Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Perspektif Penologi dan Sistem Penitensier Indonesia Uci Febriani; Bella Ananda Sari; Muhammad Edwar; Ria Anggraeni Utami
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2026): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine community service punishment as an alternative sentencing in the perspective of penology and the Indonesian penitentiary system and to analyze the legal position of community service punishment within the Indonesian criminal sentencing system under the new Criminal Code. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The results show that community service punishment in the new Criminal Code has the position as a principal punishment that serves as an alternative to short-term imprisonment and fines and is categorized as a non-custodial sentence. From the perspective of penology, community service punishment reflects rehabilitative, reintegrative, and restorative justice-oriented sentencing. In the correctional system, community service punishment can be a solution to prison overcrowding and supports the correctional objective of rehabilitation and social reintegration of offenders. However, its implementation still requires technical regulations, supervision mechanisms, and institutional readiness to ensure effective application within the Indonesian criminal justice system.
Batasan Yurisdiksi Universal dalam Penegakan Kejahatan Internasional Bella Ananda Sari; Wevy Efticha Sary
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4990

Abstract

Pelayanan Yurisdiksi universal merupakan prinsip hukum pidana internasional yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa memperhatikan lokasi kejahatan maupun kewarganegaraan pelaku dan korban. Penerapan prinsip ini dalam praktik tidak bersifat tanpa batas, melainkan dibatasi oleh norma hukum internasional dan praktik negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan yurisdiksi universal dalam penegakan kejahatan internasional serta mengkaji penerapannya beserta kendala yuridis dan politis yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis instrumen hukum internasional, literatur, dan praktik negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan yurisdiksi universal meliputi pembatasan berdasarkan jenis kejahatan internasional yang serius, keberadaan pelaku di wilayah negara penuntut, prinsip komplementaritas dengan yurisdiksi nasional, serta penghormatan terhadap imunitas pejabat negara. Penerapan yurisdiksi universal berperan sebagai mekanisme pelengkap dalam mencegah impunitas, namun implementasinya menghadapi kendala perbedaan pengaturan nasional dan pertimbangan politik antarnegara. Kejelasan batasan yurisdiksi universal diperlukan agar penerapannya tetap sejalan dengan hukum internasional dan efektif dalam mendukung akuntabilitas atas kejahatan internasional.