Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Andriyanto Andriyanto
Universitas Widya Gama Malang
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia Ervina Gosal; Sirajuddin Sirajuddin; Andriyanto Andriyanto
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.621

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia dari perspektif yuridis normatif. Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan khusus mengenai mekanisme mediasi medis, termasuk perlindungan hukum bagi mediator dan tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, serta dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menitikberatkan pada substansi, struktur, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sengketa medis belum efektif secara normatif akibat kelemahan substansi hukum, ketiadaan lembaga mediasi khusus di bidang kesehatan, dan rendahnya budaya penyelesaian sengketa non-litigasi di masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi pelaksana khusus serta lembaga mediasi nasional di bidang kesehatan guna meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik.
Kewenangan Dokter Umum Dalam Meracik Krim Etiket Biru untuk Perawatan Medis Estetika Janet Tjondro; Zahir Rusyad; Andriyanto Andriyanto
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.724

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis kewenangan dokter dalam peracikan dan pemberian krim etiket biru serta mengidentifikasi konsekuensi yuridis atas praktik estetika medis tanpa kompetensi yang tepat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap hukum kesehatan Indonesia, UU Kesehatan 2023, PP 28/2024, serta regulasi kefarmasian dan praktik kedokteran. Hasil menunjukkan krim etiket biru tergolong sediaan obat sehingga tunduk pada ketentuan peracikan dan pengawasan farmasi yang mensyaratkan kompetensi apoteker. Dokter estetika berwenang memberikan terapi, tetapi tidak dapat meracik sediaan topikal secara mandiri kecuali melalui kolaborasi dengan apoteker. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan kompetensi dan kewenangan dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, hingga pidana. Penelitian menyimpulkan perlunya penataan standar layanan estetika medis melalui penguatan regulasi kompetensi, kolaborasi interprofesional, dan pengawasan distribusi sediaan topikal demi keselamatan pasien serta kepastian hukum.
Kewajiban Edukasi Kesehatan di Puskesmas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Weny Gunawan; Djoko Imbawani Atmadjaja; Andriyanto Andriyanto
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.766

Abstract

Artikel ini menganalisis aspek yuridis tentang pelaksanaan edukasi kesehatan di Puskesmas menurut perspektif HAM, khususnya pemenuhan hak atas informasi kesehatan. Secara yuridis, negara memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat menerima edukasi sebagai upaya promotif-preventif. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan dominasi pelayanan kuratif, yang berdampak terabaikannya edukasi. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan dua hambatan yuridis-kebijakan utama. Pertama, standar akreditasi dan evaluasi mutu Puskesmas belum memberikan bobot penilaian yang dominan (minimal 60%) pada indikator UKM, yang memuat edukasi dan literasi kesehatan. Kedua, regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait insentif pendanaan belum secara signifikan mengaitkan besaran insentif dengan capaian UKM. Kondisi ini menciptakan dorongan kelembagaan yang keliru dan bertentangan dengan mandat undang-undang untuk mengutamakan upaya promotif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi total standar akreditasi dan penyesuaian regulasi JKN untuk menjamin state obligation Puskesmas dalam pemenuhan hak atas edukasi kesehatan.
Co-Authors Djoko Imbawani Atmadjaja Ervina Gosal Janet Tjondro Sirajuddin Sirajuddin Weny Gunawan Zahir Rusyad