Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yuridis JURNAL ILMIAH ADVOKASI Journal of Citizenship Jurnal Hukum Unsulbar
Orin Gusta Andini
Universitas Mulawarman
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Inggrid Yosephine Beauty Mayangsari; Orin Gusta Andini; Sofwan Rhisko Ramadhoni
Journal of Citizenship Volume 5 Issue 1, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i1.662

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika serta menganalisis penerapan asesmen dalam mengidentifikasi status dan kebutuhan rehabilitasi peminjam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara komprehensif terhadap Putusan 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr, Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bpp, dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bpp untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim, konsistensi penerapan kebijakan rehabilitasi, dan peran mekanisme asesmen terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan: faktor yuridis normatif berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, faktor medis dan psikologis melalui evaluasi Tim Asesmen Terpadu (TAT), faktor sosial dan latar belakang termasuk pendidikan dan lingkungan keluarga, faktoritas dan pola perilaku yang membedakan penyalahguna dan pengedar, serta faktor prosedural dan pembuktian terkait berkas perkara. Implementasi asesmen terpadu oleh TAT yang terdiri dari tim medis (dokter dan psikolog) dan tim hukum (Polri, BNN, Kejaksaan, Kemenkumham) masih menghadapi kendala prosedur yang signifikan, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan variasi standar operasional prosedur antar wilayah. Penelitian ini juga menemukan inkonsistensi yang meremehkan antara pertimbangan hakim yang mengakui kejahatan sebagai penyalahguna dengan hukuman yang tetap menjatuhkan hukuman penjara tanpa rekomendasi rehabilitasi. Model asesmen yang ada memerlukan rekonstruksi komprehensif melalui instrumen pengembangan yang lebih terstandar dan tervalidasi, integrasi teknologi informasi untuk pertukaran data secara real time , sistem pemantauan berkelanjutan untuk memastikan rekomendasi rehabilitasi ditindaklanjuti dengan baik, dan penguatan koordinasi antar lembaga untuk mengoptimalkan hasil rehabilitasi dan menurunkan angka kekambuhan penyalahguna narkotika.
DARI REPRESI KE KOLABORASI: PELUANG KEMITRAAN SIPIL DALAM HUBUNGAN NEGARA & OMS DI INDONESIA Viyani Annisa Permatasari Maasba; Ulil Amri; Wida Ramona Haryadi; Orin Gusta Andini
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5854

Abstract

Negara merupakan entitas yang memiliki kuasa atas regulasi dan kebijakan, hingga mengontrol ruang sipil, di sisi lain organisasi masyarakat sipil berperan sebagai watchdog dalam mengawasi kebijakan publik agar lebih transparan dan akuntabel, termasuk melakukan advokasi dan pemberdayaan masyarakat terkait pemenuhan hak-hak dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peluang bagi hubungan negara dan OMS untuk bertransformasi menuju pola yang lebih kolaboratif dengan negara. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang kemitraan strategis dengan lembaga negara independen yang berperan penting dalam mengawasi pelayanan publik yang diakses oleh masyarakat, salah satunya adalah Ombudsman. Kesamaan tujuan Ombudsman dan OMS untuk memperkuat akuntabilitas pelayanan publik dan melindungi hak-hak masyarakat merupakan peluang kolaborasi yang harus dikembangkan. Ombudsman memiliki kewenangan formal dan legitimasi negara, sedangkan OMS memiliki kedekatan dengan masyarakat, data lapangan, dan kapasitas advokasi. Kolaborasi keduanya diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan layanan publik atas hak dasar masyarakat terpenuhi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di birokrasi pemerintah.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PELANGGARAN REKLAMASI TAMBANG BATUBARA: PROBLEMATIKA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KERUSAKAN JALAN Yusuf Eka Nur Prasetya; Haris Retno Susmiyati; Orin Gusta Andini
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i1.7053

Abstract

Coal mining activities in Indonesia are legally required to conduct post-mining reclamation as part of environmental and social responsibility. However, in practice, violations of reclamation obligations remain prevalent, leading to damage to public infrastructure, including roads affected by unreclaimed mining pits. This study aims to analyze corporate criminal liability in violations of coal mine reclamation obligations and their implications for road damage. The research employs an empirical approach using a socio-legal method, with purposive sampling to select informants, and data collection conducted through interviews, observations, and literature review. The findings indicate that corporate entities have failed to fulfill their reclamation obligations, resulting in direct impacts on public road infrastructure. Furthermore, significant challenges in law enforcement were identified, including weak supervision by mining inspectors and the lack of firm action by law enforcement authorities. These conditions demonstrate that corporate criminal liability has not been effectively enforced in practice. This study highlights the necessity of strengthening regulatory oversight, enforcing stricter legal measures, and ensuring the effective implementation of corporate criminal liability to prevent environmental degradation and infrastructure damage caused by mining activities. From a theoretical perspective, this research contributes to the development of corporate criminal liability discourse in environmental law by emphasizing the linkage between regulatory compliance and public infrastructure protection.Keywords: Coal Mining, Corporate Criminal Liability, Reclamation, Road Damage, Law Enforcement
CRIMINALIZATION OF COHABITATION UNDER INDONESIA’S 2023 CRIMINAL CODE: A COST-BENEFIT ANALYSIS PERSPECTIVE Ridha Islamika; La Syarifuddin; Orin Gusta Andini
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i1.6895

Abstract

Cohabitation, defined as unmarried couples living together, has recently been criminalized under Article 412 of Indonesia’s 2023 Criminal Code. This policy reflects the state’s intention to regulate moral conduct and protect social values within society. However, the criminalization of private conduct raises important questions regarding its effectiveness and efficiency, particularly when assessed through a law and economics perspective. This study aims to analyze the criminalization of cohabitation under the 2023 Criminal Code using a cost-benefit analysis framework and to examine its legal consequences within the broader legal system. The research employs a doctrinal legal method, supported by a conceptual approach grounded in law and economics theory. The findings indicate that, from a cost-benefit perspective, the criminalization of cohabitation offers potential benefits, including the protection of social norms, moral values, and the institution of family, as well as the prevention of related social problems. However, these benefits are accompanied by significant costs, such as increased burdens on the criminal justice system, higher state expenditures, and potential socio-economic repercussions. Furthermore, as an absolute complaint offense, the enforcement of Article 412 depends on reports from specific parties, which may limit its practical effectiveness. At the systemic level, this provision also risks creating legal disharmony with existing regulations, including marriage and child protection laws. In conclusion, the criminalization of cohabitation in Indonesia’s 2023 Criminal Code reflects a normative commitment to moral regulation but raises concerns regarding its efficiency and coherence within the broader legal framework.Keywords: Cost-Benefit Analysis; Cohabitation; Criminalization; Law and Economics; Indonesian Criminal Code
MEMBEDAH LIVING LAW DALAM KUHP 2023 DARI PERSPEKTIF PEMIDANAAN DAN JENIS SANKSI orin gusta andini
Jurnal Yuridis Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v11i2.9348

Abstract

Penelitian ini ditujukan secara komperehensif membedah pengaturan living law pada KUHP 2023 dari perspektif pemidanaan dan jenis sanksinya. Melalui metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, artikel ini menghasilkan temuan: Pertama, pengaturan living law dalam KUHP 2023 merupakan bentuk pengakuan terhadap bentuk sanksi pemenuhan kewajiban adat yang akan digunakan sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan pemidanaan. Kedua, sanksi pidana berupa pemenuhan kewajiban adat diatur sebagai jenis sanksi tambahan dalam KUHP 2023. Pelanggaran terhadap ketentuan living law atau hukum adat akan dikenakan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan apabila perbuatan yang melanggar hukum adat itu telah diatur sebagai tindak pidana dalam KUHP 2023. Diaturnya sanksi pidana tambahan berupa kewajiban adat bertujuan untuk menampung jenis sanksi hukum adat atau sanksi hukum menurut hukum tidak tertulis. Selain itu, terdapat mekanisme substitusi bagi pelaku yang tidak dapat memenuhi kewajiban adat, yakni dengan substitusi ganti rugi sejumlah denda kategori II hingga pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.
Co-Authors Haris Retno Susmiyati Inggrid Yosephine Beauty Mayangsari La Syarifuddin Ridha Islamika Sofwan Rizko Ramadoni Ulil Amri Viyani Annisa Permatasari Maasba Wida Ramona Haryadi Yusuf Eka Nur Prasetya