Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pencegahan pencemaran lingkungan berbasis komunitas RT sebagai implementasi prinsip pencegahan dalam hukum lingkungan Taufiq Supriadi; Reinhart Christian; Fabrian Iman Laksmono Simorangkir; Rd. Shabrina Azwa Aqila
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol7iss3pp485-491

Abstract

Environmental pollution problems in densely populated residential areas arise from inadequate and inadequate management of household waste. There are growing demands for environmental pollution prevention efforts involving the active participation of local residents. This study aims to analyze the trend of community-based environmental pollution prevention efforts within the Neighborhood Association (RT) using qualitative methods with empirical data supported by field observations and interviews in the Indonesian Planet Crisis Prevention (PKPI) area of ​​RT 08 RW 04, Malaka Jaya Village, Duren Sawit District, East Jakarta. The results show that residents' practices and efforts in environmental management, including household waste management, composting and biopores, catfish cultivation in ditches and community nutrient ponds, and the use of solar energy, demonstrate the implementation of environmental impact prevention principles by local residents. However, the desire to implement these prevention practices is closely related to the level of community participation and institutional support. This study concludes that community-based environmental pollution prevention demonstrates the implementation of the prevention principle in environmental law in densely populated residential areas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN (Studi pada RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur) Taufiq Supriadi; Stefani Nuranugrah Putrijaya; Fiorentirta Candra; Dinda Nurdianti
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8515

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah di kawasan permukiman perkotaan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dalam perspektif hukum lingkungan serta menilai kedudukan kelembagaan RT dalam sistem hukum administrasi pemerintahan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan di RT 08 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengomposan sampah, budidaya berbasis lingkungan, dan partisipasi masyarakat telah sejalan dengan prinsip partisipatif, tanggung jawab bersama, dan pembangunan berkelanjutan. Namun secara yuridis formal, pelaksanaan program tersebut belum didukung oleh regulasi internal yang memberikan kepastian hukum dan legitimasi administratif yang memadai. Terdapat kesenjangan normatif antara praktik partisipatif masyarakat dan konstruksi kewenangan kelembagaan RT dalam sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan dan penguatan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas implementasi hukum lingkungan di tingkat lokal.
Pendekatan Bottom Up dalam Pemenuhan Hak Lingkungan sebagai Hak Asasi Manusia: Studi Kasus RT 08 RW 04, Malaka Jaya, Jakarta Timur Taufiq Supriadi; Aisyah Nisrina Ayu Sugiharto; Adisti Puspa Setyawan; Erpuat Erpuat
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i3.64023

Abstract

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 serta diperkuat pengakuan universal PBB pada 28 Juli 2022 mengenai hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Namun, realitas menunjukkan pemenuhan hak tersebut belum dirasakan merata, antara lain karena implementasi kebijakan yang kerap dominan bertumpu pada pendekatan top-down sehingga tidak selalu selaras dengan dinamika kebutuhan komunitas. Penelitian ini menganalisis pendekatan bottom-up (X) sebagai jembatan atas kesenjangan implementasi dalam pemenuhan hak lingkungan sebagai hak asasi manusia (Y) melalui studi kasus komunitas RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris ringan, melalui studi kepustakaan terhadap regulasi terkait (UUD 1945, UU 32/2009, Permendagri 18/2018, Pergub DKI 22/2022) serta observasi lapangan terhadap praktik warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif komunitas yang dipimpin Ketua RT dan didukung partisipasi warga menghasilkan inovasi berbasis kerangka triple bottom line (people, planet, profit), seperti penguatan akses air bersih, pengelolaan sampah, penghijauan, dan program bernilai ekonomi. Praktik tersebut menegaskan masyarakat dapat berperan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas dan kepentingan langsung terhadap lingkungan, tanpa menggeser kewajiban utama negara. Kesimpulannya, pendekatan bottom-up berfungsi efektif sebagai penguat implementasi hak lingkungan dan sebagai jembatan antara norma hukum dan realitas sosial pada level komunitas.