Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Hukum Unsulbar
Airi Safrijal
Universitas Muhammadiyah Aceh
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN HUKUM ADAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Airi Safrijal
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v6i16.477

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan negara Indonesia sebagai hukumini sangat jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD1945 menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan landasanpandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan bangsa. UUD 1945dengan tegas mengakui keberadan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnyasebagaimana disebutkan pada Pasal 18B (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negaramengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhaktradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hukumadat adalah hokum tidak tertulis, dia hidup, tumbuh dan berkembang dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati setiap kelompok masyarakat. Kedudukan hokum adat dalam masyarakat adat Aceh sangat jelas terlihat sampaisaat ini, dimana eksistensi hukum adat selalu dipertahankan oleh masyarakatnya.Kata Kunci: Kedudukan Hukum Adat, Dalam Sistem Hukum Nasional, dan di Aceh.
Penegakan Hukum Terhadap Penyedia Fasilitas Yang Memberikan Peluang Terjadinya Jarimah Maisir Airi Safrijal; Sahardiani Sahardiani
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i2.894

Abstract

Enforcement of jinayat law against organizers and providers of facilities / places that can occur Maisir (gambling) in the city of Banda Aceh is currently not in accordance with applicable regulations as stated in Article 20 of Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law, namely "Every person who intentionally organizes, provides facilities, or finances to Jarimah Maisir (gambling) as referred in Article 18 and Article 19 of the Qanun is threatened with 'Uqubat Ta'zir (caning) at most 45 (forty five) times and/or a maximum fine of 450 (four hundred fifty) grams of pure gold and/or imprisonment of no longer than 45 (forty five) months”. Thereare several things that need to be considered by Banda Aceh City governmentrelated to the implementation of the Jinayat Law in Aceh, namely optimizing theapplication of caning, as well as increasing community participation in theenforcement of Islamic Sharia.
Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Yang Tidak Memiliki Izin Zia Devi Destari; Airi Safrijal
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.926

Abstract

Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 67, dan Pasal 74, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Penerapan pidana terhadap pelaku usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang merusak lingkungan hidup tanpa memiliki IUP, IPR, dan IUPK, masih belum maksimal karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu selama 1 (satu) tahun dan denda senilai Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah). Hambatan dalam menanggulanginya adalah belum efektifnya mitra kerja khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat sedangkan upaya pencegahannya dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif.
Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Derry Aris Munandar; Airi Safrijal
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.882

Abstract

Theft is regulated in Article 362 through Article 367 of the Indonesian CriminalCode (KUHP). In this study specifically the criminal act of theft which is aggravated as stipulated in Article 363 paragraph (1) point 3, point 4 and point 5 and paragraph (2). The causes of motorcycle crime are carried out jointly because of economic factors, educational factors, individual factors, and environmental factors. The application of the criminal act against the perpetrators has not yet run maximally because the sentence imposed is still very mild with the defendant regretting his actions, promising not to repeat his actions, being polite, being straightforward in court, and having never been convicted therefore the judge must give the punishment according to the consequences of the theft can harm others.
PENERAPAN PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA MASYARAKAT ADAT ACEH Airi Safrijal; Afifuddin Afifuddin; Siti Mirilda Putri
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i2.13650

Abstract

Hukum adat meulangga atau hukum pidana adat memiliki sifat yaitu pertama: tidak menganut prinsip asas legalitas. kedua: menyeluruh dan menyatu. ketiga: model penyelesaian perkara tidak membeda-bedakan antara lapangan hukum pidana maupun perkara perdata. Dalam hukum adat meulangga atau hukum pidana adat yang berbasis pada hukum adat Aceh maka apabila terjadi perkara atau masalah menekankan pada prinsip membeda-bedakan permasalahan. Bahwasanya hukum adat meulangga atau hukum pidana adat yang berbasis pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Aceh mengenal beberapa macam bentuk hukuman adat atau jenis-jenis hukuman adat atau sanksi adat dimana ketentuan hukuman tersebut ditetapkan sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk dan penerapan hukuman adat dalam penyelesaian perkara pidana. Metode penelitian dalam penulisan ini penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library resecrh) dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal dan bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian. Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan narasumber karena narasumber dianggap orang yang mengetahui sumber hukum hukum adat. Adapun bentuk hukuman adat berupa: Peng seudeukah (uang sedekah), Sie kameeng (Memotong kambing), Ija puteh (kain putih), Peusijuk (menepung tawari), Peumat Jaroe (bersalaman), dan Pengambilan (perampasan) barang. Penerapan hukuman adat serta pertanggungjawaban hukuman adat atau sanksi adat pada dasarnya diberikan dan dimintakan pertanggungjawaban itu pada si pelaku. Namun, apabila si pelaku tidak mampu bertanggungjawab maka, hukuman adat atau sanksi adat tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada ahli warisnya seperti (ayahnya, kerabatanya atau kepala desanya) apabila pelaku dalam hal ini tidak/belum mampu bertanggungjawab.
Pemenuhan Hak Korban Jarimah Menurut Qanun Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Airi Safrijal; Nurhafifah Nurhafifah; Nora Mia Azmi
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 3 No. 2 (2026): Februari
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v3i2.5499

Abstract

Restitution is a form of fulfillment of victims’ rights as part of uqubat aimed at protecting the interests of victims, particularly victims of rape crimes. This study aims to analyze the legal regulation of restitution for victims of rape under Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022, as well as to examine the obstacles in fulfilling restitution rights for victims of criminal offenses. The research method employed is normative legal research using a library research approach by examining statutory regulations, legal doctrines, books, journals, and other relevant legal materials. The results of the study indicate that restitution for victims of rape has been normatively regulated in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning the Procedures for the Settlement of Applications and the Provision of Restitution and Compensation to Victims of Crimes. Restitution constitutes the right of the victim, the obligation of which is imposed on the perpetrator or the perpetrator’s parents and may be granted upon the victim’s request to the judge during court proceedings. However, the fulfillment of restitution rights faces obstacles, particularly the lack of awareness among victims, their families, and the community regarding the existence of restitution rights as regulated in the Qanun and the Supreme Court Regulation. Therefore, it is concluded that greater efforts are required from the government and relevant institutions to conduct legal socialization and enhance public awareness to ensure the effective fulfillment of restitution rights for victims of criminal offenses..
LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AGAINST EARLY MARRIAGE Nurhafni Nurhafni; Rahmiati Rahmiati; Gandung Sulistio Nugroho; Airi Safrijal
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v10i1.15039

Abstract

ABSTRACTThis study aims to analyze the urgency of legal protection for children against early marriage practices within the jurisdiction of the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Although the Marriage Law has established a minimum age limit of 19 years, the phenomenon of marriage dispensation continues to occur with various complex backgrounds. Utilizing an empirical juridical research method, this study examines the implementation of law in society through statutory and case approaches. The results indicate six primary determinants driving early marriage: economic factors, low education levels, parental influence, matchmaking practices, social environmental pressure, and personal factors or free association. Judges at the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh grant dispensation requests based on considerations of humanity, safety of life, educational continuity, and protection of offspring. Legal protection for children in this context refers to the guarantee of human rights to marry of free will without coercion as regulated in Article 10 paragraph (2) of the Human Rights Law, as well as preventive efforts through the collective responsibility of families and the government. 
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MASYARAKAT INDONESIA KHUSUSNYA DI ACEH Airi Safrijal; Syarifah Sarah Natasya; Irfan Iryadi; Md. Mahbubul Haque
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6370

Abstract

Penyelenggaraan dan penegakan hukum pidana adat dalam masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat Aceh telah dimulai sejak negara Indonesia ini ada. Penyelesaian perkara-perkara pidana dalam masyarakat Aceh dengan pendekatan jasa adat selalu dikedepankan guna mewujudkan kerukunan, kedamaian dan keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat Aceh. Jenis penelitian yang digunakan, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan telaah kepustakaan berupa undang-undang, buku teks, artikel yang relevan sepanjang ada kaitannya dengan permasalahan, dan melakukan wawancara yang mendalam dengan narasumber yang berkenaan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi hukum pidana adat di Aceh dalam hukum pidana nasional, dan bentuk-bentuk hukuman adat. Eksistensi dan keberadaan hukum pidana adat di Indonesia khususnya di Aceh dapat dikatakan bahwa hukum pidana adat mampu memperlihatkan eksistensinya baik secara sosiologis maupun secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bahkan eksistensinya ini telah menjadi “ruhnya” berlaku UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana diamanatkan dalam bagian menimbang pada huruf c, dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), jo Pasal 66 ayat (1) huruf f UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bentuk-bentuk hukuman adat yang berkembang dalam masyarakat Aceh yaitu “peumat jaroe” dan “peusijuk” serta hukuman adat sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
Co-Authors Afifuddin Afifuddin Derry Aris Munandar Gandung Sulistio Nugroho Irfan Iryadi Md. Mahbubul Haque Nora Mia Azmi Nurhafifah Nurhafifah Nurhafni Nurhafni Rahmiati Rahmiati Sahardiani Sahardiani Siti Mirilda Putri Syarifah Sarah Natasya Zia Devi Destari