Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Smart Digital Youth: Digital Literacy and Cyber Law Awareness Training for Youth Rosy Febriani Daud; Novia Sri Falinda; Tiara Mustika
TAAWUN Vol. 6 No. 01 (2026): TA'AWUN FEBRUARY 2026
Publisher : Pusat Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah Siman Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37850/taawun.v6i01.1185

Abstract

This Community Service activity aims to improve digital literacy and cyber law awareness among adolescents in Mentosari Village, Batang Regency, to develop intelligent, ethical, and law-abiding digital citizens. The implementation method for the activity includes needs analysis, preparation of training materials, delivery through classroom sessions, direct practice, interactive discussions, case simulations, and evaluation using pre- and final tests. The training participants consisted of adolescents aged 13–21 who actively use social media and digital devices. The activity results showed a significant increase in participants' understanding of digital literacy, cybersecurity, media ethics, and basic knowledge of the Information and Electronic Transactions Law. Participants were able to identify digital risks, implement account security measures, and understand the legal consequences of irresponsible digital activities. The training also raised adolescents' awareness of the importance of being responsible and character-based digital citizens. Contributing to this activity successfully strengthened adolescents' ability to use technology in a healthy, safe, and responsible manner, and provided a sustainable basis for adolescent activities to contribute to the formation of a positive digital environment in Mentosari Village.
Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Wewenang Pasca Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 dan UU No. 1 Tahun 2023 Tiara Mustika; Akhmad Zaim Firdausi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.7665

Abstract

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik merupakan masalah signifikan yang berada pada persimpangan hukum pidana dan hukum konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana pejabat publik setelah perubahan paradigma dari tindak pidana formal menjadi tindak pidana materiil, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Teknik penelitian juridis normatif mencakup pendekatan legislatif, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pembuktian untuk tindak pidana korupsi secara substansial diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menuntut adanya kerugian keuangan nyata bagi negara, bukan hanya potensi kerugian. Studi ini menyimpulkan bahwa pembuktian unsur niat jahat (mens rea) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan integrasi mekanisme pengawasan internal pemerintah (APIP) sangat penting untuk menghentikan kriminalisasi kebijakan. Untuk mempertahankan kebebasan diskresi dalam pengelolaan pemerintah, perlindungan hukum bagi personel publik kini bergantung pada kebutuhan adanya kerugian negara yang nyata dan kepatuhan terhadap aturan administratif