): March 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v4i3.94

Abstract

The settlement of a case should present the defendant in court, but in In Absentia trials, especially regarding corruption cases, can be carried out even without the presence of the defendant. This study aims to find out the legal regulations in absentia regarding Corruption and the judge's considerations in deciding cases in absentia against corruption cases number 71 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PN MDN. This study uses a normative legal research method, namely legal research carried out by reviewing legal library materials and secondary data. In Absentia regulations are contained in Article 38 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. In absentia trials against corruption cases are not only to create a deterrent effect but also to save state assets. One of the things that plays a role as a basis for judges' considerations in deciding cases In Absentia against corruption is to review the aggravating and mitigating conditions for the perpetrator. One of the aggravating conditions in this In Absentia case is that the perpetrator is not cooperative and runs away from the legal process that ensnares him.
The Political Legal Evolution of the Formation of the National Criminal Code: A Legal History Study on the Decentralization of Indonesian Criminal Law Sabar Ganda Sitorus; Daniel Sidauruk; Juandi Juandi; Anugerah Novantri Zebua; July Esther
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 5 No. 3 (2026): August 2026
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v5i3.17189

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP) marks a fundamental turning point in the history of Indonesian law, ending over a century of reliance on the  Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsc Indië (WvSI) a legacy of the Dutch colonial regime. This study aims to comprehensively analyze the evolution of the legal politics behind the National Criminal Code's formation and to examine the depth of its criminal law decolonization from a legal-historical perspective. The research employs a normative legal research method (doctrinal legal research) utilizing historical, statutory, and conceptual approaches. The findings reveal that the evolution of the National Criminal Code's legal politics unfolded over nearly six decades, reflecting an ideological transformation from a colonial-positivist legal framework to one grounded in the philosophy of Pancasila. The decolonization of Indonesian criminal law transcends mere formal-juridical replacement of legislation; it encompasses substantial ideological dimensions. This is evidenced by the recognition of the principle of material legality (living law), the paradigm shift in sentencing from retributive justice toward restorative, corrective, and rehabilitative justice, and the reform of the sentencing system through the "double-track system."
Co-Authors Alex Denischael Berutu Anugerah Novantri Zebua Ariel Pasudeo Hutabarat Daniel Sidauruk Delon Austin Sirait Eri Samah Fitri Santa Girsang Herlina Manullang ISMAYANI ISMAYANI Juandi Juandi Jusnizar Sinaga Martono Anggusti Misdawati, Misdawati Natal Gurning Paula Angel Sianipar Roida Nababan Sabar Ganda Sitorus Teja Rinanda