Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Justiciabelen (JJ) Jurnal Hukum Pelita Jurnal Hukum Mimbar Justitia Society: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Cucun Cundaya Fitria Sari
Universitas Kuningan
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penerapan Kewenangan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Cucun Cundaya Fitria Sari; Gios Adhyaksa; Suwari Akhmaddhian; Muhammad Raihan Pratama
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6391

Abstract

Abuse of position through extortion constitutes a form of power misuse that significantly The purpose of this study is to determine and analyze the regulation and application of the prosecutor's authority in implementing diversion for children in conflict with the law in Cirebon Regency and Kuningan Regency. The analytical method used in this study is empirical juridical, namely a type of legal research that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. The con-clusion of this study is that the prosecutor's authority has been regulated in Article 7 and Article 42 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System along with other relevant regulations, and regulates limitations on the types of cases that can be diverted, which actually becomes an obstacle, because it shows that not all children who are perpetrators of crimes can be diverted. In addition, in its implementation, diversion is still faced with technical and cultural obstacles. Thus, the suggestions that can be recommended in this study are that policy makers need to revise or improve regu-lations governing diversion so that limitations that hinder the implementation of diversion efforts can be reviewed, and there is a need for increased socialization and education to the community and victims regarding the importance of diversion in protecting children's rights, as well as strengthening synergy between law enforcement agencies and social service providers to support the effectiveness of diversion im-plementation in the field
Kebijakan Tidak Menahan Tersangka Korupsi Yang Mengembalikan Uang Kerugian Negara Pada Tahap Penyidikan Gios Adhyaksa; Cucun Cundaya Fitria Sari; Anthon Fathanudien; Diding Rahmat
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 12 No. 1 (2026): Published 30 Juni 2026
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v12i1.6218

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar yuridis kebijakan non-penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara pada tahap penyidikan oleh kejaksaan serta implikasinya terhadap kepastian hukum, equality before the law, dan efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan non-penahanan tidak bertentangan dengan hukum acara pidana sepanjang memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan dalam KUHAP. Namun, pengembalian kerugian negara tidak dapat dijadikan dasar tunggal non-penahanan karena tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kebijakan non-penahanan sebagai pergeseran orientasi penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju asset recovery. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman internal Kejaksaan yang memuat parameter normatif guna menjamin kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan efektivitas pemberantasan korupsi.
ANTARA PENEGAKAN HUKUM DAN HAK PRIVASI: EKSPOSUR ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL Cucun Cundaya Fitria Sari; Iman Jalaludin Rifa'i; Anthon Fathanudien
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 6 No 02 (2026): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v6i02.6266

Abstract

Viralitas kasus kekerasan seksual terhadap anak menempatkan penegakan hukum pada posisi dilematis. Di satu sisi, viralitas terbukti mendorong responsivitas aparat penegak hukum; di sisi lain, eksposur anak korban di media sosial berpotensi menimbulkan dampak psikologis berkepanjangan dan melanggar hak privasi anak yang dijamin peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak pengungkapan kasus kekerasan seksual anak di media sosial sebagai akibat rendahnya responsivitas aparat penegak hukum, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap eksposur anak korban kekerasan seksual di media sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya responsivitas aparat penegak hukum melahirkan efek domino: mendorong orang tua dan masyarakat mengungkap perkara melalui media sosial demi memperoleh keadilan, yang justru berisiko menimbulkan reviktimisasi, stigma, dan jejak digital permanen bagi anak korban. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas melarang publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum sekaligus menempatkan kerahasiaan identitas sebagai hak korban, sedangkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 memperkuat pelindungan data anak. Namun, kerangka normatif tersebut belum diimbangi mekanisme penegakan yang efektif di ruang digital. Karena itu diperlukan penguatan responsivitas aparat penegak hukum sejak tahap awal pelaporan tanpa menunggu perkara menjadi viral, disertai mekanisme pelaporan yang aman, pendampingan psikologis, dan penghapusan jejak digital anak korban.
Pendampingan Teknis Penyusunan dan Legalisasi Rancangan Peraturan Desa sebagai Tindak Lanjut Pemberdayaan Hukum Masyarakat Desa Sampora Cilimus Iman Jalaludin Rifa'i; Anthon Fathanudien; Cucun Cundaya Fitria Sari; Lelly Akmalia
SOCIETY: Jurnal Pengabdian Kepada Madyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): Pengabdian Berdaya
Publisher : CV. Intake Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.68195/society.v2i1.31

Abstract

The village legal awareness program conducted in Sampora Village, Cilimus District, Kuningan Regency in 2024 succeeded in increasing the understanding of village officials and the Village Consultative Body (BPD) regarding the types and general procedures of village legal products, yet it stopped at the level of cognitive socialization and had not produced any concrete, legally enacted village regulation. This second-stage community service activity aims to provide technical, hands-on assistance in drafting and legalizing priority draft village regulations (Ranperdes) as a direct follow-up to that earlier program, while also building a simple village legal document archive to sustain future access. The activity involved the Sampora Village Government, the BPD, and community leaders through a participatory legal-clinic method combining technical drafting workshops, deliberative discussion (musyawarah desa), and mentoring through the enactment process. Pretest and posttest measurements show a substantial increase in participants’ technical drafting competence, and the activity resulted in draft regulations ready for legalization together with a digitally archived record of village legal products. The program demonstrates that legal empowerment in villages must move beyond one-time socialization toward sustained, multi-stage mentoring, and that its outcomes should be continuously developed and disseminated through scientific publication to strengthen village governance capacity nationally
Co-Authors Anthon Fathanudien Diding Rahmat Gios Adhyaksa Iman Jalaludin Rifa'i Lelly Akmalia Muhammad Raihan Pratama Suwari Akhmaddhian