Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Prosidia Widya Saintek Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Zahir Rusyad
Universitas Widya Gama Malang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Transportation Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kewenangan Dokter Umum Dalam Meracik Krim Etiket Biru untuk Perawatan Medis Estetika Janet Tjondro; Zahir Rusyad; Andriyanto Andriyanto
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.724

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis kewenangan dokter dalam peracikan dan pemberian krim etiket biru serta mengidentifikasi konsekuensi yuridis atas praktik estetika medis tanpa kompetensi yang tepat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap hukum kesehatan Indonesia, UU Kesehatan 2023, PP 28/2024, serta regulasi kefarmasian dan praktik kedokteran. Hasil menunjukkan krim etiket biru tergolong sediaan obat sehingga tunduk pada ketentuan peracikan dan pengawasan farmasi yang mensyaratkan kompetensi apoteker. Dokter estetika berwenang memberikan terapi, tetapi tidak dapat meracik sediaan topikal secara mandiri kecuali melalui kolaborasi dengan apoteker. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan kompetensi dan kewenangan dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, hingga pidana. Penelitian menyimpulkan perlunya penataan standar layanan estetika medis melalui penguatan regulasi kompetensi, kolaborasi interprofesional, dan pengawasan distribusi sediaan topikal demi keselamatan pasien serta kepastian hukum.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH NAGEKEO DALAM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT Emerentiana Reni Wahjuningsih; Purnawan Negara; Zahir Rusyad
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.846

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam pengelolaan limbah medis padat, suatu isu penting yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU No.32 Tahun 2009. Meskipun berbagai regulasi nasional seperti PP No.22/2021, PermenLHK No.6/2021, dan PMK No.18/2020 telah mengatur pengelolaan limbah B3 dan limbah medis, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengombinasikan studi dokumen dan data lapangan melalui wawancara dan observasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta fasilitas kesehatan di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya regulasi lokal yang secara teknis mengatur limbah medis padat, sehingga pengelolaan di fasilitas kesehatan berjalan tidak seragam. Beberapa puskesmas masih melakukan pembakaran limbah infeksius dan belum memenuhi standar pemilahan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah. Keterbatasan sarana, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia turut menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya efektifitas kebijakan. Dari perspektif teori kewenangan, teori kebijakan publik, dan teori efektifitas hukum, situasi ini mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan atribusi dan delegasi kewenangan oleh pemerintah daerah dalam pembentukan regulasi dan pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati khusus limbah medis sebagai turunan dari Perda RPPLH serta penguatan mekanisme pengawasan lintas perangkat daerah. Pengaturan teknis yang lebih jelas diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kualitas pengelolaan limbah medis, dan melindungi masyarakat dari risiko pencemaran serta masalah kesehatan.Kata kunci : Pengelolaan limbah medis, Pemerintah Daerah, Efektifitas Kebijakan, Kewenangan Daerah, Perlindungan Lingkungan
PENGUATAN ORGANISASI KOMUNITAS TEGALSARI MARITIM DESA SIDODADI, KABUPATEN MALANG UNTUK PENGEMBANGAN JARINGAN DAN KAPASITAS SOSIAL EKOLOGIS Purnawan Dwikora Negara; Tri Wardhani; Widhi Handoko; Lukman Hakim; zahir Rusyad; Sirajuddin Sirajuddin
Prosidia Widya Saintek Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan desa pesisir menuntut penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat agar mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan global. Organisasi komunitas pesisir memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan hasil kegiatan pengabdian masyarakat dalam penguatan Organisasi Komunitas Tegalsari Maritim (KTM) di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Kegiatan dilaksanakan pada Oktober–Desember 2025 dengan pendekatan partisipatif, sosial ekologis, Asset-Based Community Development (ABCD), serta pemanfaatan inovasi dan teknologi digital. Metode kegiatan meliputi forum rembuk komunitas, pelatihan manajemen organisasi, pengelolaan sumber daya maritim berkelanjutan, kewirausahaan, dan literasi digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat, terbentuknya struktur organisasi KTM yang lebih solid, berkembangnya jaringan kemitraan dengan pemerintah, LSM, akademisi, dan pelaku usaha, serta meningkatnya kapasitas sosial ekologis anggota komunitas. Kegiatan ini juga mendorong pengembangan program berbasis potensi lokal, seperti konservasi mangrove, ekowisata pesisir, dan penguatan ekonomi rumah tangga. Secara keseluruhan, penguatan organisasi KTM terbukti efektif dalam mewujudkan komunitas pesisir yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan serta mendukung pembangunan desa berbasis otonomi dan kearifan lokal.
HAK RETENSI ADVOKAT DAN UNSUR MENS REA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM MENJALANKAN PROFESI Zulkarnain Zulkarnain; Zahir Rusyad
Prosidia Widya Saintek Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriminalisasi terhadap advokat dalam menjalankan profesinya semakin sering terjadi, terutama ketika sengketa keperdataan antara advokat dan klien dialihkan ke ranah pidana. Penelitian ini menganalisis hubungan hukum advokat dan klien, mengkaji pula unsur tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 486 KUHP, serta menilai penerapan prinsip Due Process of Law dalam proses penyelidikan terhadap advokat yang menjalankan profesinya. Dengan menggunakan metode normative legal research dan dengan pendekatan Statue approach, conceptual, dan case approach peneliti telah menelaah dokumen perkara, ketentuan hukum, serta doktrin hukum pidana. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan advokat-klien secara hukum merupakan hubungan keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik, termasuk hak advokat untuk memperoleh honorarium dan menggunakan hak retensi atas dokumen (berkas berharga) klien sepanjang dilakukan dengan itikad baik (goog fatih). Penahanan sementara terhadap dokumen milik klien tersebut, yang dilakukan dalam rangka memperoleh jaminan terpenuhinya hak advokat, tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana penggelapan karena tidak ada mens rea maupun perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penerapan Pasal 486 KUHP harus dilakukan secara hati-hati dan harus mengedepankan Due Process of Law Principle agar tidak mudah mengkriminalisai tindakan profesional advokat.
KEWAJIBAN ETIK ADVOKAT PENGGANTI TERHADAP HAK RETENSI DALAM PERSPEKTIF OFFICIUM NOBILE Zahir Rusyad; Zulkarnain Zulkarnain
Prosidia Widya Saintek Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan hukum antara advokat dan klien pada dasarnya merupakan hubungan pemberian kuasa yang dilandasi asas kepercayaan (fiduciary relationship), sehingga melahirkan hak dan kewajiban timbal balik, termasuk hak retensi advokat atas dokumen milik klien apabila kewajiban pembayaran jasa hukum belum dipenuhi. Permasalahan muncul ketika klien mencabut kuasa dan menunjuk advokat pengganti tanpa memperhatikan keberadaan hak retensi maupun penyelesaian hubungan hukum dengan advokat sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban etik advokat pengganti terhadap hak retensi advokat terdahulu dalam perspektif officium nobile. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Kode Etik Advokat Indonesia, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak retensi merupakan hak keperdataan yang memperoleh perlindungan hukum sepanjang dijalankan dengan iktikad baik dan proporsional. Di sisi lain, advokat pengganti secara etik berkewajiban menjunjung prinsip professional courtesy dengan melakukan komunikasi dan koordinasi profesional terhadap advokat sebelumnya apabila diketahui masih terdapat sengketa honorarium atau hak retensi. Kewajiban tersebut merupakan manifestasi kehormatan profesi (officium nobile) yang bertujuan menjaga integritas, solidaritas profesi, dan kepastian hukum.
Co-Authors Andriyanto Andriyanto Emerentiana Reni Wahjuningsih Janet Tjondro Lukman Hakim Purnawan Dwikora Negara Purnawan Negara Sirajuddin Sirajuddin Tri Wardhani Widhi Handoko Zulkarnain Zulkarnain