Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Taufiq Supriadi
Universitas Pelita Harapan
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pencegahan pencemaran lingkungan berbasis komunitas RT sebagai implementasi prinsip pencegahan dalam hukum lingkungan Taufiq Supriadi; Reinhart Christian; Fabrian Iman Laksmono Simorangkir; Rd. Shabrina Azwa Aqila
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol7iss3pp485-491

Abstract

Environmental pollution problems in densely populated residential areas arise from inadequate and inadequate management of household waste. There are growing demands for environmental pollution prevention efforts involving the active participation of local residents. This study aims to analyze the trend of community-based environmental pollution prevention efforts within the Neighborhood Association (RT) using qualitative methods with empirical data supported by field observations and interviews in the Indonesian Planet Crisis Prevention (PKPI) area of ​​RT 08 RW 04, Malaka Jaya Village, Duren Sawit District, East Jakarta. The results show that residents' practices and efforts in environmental management, including household waste management, composting and biopores, catfish cultivation in ditches and community nutrient ponds, and the use of solar energy, demonstrate the implementation of environmental impact prevention principles by local residents. However, the desire to implement these prevention practices is closely related to the level of community participation and institutional support. This study concludes that community-based environmental pollution prevention demonstrates the implementation of the prevention principle in environmental law in densely populated residential areas.
Pendekatan Bottom Up dalam Pemenuhan Hak Lingkungan sebagai Hak Asasi Manusia: Studi Kasus RT 08 RW 04, Malaka Jaya, Jakarta Timur Taufiq Supriadi; Aisyah Nisrina Ayu Sugiharto; Adisti Puspa Setyawan; Erpuat Erpuat
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i3.64023

Abstract

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 serta diperkuat pengakuan universal PBB pada 28 Juli 2022 mengenai hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Namun, realitas menunjukkan pemenuhan hak tersebut belum dirasakan merata, antara lain karena implementasi kebijakan yang kerap dominan bertumpu pada pendekatan top-down sehingga tidak selalu selaras dengan dinamika kebutuhan komunitas. Penelitian ini menganalisis pendekatan bottom-up (X) sebagai jembatan atas kesenjangan implementasi dalam pemenuhan hak lingkungan sebagai hak asasi manusia (Y) melalui studi kasus komunitas RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris ringan, melalui studi kepustakaan terhadap regulasi terkait (UUD 1945, UU 32/2009, Permendagri 18/2018, Pergub DKI 22/2022) serta observasi lapangan terhadap praktik warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif komunitas yang dipimpin Ketua RT dan didukung partisipasi warga menghasilkan inovasi berbasis kerangka triple bottom line (people, planet, profit), seperti penguatan akses air bersih, pengelolaan sampah, penghijauan, dan program bernilai ekonomi. Praktik tersebut menegaskan masyarakat dapat berperan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas dan kepentingan langsung terhadap lingkungan, tanpa menggeser kewajiban utama negara. Kesimpulannya, pendekatan bottom-up berfungsi efektif sebagai penguat implementasi hak lingkungan dan sebagai jembatan antara norma hukum dan realitas sosial pada level komunitas.
Keadilan Lingkungan pada Skala Mikro: Tata Kelola Permukiman Berbasis Komunitas di RT 08/RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia Sahat Parlindungan Simarmata; Taufiq Supriadi; Ester Stefany Sahelangi; Aliza Sakinah
Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia Vol. 7 No. 1 (2026): Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/glosains.v7i1.643

Abstract

Latar belakang: Permukiman padat perkotaan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses terhadap ruang hijau, sanitasi layak, drainase berfungsi, dan pengelolaan sampah. Kondisi ini mencerminkan persoalan keadilan lingkungan, di mana kelompok rentan menanggung beban risiko lingkungan akibat kepadatan, keterbatasan lahan, dan lemahnya tata kelola lokal. Meskipun prinsip keadilan lingkungan memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009, implementasinya pada skala mikro, khususnya tingkat Rukun Tetangga (RT), masih jarang dikaji secara analitis. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana tata kelola berbasis komunitas di RT 08/RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, mewujudkan dimensi keadilan lingkungan distributif, prosedural, dan pengakuan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode: Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap tujuh informan kunci, serta dokumentasi RT Online dan regulasi terkait. Analisis dilakukan secara tematik berbasis kerangka tiga dimensi keadilan lingkungan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil: Ketiga dimensi keadilan lingkungan terwujud melalui distribusi fasilitas hijau yang relatif merata, partisipasi kolektif dalam pengelolaan drainase dan sampah, serta pengakuan terhadap pengetahuan lokal warga. Risiko struktural seperti kepadatan, keterbatasan lahan, dan riwayat banjir dimitigasi melalui kepemimpinan inklusif, transparansi data berbasis teknologi, dan kolaborasi multi-pihak. Namun, kesenjangan partisipasi dan keterbatasan drainase makro masih menjadi tantangan. Kesimpulan: Penelitian ini berkontribusi secara konseptual dan implementatif dengan menawarkan model analitis tata kelola RT berbasis keadilan lingkungan yang adaptif bagi permukiman padat lainnya, sekaligus menekankan pentingnya formalisasi mekanisme partisipasi dan transparansi data pada level kelurahan dan kecamatan.
Co-Authors Adisti Puspa Setyawan Aisyah Nisrina Ayu Sugiharto Aliza Sakinah Erpuat Erpuat Ester Stefany Sahelangi Fabrian Iman Laksmono Simorangkir Rd. Shabrina Azwa Aqila Reinhart Christian Sahat Parlindungan Simarmata