Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.897
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Law_Jurnal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Taufiq Supriadi
Universitas Pelita Harapan
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pencegahan pencemaran lingkungan berbasis komunitas RT sebagai implementasi prinsip pencegahan dalam hukum lingkungan Taufiq Supriadi; Reinhart Christian; Fabrian Iman Laksmono Simorangkir; Rd. Shabrina Azwa Aqila
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol7iss3pp485-491

Abstract

Environmental pollution problems in densely populated residential areas arise from inadequate and inadequate management of household waste. There are growing demands for environmental pollution prevention efforts involving the active participation of local residents. This study aims to analyze the trend of community-based environmental pollution prevention efforts within the Neighborhood Association (RT) using qualitative methods with empirical data supported by field observations and interviews in the Indonesian Planet Crisis Prevention (PKPI) area of ​​RT 08 RW 04, Malaka Jaya Village, Duren Sawit District, East Jakarta. The results show that residents' practices and efforts in environmental management, including household waste management, composting and biopores, catfish cultivation in ditches and community nutrient ponds, and the use of solar energy, demonstrate the implementation of environmental impact prevention principles by local residents. However, the desire to implement these prevention practices is closely related to the level of community participation and institutional support. This study concludes that community-based environmental pollution prevention demonstrates the implementation of the prevention principle in environmental law in densely populated residential areas.
Pendekatan Bottom Up dalam Pemenuhan Hak Lingkungan sebagai Hak Asasi Manusia: Studi Kasus RT 08 RW 04, Malaka Jaya, Jakarta Timur Taufiq Supriadi; Aisyah Nisrina Ayu Sugiharto; Adisti Puspa Setyawan; Erpuat Erpuat
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i3.64023

Abstract

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 serta diperkuat pengakuan universal PBB pada 28 Juli 2022 mengenai hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Namun, realitas menunjukkan pemenuhan hak tersebut belum dirasakan merata, antara lain karena implementasi kebijakan yang kerap dominan bertumpu pada pendekatan top-down sehingga tidak selalu selaras dengan dinamika kebutuhan komunitas. Penelitian ini menganalisis pendekatan bottom-up (X) sebagai jembatan atas kesenjangan implementasi dalam pemenuhan hak lingkungan sebagai hak asasi manusia (Y) melalui studi kasus komunitas RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris ringan, melalui studi kepustakaan terhadap regulasi terkait (UUD 1945, UU 32/2009, Permendagri 18/2018, Pergub DKI 22/2022) serta observasi lapangan terhadap praktik warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif komunitas yang dipimpin Ketua RT dan didukung partisipasi warga menghasilkan inovasi berbasis kerangka triple bottom line (people, planet, profit), seperti penguatan akses air bersih, pengelolaan sampah, penghijauan, dan program bernilai ekonomi. Praktik tersebut menegaskan masyarakat dapat berperan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas dan kepentingan langsung terhadap lingkungan, tanpa menggeser kewajiban utama negara. Kesimpulannya, pendekatan bottom-up berfungsi efektif sebagai penguat implementasi hak lingkungan dan sebagai jembatan antara norma hukum dan realitas sosial pada level komunitas.
Keadilan Lingkungan pada Skala Mikro: Tata Kelola Permukiman Berbasis Komunitas di RT 08/RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia Sahat Parlindungan Simarmata; Taufiq Supriadi; Ester Stefany Sahelangi; Aliza Sakinah
Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia Vol. 7 No. 1 (2026): Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/glosains.v7i1.643

Abstract

Latar belakang: Permukiman padat perkotaan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses terhadap ruang hijau, sanitasi layak, drainase berfungsi, dan pengelolaan sampah. Kondisi ini mencerminkan persoalan keadilan lingkungan, di mana kelompok rentan menanggung beban risiko lingkungan akibat kepadatan, keterbatasan lahan, dan lemahnya tata kelola lokal. Meskipun prinsip keadilan lingkungan memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009, implementasinya pada skala mikro, khususnya tingkat Rukun Tetangga (RT), masih jarang dikaji secara analitis. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana tata kelola berbasis komunitas di RT 08/RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, mewujudkan dimensi keadilan lingkungan distributif, prosedural, dan pengakuan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode: Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap tujuh informan kunci, serta dokumentasi RT Online dan regulasi terkait. Analisis dilakukan secara tematik berbasis kerangka tiga dimensi keadilan lingkungan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil: Ketiga dimensi keadilan lingkungan terwujud melalui distribusi fasilitas hijau yang relatif merata, partisipasi kolektif dalam pengelolaan drainase dan sampah, serta pengakuan terhadap pengetahuan lokal warga. Risiko struktural seperti kepadatan, keterbatasan lahan, dan riwayat banjir dimitigasi melalui kepemimpinan inklusif, transparansi data berbasis teknologi, dan kolaborasi multi-pihak. Namun, kesenjangan partisipasi dan keterbatasan drainase makro masih menjadi tantangan. Kesimpulan: Penelitian ini berkontribusi secara konseptual dan implementatif dengan menawarkan model analitis tata kelola RT berbasis keadilan lingkungan yang adaptif bagi permukiman padat lainnya, sekaligus menekankan pentingnya formalisasi mekanisme partisipasi dan transparansi data pada level kelurahan dan kecamatan.
Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Perspektif Hukum: Analisa Penegakan dan Partisipasi Publik di RT 08 RW 04 Malaka Jaya Taufiq Supriadi; Deddy Siswanto; Shakira Putri Destam
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i5.64246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam perspektif hukum dengan fokus pada penegakan hukum dan partisipasi publik di tingkat lokal. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian empiris yuridis, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak atas lingkungan hidup belum berjalan optimal, ditandai dengan masih adanya pencemaran lingkungan, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam penegakan hukum. Selain itu, partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan masih bersifat terbatas dan belum substantif, yang dipengaruhi oleh rendahnya akses informasi dan kapasitas masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat keterkaitan erat antara efektivitas penegakan hukum dan tingkat partisipasi publik dalam menentukan keberhasilan perlindungan lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memerlukan sinergi antara penegakan hukum yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta partisipasi publik yang inklusif. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum lingkungan melalui pendekatan integratif antara analisis normatif dan empiris dalam konteks lokal.
Hukum Lingkungan sebagai Hukum Nilai Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Empiris di RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur): Penelitian Taufiq Supriadi; Siti Patimah; Alfrinno Archon; Xena Danella
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5923

Abstract

Hukum lingkungan tidak hanya mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga mencerminkan nilai yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan lingkungan di kawasan permukiman perkotaan yang membutuhkan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran hukum lingkungan sebagai hukum nilai serta kesesuaiannya dengan praktik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan observasi empiris di RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai partisipasi, tanggung jawab kolektif, dan keberlanjutan telah tercermin dalam aktivitas warga, seperti pengelolaan limbah rumah tangga dan budidaya maggot. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan dukungan struktural, khususnya terkait kesadaran hukum, sarana, dan integrasi kebijakan pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum lingkungan bergantung pada internalisasi nilai dalam masyarakat serta penguatan kelembagaan lokal. Dengan demikian, hukum lingkungan dapat dipahami sebagai living law yang terbentuk dari interaksi antara norma hukum, nilai sosial, dan praktik komunitas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN (Studi pada RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur) Taufiq Supriadi; Stefani Nuranugrah Putrijaya; Fiorentirta Candra; Dinda Nurdianti
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8515

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah di kawasan permukiman perkotaan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dalam perspektif hukum lingkungan serta menilai kedudukan kelembagaan RT dalam sistem hukum administrasi pemerintahan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan di RT 08 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengomposan sampah, budidaya berbasis lingkungan, dan partisipasi masyarakat telah sejalan dengan prinsip partisipatif, tanggung jawab bersama, dan pembangunan berkelanjutan. Namun secara yuridis formal, pelaksanaan program tersebut belum didukung oleh regulasi internal yang memberikan kepastian hukum dan legitimasi administratif yang memadai. Terdapat kesenjangan normatif antara praktik partisipatif masyarakat dan konstruksi kewenangan kelembagaan RT dalam sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan dan penguatan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas implementasi hukum lingkungan di tingkat lokal.
Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam Menjawab Tantangan Triple Planetary Crisis: Sebuah Manifestasi Keadilan Antar Generasi di RT 08 Malaka Jaya: Penelitian Taufiq Supriadi; Antonius Sambodo Adi; Maria Oktaviani Ongge; Rini Swandi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5331

Abstract

Peran masyarakat sangat krusial dalam memitigasi krisis planet demi menjamin hak generasi mendatang. Artikel ini menganalisis tata kelola lingkungan berbasis masyarakat di RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur, yang menerapkan 40 aksi nyata secara mandiri. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi partisipatif, dan penelusuran informasi komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan sampah 3R, penghijauan, dan konservasi air telah membentuk tata kelola partisipatif yang efektif meningkatkan kualitas lingkungan serta kesadaran ekologis warga. Praktik ini berkontribusi signifikan dalam mitigasi dampak krisis lingkungan perkotaan sekaligus mencerminkan prinsip keadilan antar generasi. Studi ini merekomendasikan penguatan kelembagaan warga dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan sebagai strategi untuk mereplikasi model tata kelola lingkungan berkelanjutan ini di wilayah perkotaan lain.
Revitalisasi Asas Ultimum Remedium Melalui Penguatan Instrumen Pencegahan Berbasis Komunitas: Studi Implementatif Blueprint Lingkungan RT08 RW04 Malaka Jaya: Penelitian Taufiq Supriadi; Gabriel Chivalry Miracle Kusen; Immanuel Christian Sudarno; Muhammad Elvio Bramaditra
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5433

Abstract

Hukum lingkungan di Indonesia menganut asas Ultimum Remedium, di mana sanksi pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi. Namun, efektivitas asas ini seringkali terhambat oleh lemahnya instrumen pengawasan dan pencegahan di tingkat tapak (grassroots). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi asas Ultimum Remedium melalui penguatan instrumen pencegahan (Primum Remedium) berbasis komunitas. Menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus pada RT08 RW04 Malaka Jaya, penelitian ini mengkaji konstruksi hukum dokumen Blueprint lingkungan warga yang divalidasi oleh rekognisi internasional dari Hongyuan Future Construction Tiongkok terhadap inovasi u-ditch kolam budidaya dan bahan bangunan hijau yang kemudian dipaparkan di CCTV China oleh Ketua RT 8 RW 4 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. serta efektivitas implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blueprint RT08 RW04 secara yuridis merupakan manifestasi aturan komunitas yang selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009, yang berhasil mentransformasikan norma pencegahan menjadi program konkret pengelolaan limbah di sumbernya. Secara empiris, model tata kelola ini terbukti efektif membangun kepatuhan melalui insentif ekonomi (Eco-nomy), yang divalidasi oleh rekognisi internasional dari Hongyuan Future Construction Tiongkok terhadap inovasi u-ditch kolam budidaya dan bahan bangunan hijau. Disimpulkan bahwa kemandirian komunitas mampu memitigasi potensi pelanggaran lingkungan secara dini, sehingga mengembalikan fungsi pidana sebagai upaya pamungkas yang bermartabat. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah mengintegrasikan model Blueprint mikro ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan memberikan dukungan ekosistem ekonomi bagi inovasi warga.
Implementasi Prinsip Keadilan Lingkungan pada Pengelolaan Lingkungan Permukiman di Tingkat Rukun Tetangga: Penelitian Taufiq Supriadi; Aliza Sakinah; Sahat Simarmata; Ester Stefany Sahelangi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5434

Abstract

Kondisi lingkungan di kawasan permukiman perkotaan kerap mencerminkan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan, terutama pada permukiman dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Situasi ini menimbulkan persoalan keadilan lingkungan, khususnya pada level tata kelola paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga, yaitu Rukun Tetangga (RT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan permukiman berbasis masyarakat di tingkat RT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris ringan melalui observasi lapangan dan dokumentasi praktik pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan di lingkungan permukiman. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara norma hukum lingkungan dan implementasinya dalam praktik, terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, transparansi, dan inklusivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan lingkungan pada tingkat RT dapat diwujudkan melalui tata kelola lingkungan yang partisipatif dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan sampah, pemeliharaan drainase, penyediaan ruang hijau, serta pemanfaatan lahan terbatas secara produktif. Praktik tersebut memungkinkan terjadinya distribusi manfaat lingkungan yang relatif merata di antara warga sekaligus mengurangi potensi kesenjangan sosial dan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran tata kelola di tingkat RT merupakan mekanisme lokal yang efektif dalam mendorong terwujudnya keadilan lingkungan di kawasan permukiman dan berpotensi menjadi model yang dapat direplikasi dalam pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.
Dimensi Perlindungan Generasi Mendatang dalam Hukum Lingkungan: Kajian Empiris Pemberdayaan Ekonomi Warga di RT 08 Malaka Jaya: Penelitian Taufiq Supriadi; Rionaldy Bernadus; Jhon Fernando S; Erwin Tampubolon
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena narsisme religius dalam relasi perkawinan serta implikasinya terhadap pengabaian hak emosional pasangan dari perspektif gender. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana religiusitas yang bersifat narsistik dimanifestasikan melalui kontrol psikologis, dominasi simbolik, dan legitimasi moral yang berdampak pada ketimpangan relasi suami-istri, khususnya terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan mengalami pengabaian emosional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis psikologis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan hukum keluarga, putusan pengadilan terkait sengketa perkawinan, serta literatur psikologi tentang narcissistic personality dan religious narcissism. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan perspektif gender dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narsisme religius kerap beroperasi melalui penafsiran ajaran agama yang bersifat otoritarian dan hierarkis, sehingga membenarkan pengabaian kebutuhan emosional pasangan atas nama ketaatan dan kepemimpinan religius. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kekerasan psikologis yang bersifat laten, tetapi juga berkontribusi pada normalisasi ketidakadilan gender dalam hukum keluarga, baik dalam praktik sosial maupun pertimbangan yuridis. Selain itu, kerangka hukum keluarga yang ada masih belum secara eksplisit mengakomodasi dimensi kekerasan emosional berbasis religiusitas. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa narsisme religius merupakan faktor penting yang perlu diintegrasikan dalam analisis hukum keluarga dengan pendekatan psikologis dan gender. Diperlukan penguatan perspektif keadilan gender, asesmen psikologis dalam penyelesaian sengketa keluarga, serta reinterpretasi norma hukum dan agama yang lebih berorientasi pada perlindungan hak emosional dan martabat pasangan.
Co-Authors Adisti Puspa Setyawan Aisyah Nisrina Ayu Sugiharto Aldhya Nadhira Lokanata Aldirafi Gani Alfrinno Archon Aliza Sakinah Amiruddin Setiawan Antonius Sambodo Adi Bestari Nirmala Santi Candra Robasa Sijabat Deddy Siswanto Dedy Agus Purwanto Dinda Nurdianti Divya Aliyyu Erpuat Erpuat Erwin Tampubolon Ester Stefany Sahelangi Fabrian Iman Laksmono Simorangkir Fiorentirta Candra Gabriel Chivalry Miracle Kusen Imanuel Immanuel Christian Sudarno Jhon Fernando S Maria Oktaviani Ongge Muhammad Elvio Bramaditra Nenny Hendajany Otto Sumaryoto Rahadian Malik Rd. Shabrina Azwa Aqila Reinhart Christian Rini Swandi Rionaldy Bernadus Sahat Parlindungan Simarmata Sahat Simarmata Shakira Putri Destam Siti Patimah Stefani Nuranugrah Putrijaya Xena Danella