Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Transparansi Hukum Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peran Sertifikat Hak Milik Dalam Pembuktian Kepemilikan Tanah dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengeketa Agraria Ni Putu Ayu Ica Deby Melati; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; I Gede Agus Kurniawan; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.654

Abstract

Penelitian ini membahas meningkatnya sengketa pertanahan di Indonesia, khususnya penyerobotan tanah akibat tumpang tindih klaim, lemahnya administrasi, dan ketidakpastian hukum. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan pendekatan regulasi, penelitian ini menganalisis dasar hukum Hak Milik, pendaftaran tanah, serta kedudukan sertipikat dalam sistem agraria nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) merupakan alat bukti terkuat karena diterbitkan secara sah dan diakui oleh UUPA dan peraturan pendaftaran tanah. Dalam proses peradilan, pemegang SHM memiliki posisi hukum paling kuat sepanjang sertipikat tersebut otentik dan tidak cacat hukum. Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada pembeli beritikad baik, sehingga kekuatan pembuktian sertipikat dan prinsip perlindungan pembeli menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah di Indonesia.
Analisis Perbuatan Melawan Hukum Penyalahgunaan Wewenang pada Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli dalam Suatu Kajian atas Unsur dan Akibat Hukumnya Chelsia Yap; Dewa Ayu Putri Sukadana; Dewa Krisna Prasada; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.656

Abstract

Isu krusial dalam sistem hukum pertanahan Indonesia adalah maraknya sengketa Peralihan Hak Atas Tanah yang didasari Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang melampaui sengketa jual beli informal dan melibatkan rekayasa administrasi formal. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan sebagai sarana litigasi untuk menguji validitas akta otentik dan memulihkan hak korban. Studi kasus yang menjadi fokus adalah Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Dps, yang menonjol karena Tergugat menggunakan pemalsuan identitas dan penerbitan Kuasa Menjual Palsu serta Akta Jual Beli (AJB) pada hari yang sama. Keunikan ini menantang prinsip Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang mewajibkan otentikasi di hadapan PPAT. Melalui metode analisis hukum normatif serta studi kasus, penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian PMH oleh hakim serta mendalami bagaimana putusan litigasi mampu mengembalikan hak Penggugat (restitutio in integrum) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta ketidakhadiran fisik Penggugat di luar negeri menjadi bukti material yang meruntuhkan formalitas akta dan membuktikan cacat kehendak, sehingga sertipikat yang terbit harus dinyatakan batal demi hukum. Keputusan ini menegaskan bahwa integritas substansi hukum harus lebih diutamakan daripada legalitas administrasi semu, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan akta otentik dalam praktik jual-beli tanah. Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum (PMH); Peralihan Hak Atas Tanah; Akta Jual Beli; Putusan Pengadilan; Kepastian Hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KESALAHAN PENGETIKAN DALAM PEMBUATAN MINUTA AKTA Giovanka Melati Angeline Hutagalung; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Kadek Julia Mahadewi; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7356

Abstract

ABSTRAKNotaris adalah pejabat publik yang memperoleh kewenangan dari negara untukmembuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian penuh. Dalammenjalankan tugas tersebut, notaris wajib bekerja dengan ketelitian dan akurasitinggi. Kesalahan kecil seperti kekeliruan pengetikan dalam redaksi akta dapatmenimbulkan akibat hukum bagi para pihak maupun bagi notaris. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapatdikenakan kepada notaris akibat kesalahan ketik dalam akta, serta mengidentifikasilangkah pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kelalaian.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturanperundang-undangan dan analisis konsep. Sumber hukum utama adalah UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta diperkuat oleh literatur dan jurnalilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan ketik yang disebabkankelalaian notaris dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata, administratif,maupun etis, tergantung tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya.Pencegahan memerlukan ketelitian, mekanisme verifikasi, serta komitmen terhadapprinsip kehati-hatian dan profesionalisme.Kata Kunci : Notaris, Pertanggungjawaban Hukum, Kelalaian, Minuta Akta,Kesalahan Pengetikan
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERTAHAP Ni Made Dinda Ayu Vijayanti; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; I Gede Agus Kurniawan; Kadek Julia Mahadewi
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7359

Abstract

AbstrakPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Bertahap merupakan perjanjianpendahuluan antara penjual dengan pembeli yang sistem transaksi pelunasannyadilakukan dengan sistem pembayaran secara bertahap, sebelum beralihnya hak atastanah. Dalam praktiknya, PPJB Bertahap ini masih seringkali menimbulkanpermasalahan hukum, terutama apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhikesepakatan diawal atau melanggar apa yang telah disepakati bersama. Penelitianini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam memastikan keabsahandokumen dalam PPJB bertahap serta mengidentifikasi langkah-langkah preventifyang dapat dilakukan oleh notaris agar terhindar dari resiko hukum yang ada.Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Datadiperoleh langsung dari Kantor Notaris I Gusti Agung Putra Wiryawan, S.H.,M.Kn, yang berada di kabupaten Tabanan, Bali. Hasil penelitian menunjukkanbahwa notaris memiliki peranan yang sangat penting sebagai pejabat publik yangdapat menjamin keabsahan dan keautentikan akta, menyimpan dokumen dansertifikat secara aman, serta dapat memberikan perlindungan bagi kedua belahpihak. Notaris juga akan memberikan upaya-upaya preventif, memberikanpenyuluhan hukum, serta akan mencantumkan klausula perlindungan ke dalamperjanjian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akanpemahaman terhadap masyarakat dan praktisi hukum terkait peranan notaris dalammenjamin keabsahan serta kepastian hukum dalam PPJB Bertahap.Kata Kunci: Notaris, PPJB Bertahap, Kepastian Hukum, Akta Autentik,Penyimpanan Dokumen
ANALISIS PERKEMBANGAN PARADIGMA CYBER NOTARY: SINTESIS ATAS PROBLEMATIKA PENGATURAN CYBER NOTARY DI INDONESIA Ni Putu Kompiang Ratna Dewi; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5115

Abstract

This article aims to understand and analyze the development of the cyber notary paradigm in order to achieve a synthesis of the dialectical problems of cyber notary regulation in Indonesia. This scientific article is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. This research shows that the bias in understanding cyber notaries paradigm in Indonesia which emphasizes modernization of the implementation of notary authority has resulted in the regulation regarding cyber notaries to this day still standing in place. So, it is necessary to separate the concept of the cyber notary as a way to provide legal certainty and protection in electronic transactions by modernizing the implementation of notary authority by utilizing technology. The modernization of the implementation of the notary's authority should be studied carefully so as not to deny the basic principles of the implementation of the notary's authority. While the implementation of the cyber notary as providing legal certainty and protection in electronic transactions should focus on reviewing and regulating the types of electronic transactions, the relevance of the notary's office area, notary legal instruments/products, the strength of evidence and dispute settlement procedures as well as the special expertise that a notary must have to support the implementation of cyber notaries.
Co-Authors Chelsia Yap Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Krisna Prasada Giovanka Melati Angeline Hutagalung I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari Kadek Julia Mahadewi Ni Made Dinda Ayu Vijayanti Ni Putu Ayu Ica Deby Melati Ni Putu Kompiang Ratna Dewi