Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Sultan Agung Notary Law Review JUDGE: Jurnal Hukum Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan
July Esther
Universitas HKBP Nommensen Medan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Legal Analysis of The Proof Strength of Visum Et Repertum in Cases of Assault Resulting in Death (Decision Number 1294/2025Pid.B/PN Mdn) Ariel Pasudeo Hutabarat; July Esther; Jusnizar Sinaga
Sultan Agung Notary Law Review Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v8i1.51975

Abstract

Criminal evidence is crucial for justice, where Visum Et Repertum as expert testimony (Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code) proves the causal relationship between the assault and the victim's death. This case involves defendants Revan Rainsyah and Hanif who committed assault together against Fajar Marlaba Khudri on May 2, 2025 in Medan, using sharp weapons until the victim died. The research is normative, prescriptive, and analytical juridical, examining positive legal norms, court decisions, and theories such as negative wettelijk bewijsstelsel and presumption of innocence. The approach includes a statute approach (Criminal Procedure Code Articles 184-188), a case approach (analysis of decisions), and a conceptual approach (doctrine of evidence). Visum Et Repertum Number 45 / VER / V / 2025 / RS Bhayangkara (dr. Surjit Singh, Sp.FK) proves head lacerations, skull fractures, and brain hemorrhages on the victim's body, strengthening witness testimony, clues, and forming the judge's conviction. The judge fulfilled the elements of Article 354 paragraph 2 in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code, imposing a sentence of 7 years and 6 months in prison for each defendant, taking into account aggravating factors (victim's death, public unrest) and mitigating factors (regret, zero recidivism).
Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Kasus Wanprestasi Transaksi Online Delon Austin Sirait; July Esther
Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 05 (2025)
Publisher : Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55102/alyasini.v10i05.94

Abstract

The development of digital technology has driven the growth of buying and selling transactions through marketplace platforms. However, this phenomenon is not free from the risk of default by sellers, such as delivery of goods that do not match, late delivery, or goods not delivered at all. In this context, marketplaces as digital platform providers have a strategic role in providing legal protection for consumers. This study aims to examine the definition of default in online transactions according to Indonesian law, analyze the forms of marketplace legal responsibility, identify legal remedies that consumers can take, and evaluate consumer legal protection based on applicable laws and regulations. The research method used is a literature study with a qualitative approach. The results show that default in online transactions constitutes a violation of electronic contracts as regulated in the Civil Code and the ITE Law. Marketplaces can be held legally responsible if they are negligent in carrying out their obligations to supervise and protect consumers. Consumers have the right to pursue legal remedies through complaints to the National Consumer Protection Agency (BPKN), the Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM), or through litigation. Regulations that protect consumers include Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the ITE Law. This research contributes to strengthening the legal position of consumers in the digital commerce ecosystem.
Analisis Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Fitri Santa Girsang; July Esther
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1814

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis peranan advokat dalam pendampingan hukum dan bagaimana hambatan yang dihadapi advokat dalam memberikan pendampingan hukum terhadap klien dalam tindak pidana penggelapan dan penipuan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengacu kepada undang-undang advokat, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Peran advokat meliputi: memberikan pendapat hukum, melakukan pembelaan terhadap klien dan melakukan pendampingan hukum untuk menjamin hak-hak kliennya. Namun, faktanya di lapangan advokat sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mendampingi klien, seperti: keterbatasan alat bukti untuk membuat argumen pembelaan terhadap klien dan klien terkadang tidak bersikap terbuka dan jujur kepada advokat. Kesimpulan menegaskan akan pentingnya peran advokat dalam mewujudkan due process of law, namun diperlukan penguatan integritas, kemandirian, dan kesetaraan kewenangan advokat dengan penegak hukum lainnya untuk mengatasi hambatan tersebut dan mencapai keadilan prosedural yang maksimal.
AMBIGUITAS DALAM PENENTUAN TITIK BERAT KERUGIAN SERTA IMPLIKASI TERHADAP PROSES ALIH PERKARA OLEH PERADILAN YANG BERWENANG PADA PERADILAN KONEKSITAS Alex Denischael Berutu; July Esther
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1842

Abstract

Peradilan koneksitas di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 89-94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 198-203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai mekanisme penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dari lingkungan umum dan militer secara bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan eksekusi koneksitas serta permasalahan ambiguitas kewenangan yang muncul dalam praktik penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif disertai dimensi empiris melalui analisis peraturan, studi kasus, dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa penentuan lembaga yang berwenang merujuk pada penelitian titik berat kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, namun praktiknya masih mencatat ketidakjelasan standar pengukuran kerugian dan kategori tindak pidana yang dapat ditangani. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta kendala dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi pembaruan regulasi dalam RUU KUHAP diusulkan untuk menetapkan batas nominal kerugian, memperkuat asas dominus litis dengan sistem pemrosesan tunggal, serta mengatur komposisi hakim gabungan demi menjamin keadilan dan efisiensi pengujian koneksitas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam melindungi sistem pidana nasional yang bersifat integratif antara pelanggaran sipil dan militer di Indonesia.
Penggabungan Perkara Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi July Esther; Martono Anggusti; Roida Nababan; Alex Denischael Berutu
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 11 (2025): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.3008

Abstract

This study examines the possibility of joining environmental destruction crimes and corruption offenses before the Corruption Crimes Court. It employs normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the limited jurisdiction of the Corruption Court under Article 6 of Law No. 46 of 2009 obstructs the implementation of fast, simple, and low-cost justice, as environmental cases must be tried separately. In fact, the concurrence doctrine under the Criminal Code allows case consolidation. Therefore, this study recommends expanding the Court’s jurisdiction and establishing integrated prosecution guidelines to enhance legal effectiveness.
Co-Authors Alex Denischael Berutu Ariel Pasudeo Hutabarat Delon Austin Sirait Fitri Santa Girsang Jusnizar Sinaga Martono Anggusti Roida Nababan